Loka Hoban,Upacara Adat Di Desa Aibura

<

Masyarakat Kabupaten Sikka memiliki banyak sekali kegiatan adat yang berhubungan dengan para leluhurnya.Salah satunya adalah upacara adat Loka Hoban.Loka Hoban sendiri adalah merupakan salah satu acara atau ritual upacara adat yang ada di desa Aibura,Kecamatan Waigete.Desa Aibura yang berhawa sejuk(baca;dingin) karena berada di ketinggian ini banyak menyimpan keragaman budaya dan adat yang masih berhubungan dengan para leluhurnya dan dipegang teguh oleh masyarakat setempat sampai dengan sekarang ini.Ritual adat ini dilakukan dalam satu waktu tertentu jika dalam warga masyarakat setempat terdapat kegiatan yang diangap penting.Kegiatan tersebut bisa berupa acara pernikahan atau upacara lain yang cukup besar.Nah,waktu itu kebetulan kami berada disebuah keluarga dimana keluaraga dari pihak lelaki akan bertemu keluarga dari pihak perempuan untuk menggenapkan belis (mas kawin) yang sebelumnya dalam tahap pertama belum digenapi sekaligus berembuk tentang tanggal pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengan dana untuk pesta pernikahan nantinya.

Apa seh Loka Hoban itu?Loka Hoban adalah upacara memanggil para leluhur untuk turut serta ikut dalam acara yang sedang dilangsungkan oleh keluaraga.Maksudnya, meminta kepada leluhur agar makanan yang akan disajikan untuk semua keluarga dan undangan yang akan datang besoknya tidak kekurangan.

Waktu itu,untuk memeriahkan pesta kumpul keluarga tersebut keluarga menyediakan seekor babi untuk disembelih.Memang,hewan babi ini selalu tidak lepas dari upacara apa saja di wilayah kabupaten Sikka.Nah,salah seorang yang dianggap dituakan untuk berinteraksi dengan para leluhur tersebut akan menyiapkan beberapa hal yang akan digunakan dalam ritual tersebut.Misalnya menyediakan tempat sesembahan dengan sebuah ornamen batu kecil yang datar.Tempat sesembahan ini biasanya berada dalam sudut sebuah kamar tidur.Selain itu juga disiapkan beberapa materil seperti segenggam beras,ekor ikan,moke (minuman berakohol dari lontar yang ada di wilayah kabupaten Sikka).Kemudian,sang perantara akan berbicara dengan bahasa adat untuk meminta kepada leluhur agar turut menjaga agar upacara besoknya ke keluarga calon mempelai wanita berlangsung dengan sukses dan meminta agar para leluhur menjaga makanan yang akan disajikan besoknya tidak kekurangan.Setelah selesai berbicara,moke dituangkan sedikit diatas batu sesembahan dan kemudian dihabiskan oleh sang perantara tersebut atau bisa juga kita yang hadir disitu ikut mencicipi moke tersebut.Inilah sebuat ritual adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Sikka.Loka Hoban memang kebanyakan dilakukan oleh warga masyarakat bagian timur dari wilayah Kabupaten Sikka.

Nah,besoknya seperti yang kami lihat meski keluarga yang hadir cukup banyak namun makanan yang ada tidak kekurangan malahan berlebihan.Percaya atau tidak percaya semuanya berpulang.Namun disetiap wilayah dan suku di kabupaten Sikka memang mempunyai adat dan kebudayaan beragam dan masih terus dipegang teguh oleh para generasinya.

















Ponakan Oss,bagaya mau masuk keluarga..


www.inimaumere.blogspot.com

Selengkapnya...

Dalam Kenangan, Bapak L.Say

L.SAY, nama yang sangat tenar, terkenal dan akrab bagi rakyat Kabupaten Sikka, bahkan tidak asing di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, perkoperasian dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bupati Sikka dua periode itu (1967-1977),kini telah pergi untuk selamanya meninggalkan kita semua,namun harum namanya masih diingat oleh banyak orang Sikka,berikut petikan kenangan akan Bapak Say yang disadur dari tulisan Bapak EP da Gomez dalam buku 'Menantang Badai Di Bumi Gempa Tsunami'.

Almahrum yang memiliki 8 anak (5 putra dan 3 putri) dari perkawinannya dengan HELENA PARERA (meninggal dunia 16 Maret 1992), terlahir dengan bakat dan kemampuan sebagai pemimpin, meski didukung oleh latar belakang pendidikan yang tidak luar biasa. Setelah tamat Schakelschool di Ndao/Ende (1939) beliau melanjutkan ke sekolah pertanian dan kehutanan di Bogor dan Yogyakarta. Di Yogya itulah, antara tahun 1946-1949, beliau turut berjuang dalam Perang Kemerdekaan melalui wadah Laskar Sunda Kecil/TNI Batalyon "Paraja" bersama sejumlah kawan (antara lain : Daud Kelah, C.J. Kodiowa, El Tani, Amos Pah, Silvester Fernandez, Herman Fernandez, Frans Seda, Dion Lamury, Paulus Wangge, Is Tibuloeji, dlsb).

L. Say yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris ini mulai bekerja sebagai Pegawai pada Balai Besar Penyelidikan Pertanian Cabang Makassar (1950-1956).Tahun 1954 mendapat tugas belajar selama 6 bulan pada Pest Control Ltd di Born Cambridge /Inggeris (kursus hama dan penyakit tanaman). Dalam usia 32 tahun beliau telah ditunjuk menjadi Kepala Yayasan Kopra Cabang Nusa Tenggara di Ende. Setelah Yayasan Kopra dilikuidasi, beliau dipercayakan sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Kopra (BUK) Daerah Flores (Ketuanya adalah Kepala Daerah Flores).

Berangkat dari BUK lahirlah konsep membangun Koperasi Kopra di Flores sebagai wadah dan alat perjuangan kepentingan petani kelapa. Selama dua tahun (1958-1959) beliau memimpin Tim Pembentukan Primair Koperasi Kopra, mulai dari Mauponggo sampai Pulau Adonara, disusul pembentukan Pusat Koperasi Kopra di Ende, Maumere dan Waiwerang untuk membawahi Primair-Primair Koperasi Kopra di Kabupaten masing-masing (Ende, Sikka dan Flores Timur).

Atas anjuran Frans Seda dan Yusuf Indradewa, dibentuk Gabungan Koperasi Kopra NTT berkedudukan di Maumere pada tahun 1960 untuk mengkoordinasi kegiatan dari ketiga Pusat Koperasi Kopra itu. Laurens Say terpilih menjadi Ketua Gabungan Koperasi Kopra NTT yang pertama (1960-1963).

Koperasi Kopra memikul tanggung jawab sebagai pengumpul/pembeli kopra tunggal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1960 yang diperbaharui dengan Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963, telah mencapai "kejayaan" selama lebih kurang 8 tahun dalam melayani kepentingan petani kelapa Flores. Masa kejayaan itu menjadi pudar, hilang tinggal nama setelah berlakunya SK Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 1967 yang membebaskan hak pembelian dan perdagangan kopra.

Tahun 1959-1963, Veteran Pejuang Angkatan 1945 ini menetap di Maumere dengan tugas memimpin PT. Negara ex NV Moluchse Handelsvenootschap Ranting Maumere suatu perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi (kemudian dilebur menjadi PN. Budi Bhakti). Beliau juga mendirikan perusahaan jasa konstruksi, PT. WIRADHARMA, yang antara lain mengerjakan berbagai bangunan dan fasilitas Bandara Waioti ketika itu. Di samping itu beliau berhasil menghimpun semua pengusaha swasta di Kabupaten Sikka dalam wadah GAPENIM (Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia Maumere) yang bergiat dalam sektor distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat (sembako). Beliau juga mendirikan YAPEN USRA (Yayasan Pendidikan Usaha Rakyat) untuk menghimpun semua SLTP Swasta di Kabupaten Sikka yang ketika itu amat senin kamis dalam soal dana, fasilitas, tenaga guru dan pola pengelolaan/pembinaan pendidikan yang efektif.

Pada tahun 1963, dari unsur Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI), beliau ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu dari lima orang mewakili Indonesia dalam badan kerja sama industri perkelapaan Philipina dan Indonesia (PICC = Philipine Indonesia Coconut Commision). Dua tahun lamanya beliau bertugas di Manila, lalu kembali ke Indonesia pada Sep¬tember 1965. Karena tidak mendapat meja kerja lagi di IKKI Jakarta, beliau mengambil keputusan kembali ke kampung halamannya sebagai rakyat biasa. Tanggal 1 Januari 1966 bersama keluarga menetap di Bola. Selama satu tahun lebih beliau bertekun dan bergumul sebagai petani yang produktif, sambil berperan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Sejarah berjalan terus. Dunia perpolitikan Kabupaten Sikka mulai hangat, bergelora setelah peristiwa G-30-S/PKI. Di seluruh Indonesia mulai terjadi perubahan dalam jabatan-jabatan politik, termasuk posisi Kepala Daerah di Kabupaten-Kabupaten. Naluri politik L. Say juga terangsang untuk turut "bertempur" dalam perebutan jabatan Bupati Sikka. Beliau berhasil diorbitkan oleh Partai Katolik menjadi salah satu calonnya. Meskipun kalah suara dalam pemilihan oleh Sidang DPRD Sikka pada Pthruari 1967,namun dengan rekomendasi Gubernur NTT dan DPP Partai Katolik, Menteri Dalam Negeri menetapkan L. SAY terpilih sebagai Bupati Sikka, dan dilantik pada tanggal 6 September 1967 oleh Gubernur El Tari, menggantikan Paulus Samador da Cunha pendahulunya (1960-1967).

Kehadiran L. Say di puncak pemerintahan Kabupaten Sikka, bukan sekedar merubah wajah pemimpin, tapi juga membawa warna dan karakteristik baru dalam gaya dan manajemen kepemerintahan. Apabila P.S. da Cunha, seorang pamong praja tulen tampil melakukan pembenahan dan peletakan dasar administrasi pemerintahan di saat Kabupaten-Kabupaten tidak punya dana yang memadai untuk menerapkan konsep pembangunan yang menyeluruh, maka L. Say datang dengan obsesi dan cita-cita besar untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat sebagai sumber daya pembangunan.

"Saga tidak mengandalkan APBD saja sebagai sumber dana pembangunan, karena sebetulnya masyarakat sendiri memiliki potensi cukup untuk maju, asal saja dimanfaatkan dan digunakan dengan tepat", katanya kepada saya ketika berbincang¬bincang di hari Minggu pagi 4 Pebruari 2001.

Lebih lanjut beliau mengatakan: "Agar rakyat berhasil maksimal dalam membangun dirinya dengan kemandirian penuh,tugas utama pemerintah adalah menciptakan iklim ketenangan dan ketenteraman yang kondusif. Pembangunan fisik dan non fisik yang dilaksanakan penierintah dan lembaga-lembaga masyarakat, hanyalah faktor pendorong untuk merangsang dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan lebih.

Pada awal masa kebupatiannya, L. Say mulai menggebrak langkah pembangunan dengan berbagai terobosan yang tidak lazim dalam administrasi pemerintahan dan birokrasi pembangunan. Selain pekerjaan rutin seperti pembenahan administrasi pemerintahan dan kepegawaian, beberapa pemikiran dan konsep pembangunan yang ada di benaknya mulai diterapkan. Berikut ini saya beberkan beberapa hal yang lahir dari gagasan, kreasi, inisiatif dan konsep L. Say untuk membangun Kabupaten Sikka. Beliau selalu berpikir pragmatis, efektif dan efisien, tanpa program yang muluk-muluk. Apalagi kalau soal uang, beliau sangat cermat dan hati-hati. Pada zamannya belum ada BAPPEDA.

Beliau bercita-cita membangun fasilitas dermaga pelabuhan laut Maumere yang representatif. Para pengusaha sebagai sumber daya dan dana dilibatkan. Pekerjaan itu dimulai saja tanpa perencanaan yang matang, baik gambarnya maupun dananya. Ini hanya satu gebrakan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat agar terbuka mata hatinya menyediakan anggaran pembangunan pelabuhan laut itu. Pada akhirnya sebuah dermaga yang luas dan kuat baru dibangun pada masa Bupati Dan Woda Palle, tapi gagasan itu muncul dengan tekad yang bulat dan kuat yang ditanam oleh L. Say. Begitu pula pembangunan landasan Bandara Waioti dengan fasilitasnya dimulai dengan keberanian melawan aturan birokrasi pemerintahan, khususnya sistim anggarannya. Beliau didukung oleh Drs. Frans Seda yang ketika itu menjabat Menteri Perhubungan.

Tambak ikan air payau Koliaduk Maumere, punya ceriteranya sendiri. Ketika Yosef da Cunha, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka mengajukan proposal untuk proyek ini dengan anggaran yang sangat besar, beliau anjurkan konsep lain. Katanya, Pemerintah Daerah tidak punya cukup uang. Yang memiliki potensi dan uang adalah masyarakat. Sebab itu masyarakat yang harus digerakkan dan dilibatkan unttik membangun tambak-tambak itu. Maka tanah negara di kawasan tambak

itu dibagi-bagi kepada petani tambak, pengusaha, instansi pemerintah yang berminat dan masyarakat untuk membangun tambak ikan dengan ukuran dan luas yang sama. Dinas Perikanan memandu, mendampingi dan memberikan penyuluhan tentang teknik pemeliharaan ikan air payau. Hasilnya memuaskan, produksi ikan naik memenuhi pasar kebutuhan masyarakat. Suatu saat, September 1969 Gubernur NTT El Tari dan para Bupati se NTT mengadakan Rapat Kerja di tambak ikan Koliaduk itu sambil menikmati basil ikan tangkapan dari "Konsep L. Say". Beliau sungguh puas dengan sukses yang dicapainya. Kini, kawasan tambak itu sudah amblas karena letaknya di muara kali yang banjirnya ganas setiap tahun.

Di pusat kota Maumere sekarang, berdiri sebuah bangunan pasar yang luas dan megah. Bangunan itu menelan biaya sekitar Rp. 2 milyar dari APBD Sikka Tahun Anggaran 1996/1997. Menurut ceritera, lokasi pasar itu sudah dimulai sejak tahun 1949 pada masa pemerintahan Raja Sikka Don Thomas. Sampai dengan akhir tahun enam puluhan di lokasi itu hanya terdapat beberapa bangunan los terbuka, sedangkan sebagian besarnya adalah tanah lapang yang kosong.

Tergerak hatinya melihat kondisi pasar yang fasilitasnya begitu sederhana, L. Say ingin berbuat sesuatu. Diinstruksikannya Kepala Dinas PU Guntoro membuat rancang bangun gardu-gardu untuk kios ukuran 4 x 5 meter. Kepala Desa Beru, Thomas Tandjung diminta mendaftarkan peminat yang akan memanfaatkan bidang tanah pasar untuk membangun kios sesuai ukuran yang diberikan Dinas PU.

Ternyata datang banyak peminat membangun kios dengan biaya sendiri dan seterusnya melakukan aktivitas jual beli. Sekitar 80 kios dibangun mengitari lokasi pasar itu. Pemda tidak mengeluarkan biaya satu sen pun, malahan kelak memetik retribusi pasar yang memadai untuk memasok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ketika datang gempa bumi 1992, semuanya hancur lebur, dan diatas puing itulah kini tegak berdiri bangunan pasar yang megah. Lepas dari soal bangunan pasar/kios-kios konsep L. Say itu telah hancur dilanda gempa, namun obsesi untuk memanfaatkan potensi masyarakat sebagai hakekat otonomi daerah (otda) bertumbuh dan berkembang.

Pada tanggal 11 September 1984 Kabupaten Sikka dengan bangga menerima petaka kehormatan PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA,lambang supremasi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sikka dalam Pelita III (1979-1984). Sukses Kabupaten Sikka ini dinilai oleh Pemerintah Pusat dalam Program LAMTORONISASI.

Program ini adalah gagasan murni L.Say dalam awal masa jabatannya yang kedua, tahun 1973, yang dilanjutkan oleh Bupati Dan Woda Palle. Bupati L. Say melaksanakan program ini dalam kerja sama dengan P.H. Bollen SVD, Delsos Maumere (Biro Sosial Maumere, tahun 1974 menjadi YASPEM, sebuah LSM pemula yang terkenal). Bentuk kerja samanya adalah Pemda Sikka menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam program ini dengan mengikuti pelatihan oleh Biro Sosial, menyiapkan lahannya dan menabur biji lamtoro diatasnya sesuai petunjuk teknis Dinas Pertanian dan Biro Sosial. Pemda menyiapkan juga dana perangsang Rp. 1 juta untuk hadiah perlombaan keberhasilan lamtoronisasi bagi Camat, Kepala Desa dan petani terbaik. Sementara itu Biro Sosial menyediakan bibit lamtoro dan mendistribusikan ke setiap desa untuk diteruskan kepada para petani.

Tidak kurang dari 100 ton bibit lamtoro telah ditanam diatas areal ribuan hektar di seluruh Kabupaten Sikka. Hasilnya sangat memuaskan dan diakui dunia internasional sebagai sistim pertanian lahan kering yang tepat dan mantap dengan menggunakan lamtoro sebagai upaya konservasi tanah dan penghijauan (sekaligus untuk makanan temak dan kayu bakar keperluan dapur rumah tangga).

Sekali lagi L. Say membuktikan bahwa menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat dengan pendekatan persuasif, jauh lebih besar makna, hasil dan bobotnya, dari pada menghambur-hambur uang dengan proyekisme pola top down.

Kalau kita boleh bertanya: berapa capaian hasil dari program penghijauan yang menelan biaya ratusan juta rupiah bahkan dua milyaran rupiah setiap tahun anggaran selama kurang lebih 15 tahun terakhir ini ?? Tanpa mengecilkan hasil yang dicapai, namun tampaknya kurang meyakinkan. Buah karya L. Say jauh lebih mantap, merupakan proyek monumental dari gagasan membangun dengan kemampuan sendiri sebagai hakekat menerapkan prinsip otonomi daerah. LAMTORONISASI adalah sukses besar L. Say yang tercatat sebagai keberhasilan pembangunan yang bergaung luas dan berbobot sejarah.

Bersama Biro Sosial Maumere, L. Say juga menjalin kerja sama di bidang pengadaan air minum bersih untuk wilayah-wilayah yang rawan air minum seperti Kecamatan Kewapante, Bola dan Kota Maumere. Di samping itu dirancang pula pembukaan jalan baru ke lokasi-lokasi terpencil yang potensial sebagai daerah penghasil komoditi pertanian dan perkebunan. Sejauh pembukaan jalan yang dilakukan sekarang, lebih banyak adalah rancangan yang sudah digariskan pada awal tahun tujuh puluhan oleh Pemda yang didukung oleh Biro Sosial Maumere.

Masih ada banyak kegiatan lain yang bisa diangkat disini, seperti program penanaman kelapa dalam dengan dana CESS KOPRA, atau pembangunan kawasan Magepanda sebagai daerah persawahan untuk memasok kebutuhan beras dan bahan makanan lainnya bagi rakyat seluruh Kabupaten. Atau juga hasil kunjungannya ke belahan timur Kecamatan Talibura untuk memacu rakyat menanam tanaman per¬dagangan seperti kakao dan jambu mente. Atau bagaimana beliau menerobos kekakuan birokrasi untuk mencukupi tenaga guru di SLTP dan SLTA. Begitu banyak guru honorer diangkatnya sebagai Pegawai Daerah.

Yang spektakuler ketika beliau berlangkah untuk "menjual" indahnya matahari terbenam di balik tanjung Sadawatumanuk, jika ditonton/dipandang dari pantai Waiara. Itulah upaya mempromosikan Kabupaten Sikka di sektor industri pariwisata. Dimulai tahun 1974 dengan mengisinkan usaha wisata "Sea World Club" milik pengusaha Ny. Ambrosiana dari Italia. Usaha ini kemudian diteruskan oleh CV. YASPEM SARANA sampai kini. Dari gagasan ini pada medio tahun 1980 muncullah Hotel Permata Sari, Sao Wisata dan beberapa cottage/ home stay di kawasan pantai Wodong, yang berkembang memanfaatkan Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere sebagai hamparan pesona wisata bahari.

Patut dicatat disini peran istrinya, Ny. Helena Say Parera, seorang berpendidikan perawat dan kebidanan jebolan Rumahsakit Carolus Boromeus Bandung. Pernah bekerja di Rumahsakit Stella Maris Makassar,Rumahsakit St. Elisabeth Lela dan Rumahsakit Pemerintah Ende.

Wanita anggun yang fasih berbahasa Belanda ini mendukung karya suaminya dengan tekun. Ia mendirikan YAYASAN BHAKTI 1BU untuk mengelola Gedung Wanita Maumere dan sebuah Taman Kanak-Kanak. Gedung Wanita itu hancur dimakan gempa, tapi Taman Kanak-Kanak itu masih berjalan terus dibawah urusan Nn. Ros da Cunha. Pada jam an Bupati L.Say belum ada lembaga Dharma Wanita dan PKK, sehingga kehadiran dan peran seorang istri Bupati tidak nampak menonjol seperti sekarang.

Berdasarkan keputusan KWI dan Para Uskup Nusa Tenggara,Maumere ditunjuk sebagai kota penyelenggara Perayaan Tahun Maria 1988. Dalam satu pertemuan tokoh umat di bulan Desember 1987, L. Say dipilih sebagai Ketua Umum Panitia mendampingi Frans Seda sebagai Koordinator Nasional. Pesta iman selama sepekan dengan menghimpun lebih kurang 3500 utusan dari 33 Keuskupan se Indonesia, sungguh membutuhkan suatu organisasi yang "raksasa".

Belum lagi mem bludaknya kehadiran umat Katolik dari seluruh Nusa Tenggara Timur. Dengan. segala kelebihan dan kekurangannya, perayaan yang berlangsung tanggal 24-30 Juli 1988 di Maumere itu telah berlangsung sukses, dan menjadi kenangan panjang dari semua orang yang meng¬hayatinya. Sekali lagi L. Say menunjukkan kebolehan dan ketangguhannya sebagai pemimpin dan organisator yang piawai.

Tulisan ini tidak bermaksud menokohkan seseorang secara berlebihan.Bagaimanapun dalam prestasi-prestasi yang dicapai, ada pula kegagalan. Itu suatu yang manusiawi. Namun, nukilan kenyataan diatas dikemukakan hanya untuk memacu dan mendorong setiap pemimpin otda untuk menerapkan konsep dan pelaksanaan pembangunan yang lebih kena, lebih dekat dengan kepentingan rakyat dan menjamah kebutuhan dasar rakyat. Kini, dana pembangunan otonomi daerah yang disebut DAU (Dana Alokasi Umum) dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam jumlah cukup besar. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik. Rakyat jangan dijadikan obyek dari konsep dan kebijakan pembangunan yang kaku dan birokratis, apalagi tidak aspiratif dan demokratis.

Apabila DON YOSEPHUS THOMAS XIMENES DA SILVA merupakan tokoh legendaris di antara deretan para Raja Sikka, maka tanpa mengurangkan penghargaan dan penghormatan atas karya dan prestasi para Bupati Sikka sejak awal sampai kini, sangatlah tepat kalau L. SAY diposisikan sebagai sosok Bupati Otda yang ideal bukan hanya pada zamannya.

EP da Gomez dalam Buku 'Menantang Badai Di Bumi Gempa Tsunami'.

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Diluncurkan, Buku Hikayat Kerajaan Sikka

Hari ini, Kamis 27 November 2008 terjadi dua peristiwa penting di Kota Maumere. Satu peristiwa penting yang terjadi adalah untuk pertama kalinya sejak berdiri, Universita Nusa Nipa Maumere mewisuda 49 sarjana D3 Jurusan Keperawatan dan Bahasa Inggris. Peristiwa lain yang tak kalah penting adalah peristiwa peluncuran sebuah buku yang memuat tentang kisah-kisah sejarah Kerajaan Sikka. Buku ini berjudul mentereng, Hikayat Kerajaan Sikka. Ditulis lewat sebuah penelitian yang cukup lama dan mendalam oleh Sejarawan Sikka terkemuka Bapak Oscar Mandalangi Pareira.
Buku yang berhalaman 332 ini ditulis selama lebih dari 6 bulan dengan melewati proses penelitian dan pengumpulan tulisan yang memakan waktu bertahun-tahun. Penyusunan Buku Hikayat Kerajaan Sikka oleh Bapak Oscar Mandalangi Pareira ini bekerjasama dengan seorang pakar sejarah dari Australia bernama Dr.Douglas Lewis. Profesor Lewis meraih gelar profesor-nya lewat penelitian tentang Kerajaan Sikka yang kemudian dituangkan dalam buku Hikayat Kerajaan Sikka versi Ingris berjudul ‘The Stranger King’s Of Sikka.

Buku Hikayat Kerajaan Sikka ini merupakan tulisan yang sarat dengan segala hal mengenai Kerajaan Sikka yang berhasil diedit oleh Bapak Oscar dan Dr. Douglas Lewis dari berbagai literatur dan kumpulan tulisan dua sejarawan Sikka masa lampau yakni Dominicus Dionitius Pareira Kondi dan Alexius Boer Pareira. Dominicus Dionitius Pareira Kondi atau yang terkenal dengan panggilan D.D Kondi dan Alexius Boer Pareira atau biasa dipanggil dengan sebutan Moang (Bung) Boer,dua orang pintar yang menulis tentang sejarah Sikka meski tidak pernah menyandang gelar keserjanaan sebagaimana telah dipasang oleh standar-standar akademik masa kini.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain pejabat teras dari Pemda Propinsi NTT dan Pemda Kabupaten Sikka,Penerbit Ledalero,Keluarga Besar Oscar Mandalangi P,Kedua Keluarga Besar Bapak Kondi-Boer,Don da Silva,P.Budi Kleden,SVD, Daniel Woda Pale serta undangan lainnya dari masyarakat awam dan organisasi LSM.

Buku ini sebetulnya menyingkapkan suatu bobot pemikiran seorang sejarawan,budayawan dan malah sebagai cendikiawan lokal yang mencenggangkan,visioner dan sukar tertandingkan apalagi diera hypermoderen ini terobosan yang paling menggairahkan bukan karena teknologi dan bangunan gedung pencakar langit melainkan konsep yang meluas dari APA ARTINYA MENJADI MANUSIA SIKKA.Dan justru inilah visi paling akbar yang mau digalakkan dalam momen peluncuran buku Hikayat Kerajaan Sikka.

Kita cuma mau mengatakan bahwa sesungguhnya hasil karya mereka ini yang bertahun-tahun dikumpulkan dan dituliskannya dengan susah payah dengan tidak mengharapkan bagaimana dan kepada siapa kumpulan karya mereka ini diteruskan.Kita hanya mau mengatakan bahwa sesungguhnya karya mereka ini hanya untuk diteruskan dan ditinggalkan buat anak cucu kita kelak,demikian cuplikan tulisan yang ada di sampul belakang buku Hikayat Kerajaan Sikka.

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Selamat Datang Bang Pius di Bumi Flobamora..

Sebuah sms masuk di ponselku, mhh ternyata dari rekan Lucky, Manajer Radio Sonia Fm. Pesannya gini,”inimaumere di undang ke Wailiti Beach Hotel, Bang Pius aktivis reformasi lagi disini. ”. Terang saja, meski hujan baru saja mengguyur kota, sepeda motor langsung dipacu tanpa ampun menuju Hotel Wailiti. Siapa Bang Pius yang diberitahu rekan Lucky? Mhhhh, ternyata Bang Pius ini adalah merupakan salah seorang tokoh aktivis terkemuka. Bersama rekan-rekan aktivis lainnya ia pernah diculik dan hampir kehilangan nyawanya saat rezim Soeharto berkuasa. Pius merupakan salah seorang sosok terkemuka penentang rezim orde baru yang melawan kesewenangan-wenangan penguasa meski mempertaruhkan nyawanya sendiri. Banyak rekan-rekannya sesama aktivis yang hilang tanpa kabar hingga kini saat terjadi pergolakan besar ditahun 1998. Ya, aktivis itu bernama Pius Lustrilanang, korban penculikan jaman awal reformasi 97-98, Alumnus Hubungan Internasional Unpar Angkatan '87.

Lah, terus ngapain Bang Pius di Maumere? Neh ada ceritanya. Kedatangan Bang Pius ke bumi Flobamora ini berkaitan dengan Pemilu 2009 dalam rangka diangkatnya sang aktivis ini sebagai Calon Legislatif No 1 untuk Daerah Pemilihan NTT I oleh sebuah partai yang ikut dalam Pemilu 2009.

Tidak ada salahnya kini banyak tokoh muda diyakini bisa membawa perubahan penting bagi negara setelah kemenangan fenomenal Obama dalam Pilpres AS beberapa waktu lalu.

Bang Pius bagi semua reformis merupakan salah seorang tokoh dan symbol perlawanan. Saya bahkan mengingat kembali perjuangan bersama rekan-rekan sekampus dulu dimana kami dari satu panggung ke panggung lain berkoar-koar sampai mulut berbusa untuk melawan rezim Orba.

Meski kini saat rezim Orba jatuh semua yang kami perjuangkan itu cuma dinikmati oleh para politikus karbitan. Kepentingan mereka hanyalah partai, duit dan kedudukan.

Bang Pius datang bersama tiga rekannya dari Jakarta yakni Bung Oka Wijaya, Hendry Ismail dan Bung Dian Ali. Dari Wailiti akhirnya sekitar pukul 5 sore kami menuju studio radio Sonia Fm untuk take vocal Bang Pius. Take vocal dimaksud untuk iklan sosialisasi yang akan disebarkan di seluruh radio di wilayah NTT.


Ya,kayaknya sebulan ini Bang Pius berada di wilayah Flobamora dan rupanya kota Maumere dipilih sebagai Posko utamanya.

Akhir kata, selamat datang buat Bang Pius Lustrilanang dan rekan-rekan di bumi Flobamora, Semoga suaramu hanya untuk rakyat semata jika kau terpilih kelak.
Kami kenal sosok Bang Pius dan berharap tetap menjadi sosok yang sama seperti jaman ’98.
Jangan kelabui kami karena kami pasti tak akan suka !!(Oss)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Romo Sans Diangkat Sebagai Uskup Keuskupan Denpasar

Bertempat di Wisma Keuskupan Maumere dan disiarkan secara langsung oleh radio Rogate FM,radionya Keuskupan Maumere,sekitar pukul 7 malam tadi tanggal 22 januari 2008 Uskup Keuskupan Maumere Mgr.Kharubim Parera,SVD mengumumkan berita dari Vatikan tentang pengangkatan Rm Silvester Sans.Pr,Preses Sekolah Tinggi Filsafat St Petrus Ritapiret sebagai Uskup Keuskupan Denpasar menggantikan Mgr.Benyamin Bria.SVD yang meninggal tanggal 18 Sept 2007 lalu.

Dengan demikian kerinduan umat se-Keuskupan Denpasar akan hadirnya seorang gembala di tengah mereka terjawab sudah.
Romo Sans,demikian panggilan akrabnya telah membaktikan dirinya di wilayah Kabupaten Sikka selama 14 tahun dan akan di angkat secara resmi sebagai Uskup Keuskupan Denpasar dalam 3 bulan mendatang.

Romo Sans merupakan putera kelahiran desa Maukeli kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagakeo dan merupakan putra pertama dari daerah Nagakeo atau Kabupaten Ngada yang diangkat menjadi seorang uskup.
Romo Sans yang dikenal rekan-rekan sejawatnya sebagai gembala yang bersahaja dan sederhana ini merupakan Doktor lulusan Universitas Urbaniana,Italia dalam bidang pendidikan Teologi Kitab Suci.
Romo Sans yang memiliki darah Thionghoa di tabis sebagai seorang imam bersama 14 imam baru pada tanggal 29 juli 1988 dimana tahun itu juga berlangsung Pekan Suci Perayaan Tahun Maria di kota Maumere.

Bung Anthony Fernandez/Bung Katon (Rogate FM,baju hitam)bersama Uskup Khaerubim Parera.SVD (baju putih) di wisma keuskupan semalam.

www.inimaumere.blogspot.com

Selengkapnya...

Kita Mesti Telanjang..

Ramainya demonstrasi seputar Undang-undang Pornografi semakin hari semakin marak.Bukan saja di Jakarta,tetapi Manado,Bali,Papua,Jogja,Maumere,Kupang dan beberapa daerah lain semakin bereaksi menolak.Bahwa ada banyak pasal dari UU itu yang rumusannya agak bengkok,ternyata tak membuat bapak-bapak di DPR jadi peka pada aspirasi rakyat.Bak orang asing yang baru tinggal di Indonesia,para wakil rakyat itu memperlihatkan pengetahuan dan pengelaman cultural yang amat minim.Pelbagai dialog yang ditayangkan ditelevisi justru semakin memperjelas bahwa UU ini dipaksa untuk diterapkan untuk rakyat,tanpa mempertimbangkan banyak hal.Ada sejuta hal.


Yang menarik televisi sempat menayangkan diskusi yang mendudukan para tokoh agama dalam mengkaji UU ini.dan kita sama sekali harus tersenyum sinis,karena argumen dan wawasan yang dilontarkan pun amat tidak luas.Maka carut marut seputar UU pornografi ini dalam banyak hal,hanya mempperlihatkan dangkalnya cara berpikir kita manusia Indonesia,termasuk para wakil rakyat dan tokoh masyarakat.Di Indonesia,pertarungan antar wacana selalu membingungkan.Kita tak pernah mendapat pencerahan,kalau suatu pendapat (termasuk UU) sudah dibekingi oleh kepentingan sesaat.Kita masih ingat kasus Undang-Undang Pendidikan yang menyita perhatian namun tak membuat pendidikan kita semakin bermutu.Sepertinya kita lebih suka berwacana,tanpa tahu entah wacana itu berguna bagi orang banyak atau tidak.Ibarat orang yang sok pintar,kita berbusa-busa berbicara kepada khalayak ramai,namun semua itu hanya tong kosong berbunyi nyaring.

Kenapa UU pornografi ditolak masyarakat?Sudah jelas,dibeberapa daerah yang menerapkan perda sejenis itu ,kaum perempuan menjadi korban utamanya.Dan ketika kaum hawa jadi korban,para wakil rakyat itu pura-pura tidak mendengar berita itu.Banyak orang bilang,bila UU ini diterapkan,bukan rahasia perempuan dan anak-anak akan jadi korban.Tapi betapa susahnya para wakil rakyat di negeri ini mencerna hal peka seperti ini.Sebaliknya,mereka begitu penuh percaya diri dalam mengklaim kebenaran subyektif mereka itu.Ibarat orang buta menuntun orang buta,negeri ini dituntun oleh si cebol yang merindukan bulan,sebuah khayalan yang tak pernah jadi kenyataan.

UU pornografi itu mungkin terlalu riskan untuk diterapkan dalam waktu dekat.Orang dalam budaya Papua,Bali,Kalimantan atau Jawa sendiri sulit menerima pelarangan dalam bentuk kesenian tradisional mereka.Siapa yang bisa merumuskan pornografi secara menyakinkan?Ini tidak berarti kita menyetujui pornografi dalam masyarakat.Namun bila sebuah UU menimbulkan kontroversial,maka,minus malum sepantasnya ia di tunda dulu,bukan dipaksakan untuk diterapkan dalam waktu sekarang ini.

Di Papua sejumlah tarian dan upacara adat memang dilakukan dalam “ketelanjangan”.Pria berkoteka tak harus ditahan dengan tuduhan melakukan tindakan pornoaksi.Atau perempuan dengan kostum tradisional dan memperlihatkan buah dada ,bagi orang Papua itu menjadi bagian integral dari kultur mereka.Kultur itu sudah ada ribuan tahun sebelum negara RI ini berdiri.Kultur Papua seperti ini memang hanya bermakna simbolis dan hanya dipahami oleh orang Papua sendiri.Sementara orang luar terutama politisi dan wakil rakyat dan decion maker yang tak memiliki wawasan luas hanya akan menjadi batu sandungan bagi penghayat pelbagai kutur di negeri ini.Kultur Indonesia terlalu besar dan berwarna-warni untuk dikarangkeng dalam kotak-kotak kedangkalan berpikir dan berwawasan.Tapi ini Indonesia,sebuah negara dengan kultur yang suka memaksa kehendak,akibatnya tindakan salah kaprah malah dianggap tindakan suci.

Inilah susahnya negara mau mengatur kehidupan privat masyarakat.Pada tataran teori negara,ini sebuah perbuatan penyimpangan.Dalam banyak hal di Indonesia,negara begitu dominan terhadap kehidupan rakyat.Pada titiknya yang krusial,negara banyak melakukan kekerasan terhadap rakyat.Maka,bukan keliru kalau kita harus berkata,bahwa di Indonesia,negara menjadi kolonialis baru bagi rakyatnya.Terkadang kolonialis baru ini lebih kejam dari kolonialis Belanda.Lalu bagaimana kita harus berbicara tentang kontrak sosial?Bukankah keberadaan kita sebagai warga negara diukur dari dari kontrak sosial?Rupanya,di Indonesia orang tak terbiasa membahas teori tentang negara sehingga dalam banyak hal membiarkan rakyatnya menderita.

Mungkin kita perlu membangun pemerintah dan masyarakat yang rasional,cerdas dan manusiawi.Otoriterisme tak membuat kita masuk surga.Lagi-lagi kita harus berbicara tentang ketelanjangan padahal sehari-hari kita bertelanjang diri saat mandi.Kenapa harus melarang orang telanjang?(Markus Marlon)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi

Sekitar 2500-an massa dari berbagai kelompok masyarakat dan kelompok elemen mahasiswa seperti STFK Ledalero,Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere,PMKRI Cabang Sikka,GMNI serta berbagai kelompok LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi pagi tadi atau tepatnya tanggal 18 november 2008 melakukan aksi damai dihalaman gedung DPRD Kabupaten Sikka untuk menyuarakan sikap menolak secara tegas UU (Undang-Undang) Pornografi yang telah disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna tanggal 30 oktober lalu meskipun UU tersebut mendapat penolakan dari berbagai daerah di tanah air dan kecaman dari berbagai kalangan.

Aksi damai yang dimulai dari Lapangan Umum Kota Baru Maumere sekitar pukul 8 pagi berakhir di halaman gedung dewan.Para pelaku aksi diterima oleh Bupati Sikka Sosimus Mitang,Ketua DPRD Sikka A.M Keupung,Wakil EP da Gomez,Heny Doing dan anggota dewan lainnya.
Menurut peserta aksi kehadiran UU Pornografi ini mengancam akar-akar hidup bersama dalam masyarakat majemuk.UU ini adalah satu bentuk pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu untuk kepentingan ideologis tertentu pula.DPR RI tidak mendengar aspirasi dan berbagai alasan penolakan terhadap RUU Pornografi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kelompok.

Selama pembahasannya dan setelah diundangkan, UU ini maraknya mendapatkan penolakan dari masyarakat.Masyarakat Bali berniat akan membawa UU ini ke Mahkamah Konstitusi.Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini.Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia.Gubernur NTT, Drs.Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi.Masyarakat Manado dan Sulawesi Utara umumnya secara tegas menolak UU Pornografi.Berbagai aski-aksi di tanah air menentang pemberlakuan UU Pornografi rupanya cuma di anggap angin lalu oleh orang-orang di DPR RI yang merasa paling benar dalam mengambil keputusaan tanpa melihat pluralisme yang hadir dalam tatanan budaya NKRI.

Menurut peserta aksi ada beberapa alasan pokok mengapa UU Pornografi ini harus ditolak,yakni;
- UU Pornografi merendahkan dan menghina ekspresi budaya dan tata nilai yang dianut sejumlah suku bangsa di Indonesia.

- UU Pornografi mengkriminalkan kaum perempuan sebagai sumber kejahatan sosial dan dekadensi moral.

- UU Pornografi melegitimasi totalitarianisme negara terhadap warga negara.Negara mengintervensi dan mengontrol moralitas kehidupan pribadi warga.

- Oleh karena UU Pornografi memberi ruang kepada masyarakat untuk bertindak sendiri menentang apa yang dianggap pornografi,undang-undang ini disalahgunakan untuk melegitimasi aksi-aksi premanisme yang sekarang sudah marak.


Lewat pernyataan sikap yang dibacakan didepan Bupati dan jajaran dewan,Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi menyatakan sikap tegas mereka;menolak UU Pornografi;mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Sikka untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak pemerintah Propinsi NTT dan DPRD NTT untuk menolak UU Pornografi dan membuat suatu pernyataan penolakan secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI;mendesak Gubernur NTT dan DPRD NTT untuk mengajukan judicial review atas UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi.


Ketua DPRD Sikka dan Bupati Sikka dalam tanggapannya menyatakan mendukung pernyataan sikap Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi dan akan membuat surat pernyataan penolakan terhadap UU Pornografi dan segera mengirim utusan ke Jakarta untuk membawa aspirasi masyarakat Sikka ke Presiden dan DPR RI.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka,para peserta aksi mengundang Bupati dan dan perwakilan dewan terhormat untuk membubuhkan tanda tangan mereka diatas spanduk yang menyatakan mendukung aski penolakan terhadap UU Pornografi.
Aksi damai berakhir sekitar pukul 11.30 siang ketika perwakilan Forum Masyarakat Sikka Tolak UU Pornografi melakukan dialog bersama anggota dewan dan Bupati Sikka dalam gedung DPRD Sikka.

www.inimaumere.blogspot.com/Oss

UU Pornografi dan Pemilu 2009

Setelah 10 tahun lebih menimbulkan kontroversi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang (UU) Pornografi. Namun pengesahan UU tersebut tidak akan pernah mengakhiri kontroversi, justru akan terus berlanjut dan lebih tajam lagi.

Lolosnya RUU Pornografi menjadi UU sebenarnya di luar dugaan masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak suka. Lihat saja sampai sebulan, seminggu, bahkan pada saat sebelum DPR mengesahkan UU Pornografi demo, penolakan tetap marak terjadi di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan Bali. Namun harus diakui pemberitaan tersebut memang sedikit tertutupi oleh laporan beramai-ramainya anggota DPR mengunjungi KPK. Mereka bukan melakukan rapat kerja atau studi banding, tapi diperiksa terkait kasus korupsi.

Tak hanya di masyarakat, di dalam gedung DPR juga masih terjadi pro kontra. Bukan hanya pada sejumlah pasal tapi paradigma dan logika penyusunannya juga dipersoalkan. Namun suasana di Senayan berubah drastis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar dilaporkan mengizinkan RUU Pornografi disahkan.

Dalam hal ini,pertimbangan SBY dan JK adalah untuk menarik dukungan partai Islam pada Pemilu 2009. Jika dalam Pemilu nanti duet SBY-JK melawan Megawati (PDIP) maka pembedanya hanya satu yaitu dukungan partai Islam. Jadi dalam hal ini lebih kepada politis demi Pilpres 2009 bukan demi prinsip hukum karena bila dilihat dari segi UU-nya juga banyak kelemahan.

Dari penilaian kami, kelemahan tersebut diantaranya adalah:

1. Paradigma dan logika yang keliru dalam penyusunan UU Pornografi, yaitu adanya campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Negara kita adalah negara hukum maka harus memakai prinsip-prinsip hukum di dalam menyusun hukum. Jadi jangan masalah nilai-nilai subyektif dipakai dalam menyusun UU yang malah akhirnya bertabrakan dengan nilai-nilai orang lain.

2. Penyusunan UU Pornografi juga melanggar UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut menjadikan dan menjamin Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip setiap pembentukan perundang-undangan. Apalagi UU ini mencoba mengatur masalah pornografi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada faktanya mememeluk ragam agama. Padahal masalah pornografi dalam beberapa bagian atau seluruhnya, seperti menyangkut masalah pakaian, sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Misalnya, pakaian seorang Muslim tentu berbeda dengan pakaian seorang Hindu. Dengan demikian aspek pornografitasnya pun juga mestinya berbeda.

3. UU Pornografi merupakan kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan. Penghinaaan terhadap wanita seakan-akan perempuan itu perayu. Perempuan dijadikan sebagai obyek bukan subyek. Seharusnya upaya perlindungan perempuan tidak hanya diukur untuk kegiatan pronografi, karena ukuran pornigrafi yang ditafsirkan sebagai kegiatan yang menyebabkan timbulnya hasrat seksual tidak dapat disamakan, tapi beragam tergantung pengaruh budaya dan konstruksi lingkungan sosial di tiap-tiap daerah.

4. UU Pornografi memberikan amunisi untuk masyarakat bersifat anarki karena dalam pasal 20 disebutkan 'Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Adanya sejumlah kelemahan tersebut,UU Pornografi kendati sudah disahkan masih tetap ada upaya untuk menolaknya.Biasanya suatu UU guna dapat diterapkan maka harus ada aturan pelaksananya seperti peraturan pemerintah (PP).Dalam hal ini masyarakat bisa berjuang menolak PP pornografi, bahkan memperjuangkan adanya revisi/amandemen. Ingat, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sulit berlaku efektif karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, atau dikenal dengan RPP Pesangon terus ditolak serikat buruh. Jadi jangan patah semangat.(Hayat Mansur)

Selengkapnya...