Tuesday, 18 November 2008
Sekitar 2500-an massa dari berbagai kelompok masyarakat dan kelompok elemen mahasiswa seperti STFK Ledalero,Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere,PMKRI Cabang Sikka,GMNI serta berbagai kelompok LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi pagi tadi atau tepatnya tanggal 18 november 2008 melakukan aksi damai dihalaman gedung DPRD Kabupaten Sikka untuk menyuarakan sikap menolak secara tegas UU (Undang-Undang) Pornografi yang telah disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 30 oktober lalu meskipun UU tersebut mendapat penolakan dari berbagai daerah di tanah air dan kecaman dari berbagai kalangan.
Aksi damai yang dimulai dari Lapangan Umum Kota Baru Maumere sekitar pukul 8 pagi berakhir di halaman gedung dewan.Para pelaku aksi diterima oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang,Ketua DPRD Sikka A.M Keupung,Wakil EP da Gomez,Heny Doing dan anggota dewan lainnya.
Menurut peserta aksi kehadiran UU Pornografi ini mengancam akar-akar hidup bersama dalam masyarakat majemuk.UU ini adalah satu bentuk pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu untuk kepentingan ideologis tertentu pula.DPR RI tidak mendengar aspirasi dan berbagai alasan penolakan terhadap RUU Pornografi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kelompok.
Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat.Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi.Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini.Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia.Gubernur NTT, Drs.Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi.Masyarakat Manado dan Sulawesi Utara umumnya secara tegas menolak UU Pornografi.Berbagai aski-aksi di tanah air menentang pemberlakuan UU Pornografi rupanya cuma di anggap angin lalu oleh orang-orang di DPR RI yang merasa paling benar dalam mengambil keputusaan tanpa melihat pluralisme yang hadir dalam tatanan budaya NKRI.
Menurut peserta aksi ada beberapa alasan pokok mengapa UU Pornografi ini harus ditolak,yakni;
- UU Pornografi merendahkan dan menghina ekspresi budaya dan tata nilai yang dianut sejumlah suku bangsa di Indonesia.
- UU Pornografi mengkriminalkan kaum perempuan sebagai sumber kejahatan sosial dan dekadensi moral.
- UU Pornografi melegitimasi totalitarianisme negara terhadap warga negara.Negara mengintervensi dan mengontrol moralitas kehidupan pribadi warga.
- Oleh karena UU Pornografi memberi ruang kepada masyarakat untuk bertindak sendiri menentang apa yang dianggap pornografi,undang-undang ini disalahgunakan untuk melegitimasi aksi-aksi premanisme yang sekarang sudah marak.
Lewat pernyataan sikap yang dibacakan didepan Bupati dan jajaran dewan,Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi menyatakan sikap tegas mereka;menolak UU Pornografi;mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak pemerintah Propinsi NTT dan DPRD NTT untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak Gubernur NTT dan DPRD NTT untuk mengajukan judicial review atas UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPRD Sikka dan Bupati Sikka dalam tanggapannya menyatakan mendukung pernyataan sikap Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi dan akan membuat surat pernyataan penolakan terhadap UU Pornografi dan segera mengirim utusan ke Jakarta untuk membawa aspirasi masyarakat Sikka ke Presiden dan DPR RI.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka,para peserta aksi mengundang Bupati dan dan perwakilan dewan terhormat untuk membubuhkan tanda tangan mereka diatas spanduk yang menyatakan mendukung aski penolakan terhadap UU Pornografi.
Aksi damai berakhir sekitar pukul 11.30 siang ketika perwakilan Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi melakukan dialog bersama anggota dewan dan Bupati Sikka dalam gedung DPRD Sikka.
www.inimaumere.blogspot.com/Oss
Setelah 10 tahun lebih menimbulkan kontroversi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang (UU) Pornografi. Namun pengesahan UU tersebut tidak akan pernah mengakhiri kontroversi, justru akan terus berlanjut dan lebih tajam lagi.
Lolosnya RUU Pornografi menjadi UU sebenarnya di luar dugaan masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak suka. Lihat saja sampai sebulan, seminggu, bahkan pada saat sebelum DPR mengesahkan UU Pornografi demo, penolakan tetap marak terjadi di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan Bali. Namun harus diakui pemberitaan tersebut memang sedikit tertutupi oleh laporan beramai-ramainya anggota DPR mengunjungi KPK. Mereka bukan melakukan rapat kerja atau studi banding, tapi diperiksa terkait kasus korupsi.
Tak hanya di masyarakat, di dalam gedung DPR juga masih terjadi pro kontra. Bukan hanya pada sejumlah pasal tapi paradigma dan logika penyusunannya juga dipersoalkan. Namun suasana di Senayan berubah drastis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar dilaporkan mengizinkan RUU Pornografi disahkan.
Dalam hal ini,pertimbangan SBY dan JK adalah untuk menarik dukungan partai Islam pada Pemilu 2009. Jika dalam Pemilu nanti duet SBY-JK melawan Megawati (PDIP) maka pembedanya hanya satu yaitu dukungan partai Islam. Jadi dalam hal ini lebih kepada politis demi Pilpres 2009 bukan demi prinsip hukum karena bila dilihat dari segi UU-nya juga banyak kelemahan.
Dari penilaian kami, kelemahan tersebut diantaranya adalah:
1. Paradigma dan logika yang keliru dalam penyusunan UU Pornografi, yaitu adanya campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Negara kita adalah negara hukum maka harus memakai prinsip-prinsip hukum di dalam menyusun hukum. Jadi jangan masalah nilai-nilai subyektif dipakai dalam menyusun UU yang malah akhirnya bertabrakan dengan nilai-nilai orang lain.
2. Penyusunan UU Pornografi juga melanggar UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut menjadikan dan menjamin Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip setiap pembentukan perundang-undangan. Apalagi UU ini mencoba mengatur masalah pornografi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada faktanya mememeluk ragam agama. Padahal masalah pornografi dalam beberapa bagian atau seluruhnya, seperti menyangkut masalah pakaian, sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Misalnya, pakaian seorang Muslim tentu berbeda dengan pakaian seorang Hindu. Dengan demikian aspek pornografitasnya pun juga mestinya berbeda.
3. UU Pornografi merupakan kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan. Penghinaaan terhadap wanita seakan-akan perempuan itu perayu. Perempuan dijadikan sebagai obyek bukan subyek. Seharusnya upaya perlindungan perempuan tidak hanya diukur untuk kegiatan pronografi, karena ukuran pornigrafi yang ditafsirkan sebagai kegiatan yang menyebabkan timbulnya hasrat seksual tidak dapat disamakan, tapi beragam tergantung pengaruh budaya dan konstruksi lingkungan sosial di tiap-tiap daerah.
4. UU Pornografi memberikan amunisi untuk masyarakat bersifat anarki karena dalam pasal 20 disebutkan 'Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Adanya sejumlah kelemahan tersebut,UU Pornografi kendati sudah disahkan masih tetap ada upaya untuk menolaknya.Biasanya suatu UU guna dapat diterapkan maka harus ada aturan pelaksananya seperti peraturan pemerintah (PP).Dalam hal ini masyarakat bisa berjuang menolak PP pornografi, bahkan memperjuangkan adanya revisi/amandemen. Ingat, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sulit berlaku efektif karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, atau dikenal dengan RPP Pesangon terus ditolak serikat buruh. Jadi jangan patah semangat.(Hayat Mansur)
Selengkapnya...
Aksi damai yang dimulai dari Lapangan Umum Kota Baru Maumere sekitar pukul 8 pagi berakhir di halaman gedung dewan.Para pelaku aksi diterima oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang,Ketua DPRD Sikka A.M Keupung,Wakil EP da Gomez,Heny Doing dan anggota dewan lainnya.Menurut peserta aksi kehadiran UU Pornografi ini mengancam akar-akar hidup bersama dalam masyarakat majemuk.UU ini adalah satu bentuk pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu untuk kepentingan ideologis tertentu pula.DPR RI tidak mendengar aspirasi dan berbagai alasan penolakan terhadap RUU Pornografi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kelompok.
Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat.Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi.Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini.Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia.Gubernur NTT, Drs.Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi.Masyarakat Manado dan Sulawesi Utara umumnya secara tegas menolak UU Pornografi.Berbagai aski-aksi di tanah air menentang pemberlakuan UU Pornografi rupanya cuma di anggap angin lalu oleh orang-orang di DPR RI yang merasa paling benar dalam mengambil keputusaan tanpa melihat pluralisme yang hadir dalam tatanan budaya NKRI.
Menurut peserta aksi ada beberapa alasan pokok mengapa UU Pornografi ini harus ditolak,yakni;
- UU Pornografi merendahkan dan menghina ekspresi budaya dan tata nilai yang dianut sejumlah suku bangsa di Indonesia.
- UU Pornografi mengkriminalkan kaum perempuan sebagai sumber kejahatan sosial dan dekadensi moral.
- UU Pornografi melegitimasi totalitarianisme negara terhadap warga negara.Negara mengintervensi dan mengontrol moralitas kehidupan pribadi warga.
- Oleh karena UU Pornografi memberi ruang kepada masyarakat untuk bertindak sendiri menentang apa yang dianggap pornografi,undang-undang ini disalahgunakan untuk melegitimasi aksi-aksi premanisme yang sekarang sudah marak.
Lewat pernyataan sikap yang dibacakan didepan Bupati dan jajaran dewan,Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi menyatakan sikap tegas mereka;menolak UU Pornografi;mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak pemerintah Propinsi NTT dan DPRD NTT untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak Gubernur NTT dan DPRD NTT untuk mengajukan judicial review atas UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi.Ketua DPRD Sikka dan Bupati Sikka dalam tanggapannya menyatakan mendukung pernyataan sikap Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi dan akan membuat surat pernyataan penolakan terhadap UU Pornografi dan segera mengirim utusan ke Jakarta untuk membawa aspirasi masyarakat Sikka ke Presiden dan DPR RI.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka,para peserta aksi mengundang Bupati dan dan perwakilan dewan terhormat untuk membubuhkan tanda tangan mereka diatas spanduk yang menyatakan mendukung aski penolakan terhadap UU Pornografi.Aksi damai berakhir sekitar pukul 11.30 siang ketika perwakilan Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi melakukan dialog bersama anggota dewan dan Bupati Sikka dalam gedung DPRD Sikka.
www.inimaumere.blogspot.com/Oss
UU Pornografi dan Pemilu 2009
Setelah 10 tahun lebih menimbulkan kontroversi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang (UU) Pornografi. Namun pengesahan UU tersebut tidak akan pernah mengakhiri kontroversi, justru akan terus berlanjut dan lebih tajam lagi.
Lolosnya RUU Pornografi menjadi UU sebenarnya di luar dugaan masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak suka. Lihat saja sampai sebulan, seminggu, bahkan pada saat sebelum DPR mengesahkan UU Pornografi demo, penolakan tetap marak terjadi di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan Bali. Namun harus diakui pemberitaan tersebut memang sedikit tertutupi oleh laporan beramai-ramainya anggota DPR mengunjungi KPK. Mereka bukan melakukan rapat kerja atau studi banding, tapi diperiksa terkait kasus korupsi.
Tak hanya di masyarakat, di dalam gedung DPR juga masih terjadi pro kontra. Bukan hanya pada sejumlah pasal tapi paradigma dan logika penyusunannya juga dipersoalkan. Namun suasana di Senayan berubah drastis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar dilaporkan mengizinkan RUU Pornografi disahkan.
Dalam hal ini,pertimbangan SBY dan JK adalah untuk menarik dukungan partai Islam pada Pemilu 2009. Jika dalam Pemilu nanti duet SBY-JK melawan Megawati (PDIP) maka pembedanya hanya satu yaitu dukungan partai Islam. Jadi dalam hal ini lebih kepada politis demi Pilpres 2009 bukan demi prinsip hukum karena bila dilihat dari segi UU-nya juga banyak kelemahan.
Dari penilaian kami, kelemahan tersebut diantaranya adalah:
1. Paradigma dan logika yang keliru dalam penyusunan UU Pornografi, yaitu adanya campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Negara kita adalah negara hukum maka harus memakai prinsip-prinsip hukum di dalam menyusun hukum. Jadi jangan masalah nilai-nilai subyektif dipakai dalam menyusun UU yang malah akhirnya bertabrakan dengan nilai-nilai orang lain.
2. Penyusunan UU Pornografi juga melanggar UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut menjadikan dan menjamin Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip setiap pembentukan perundang-undangan. Apalagi UU ini mencoba mengatur masalah pornografi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada faktanya mememeluk ragam agama. Padahal masalah pornografi dalam beberapa bagian atau seluruhnya, seperti menyangkut masalah pakaian, sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Misalnya, pakaian seorang Muslim tentu berbeda dengan pakaian seorang Hindu. Dengan demikian aspek pornografitasnya pun juga mestinya berbeda.
3. UU Pornografi merupakan kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan. Penghinaaan terhadap wanita seakan-akan perempuan itu perayu. Perempuan dijadikan sebagai obyek bukan subyek. Seharusnya upaya perlindungan perempuan tidak hanya diukur untuk kegiatan pronografi, karena ukuran pornigrafi yang ditafsirkan sebagai kegiatan yang menyebabkan timbulnya hasrat seksual tidak dapat disamakan, tapi beragam tergantung pengaruh budaya dan konstruksi lingkungan sosial di tiap-tiap daerah.
4. UU Pornografi memberikan amunisi untuk masyarakat bersifat anarki karena dalam pasal 20 disebutkan 'Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Adanya sejumlah kelemahan tersebut,UU Pornografi kendati sudah disahkan masih tetap ada upaya untuk menolaknya.Biasanya suatu UU guna dapat diterapkan maka harus ada aturan pelaksananya seperti peraturan pemerintah (PP).Dalam hal ini masyarakat bisa berjuang menolak PP pornografi, bahkan memperjuangkan adanya revisi/amandemen. Ingat, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sulit berlaku efektif karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, atau dikenal dengan RPP Pesangon terus ditolak serikat buruh. Jadi jangan patah semangat.(Hayat Mansur)
inimaumere.com
