Hitung-hitungan Subsidi BBM

Oleh Rimawan Pradiptyo

Meski Indonesia bukan negara sejahtera (welfare state), jenis dan kuantitas subsidi yang dialokasikan pemerintah bagi masyarakat tak bisa dibilang kecil. Nilai subsidi 2012 mencapai Rp 346,4 triliun atau 34,33 persen dari belanja pemerintah pusat. Tak kurang dari 61,17 persen dari total subsidi dialokasikan untuk BBM (Rp 211,9 triliun) dan 27,30 persen untuk listrik (Rp 94,6 triliun). Subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dan lain-lain hanya Rp 39,9 triliun atau 11,53 persen dari total subsidi. Subsidi idealnya disalurkan langsung dan hanya diberikan kepada kelompok sasaran. Salah satu kelompok sasaran tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Tingkat kemiskinan per September 2012 mencapai 11,66 persen atau sekitar 28,6 juta orang dengan tingkat garis kemiskinan Rp 280.000/orang/bulan (BPS). Dengan total subsidi Rp 346,4 triliun dan subsidi disalurkan tepat sasaran, idealnya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan itu.

Marilah kita melakukan hitungan sederhana. Jika dilakukan penyaluran subsidi langsung kepada 28,6 juta rakyat miskin sebesar Rp 100.000/orang/bulan, total biaya subsidi per tahun hanya Rp 34,32 triliun. Jika angka ini dilipatduakan, total subsidi yang diperlukan Rp 68,64 triliun per tahun. Jika kita ingin menghilangkan angka kemiskinan caranya mudah, salurkan Rp 281.000/orang/bulan kepada 28,6 juta rakyat miskin sehingga tidak akan ada lagi orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Strategi terakhir ini hanya perlu Rp 96,44 triliun per tahun atau 45,51 persen dari subsidi BBM atau 27,84 dari total subsidi 2012!!

Lalu, mengapa jumlah orang miskin masih 28,4 juta, sementara total subsidi 2012 mencapai Rp 346,4 triliun dan meningkat jadi Rp 358,2 triliun di APBN Perubahan 2013? Jawabannya mudah: karena sebagian besar subsidi yang disalurkan salah sasaran. Proporsi subsidi BBM Rp 211,9 triliun (61,17 persen), tetapi sebagian besar dinikmati para pemilik kendaraan bermotor yang notabene bukan orang miskin. Ketika subsidi dikenakan pada harga barang, dan barang bisa diakses bebas, maka semakin tinggi seseorang mengonsumsi barang itu, semakin tinggi subsidi yang dinikmatinya.

Siapa menikmati?

Data Kementerian ESDM menunjukkan, proporsi BBM bersubsidi dinikmati oleh: 1) pemilik mobil (53 persen) dibandingkan pemilik motor (47 persen); 2) masyarakat di Jawa dan Bali (59 persen); dan 3) angkutan darat (89 persen). Tercatat 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi BBM dibandingkan 25 persen rumah tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15 persen subsidi BBM (Kementerian Keuangan, 2012).

Penggunaan BBM bersubsidi bersifat konsumsi yang terkompensasi (compensated consumption). Berapa pun konsumsi BBM bersubsidi, tak peduli oleh siapa dan untuk keperluan apa, pemerintah pasti menyubsidinya. Semakin banyak mengonsumsi BBM bersubsidi, semakin besar subsidi yang Anda nikmati. Dengan demikian, apakah rasional bagi seseorang untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi? Bayangkan jika Anda punya kartu kredit yang pagu kreditnya tanpa batas. Lalu berikan kartu kredit kepada seorang remaja yang dibebaskan pergi ke mal mana pun dan membeli apa pun, dan Anda akan membayarkan semua tagihannya.

Permasalahan kian kompleks ketika alokasi subsidi BBM selalu membengkak setiap tahun. Beberapa faktor yang meningkatkan subsidi BBM: 1) peningkatan aktivitas ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi; 2) kenaikan harga minyak dunia; 3) penguatan nilai tukar mata uang asing; 4) pengalihan konsumsi dari Pertamax ke Premium; 5) peningkatan aktivitas pasar gelap untuk keperluan industri; dan 6) penyelundupan BBM bersubsidi ke negara lain/pihak asing.

Dari keenam faktor, lima faktor terakhir adalah faktor eksogen yang tak dapat dipengaruhi pemerintah sama sekali. Artinya, tanpa perubahan kebijakan terhadap subsidi BBM, beban subsidi BBM semakin sulit dikendalikan pemerintah. Konsekuensinya, perekonomian Indonesia semakin rentan, sulit dikendalikan pemerintah, tetapi semakin dikendalikan oleh pasar internasional, pola konsumsi BBM bersubsidi, perilaku pelaku di pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi.

Konsekuensi berdiam diri

Peningkatan beban subsidi BBM terhadap keuangan negara setiap tahun dapat digambarkan sebagai ”bom waktu yang terus tumbuh dan siap meledak kapan saja”. Konsekuensinya, berdiam diri atau ragu-ragu mengambil kebijakan bukanlah strategi optimal mengingat beban subsidi BBM terhadap APBN dan kerentanan ekonomi akan meningkat sejalan waktu.

Setiap upaya mempertahankan subsidi BBM dapat dimaknai sebagai upaya melanggengkan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, menguntungkan para pelaku pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi, dengan dalih melindungi masyarakat miskin. Jika subsidi BBM dipertahankan, lalu bagaimana nasib masyarakat yang tak punya kendaraan bermotor, yang notabene masyarakat miskin?

Berbeda dengan sebagian besar negara di dunia, terdapat anomali penyaluran subsidi di Indonesia. Alih-alih subsidi disalurkan ke rakyat miskin, fakta menunjukkan subsidi BBM justru dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas, para pelaku pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi. Bahkan, koruptor pun, yang notabene berpendapatan menengah ke atas, ”disubsidi” para pembayar pajak yang budiman.

Hasil estimasi peneliti P2EB FEB UGM menunjukkan, berdasarkan putusan MA 2001-2012, biaya eksplisit korupsi Rp 168,19 triliun, sementara nilai hukuman finansial hanya Rp 15,09 triliun (harga konstan 2012). Dengan demikian, selisih kedua nilai ini, Rp 153,1 triliun, harus ditanggung masyarakat. Dengan kata lain, di negeri ini koruptor disubsidi masyarakat. Lengkap sudah penderitaan rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, karena subsidi yang jadi hak mereka justru dinikmati si kaya.

Setiap upaya realokasi subsidi agar lebih tepat tersalur kepada si miskin selalu dihalangi dengan dalih melindungi si miskin. Setiap upaya mempertahankan subsidi BBM akan menciptakan defisit APBN dan tekanan pada neraca pembayaran. Hal ini harus ditutup melalui pajak, utang dalam negeri, dan utang luar negeri. Pajak tidak hanya terbatas pajak pendapatan, tapi juga pajak pertambahan nilai yang dibayar setiap individu yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan sektor formal. Utang dalam dan luar negeri sebagian besar akan ditanggung anak-cucu. Akankah kita jadi orangtua yang justru disubsidi anak-cucu dan mewariskan semua beban kepada mereka?

Rimawan Pradiptyo Deputi Penelitian P2EB FEB UGM dan Dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM

Selengkapnya...

Lagi, Antri Bensin

Pusing! Yaps, gimana tak pusing, untuk mendapatkan bensin saja, pemilik kendaraan mesti mengantri panjang. Ditambah sengatan cuaca panas khas Maumere, mengantri bensin adalah pekerjaan yang paling membosankan dan mengesalkan. Ini terjadi dalam tiga hari terakhir, terhitung sejak Senin (10/6) lalu, dimana SPBU-SPBU yang ada di dalam kota dan sekitarnya tak mampu lagi memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Hasilnya kini, harga bensin yang dijual di pinggiran jalan ikut melonjak naik. Iya sih, nilai harganya tak sampai menggila seperti beberapa bulan lalu. Ingat kan? Saat itu harga perbotol kemasan besar dijual hingga mencapai Rp 50 ribu! Beda dengan sekarang dimana harga tertinggi berkutat di Rp 15 ribu/botol dari harga normal Rp 10-12 ribu. Pelanggan hanya bisa mengurut dada, meski kadang terasa sesak!

Pantauan inimaumere.com dari hari Senin lalu, Pom Bensin Madawat menjadi satu-satunya SPBU yang selalu aktif melayani pelanggannya, Di pom bensin ini pula, antrian panjang kendaraan bisa mencapai puluhan meter.

Sedangkan pom bensin Waidoko sudah beberapa hari sebelumnya tidak melayani pembelinya.

Beberapa pengantri menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di pinggiran jalan. Atau paling seru bermain kartu. Nampak juga saling bercerita satu sama lain.

Beruntunglah, hari ini, Kamis ( 13/6), pantauan pagi hari terlihat antrian panjang sudah mulai berkurang.

Seperti ramai diberitakan, pemerintah pusat telah merencanakan menaikan harga BBM.

Seperti dilansir situs resmi Kemenperin RI, Pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dari Rp 4.500 menjadi sekitar 6.000 per liter mulai Juni 2013. Sedianya harga BBM bersubsidi naik mulai 1 Mei ini, namun akhirnya ditunda karena anggaran untuk program kompensasi BBM bagi masyarakat miskin harus mendapat persetujuan DPR.

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

TAUFIQ KIEMAS dan KUALITAS LAYANAN KESEHATAN KITA

Berita kepergian Ketua MPR RI, Bapak Taufik Kiemas, sempat membuat saya kaget karena beliau baru saja menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT pada 1 Juni 2013 yang lalu. Disaat banyak politisi lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan bangsa dan Negara; disaat para politisi lebih mengutamakan kepentingan sesaat dibandingkan perjuangan bersama membangun Indonesia Raya, sosok Taufiq Kiemas menurut pandangan saya merupakan salah satu dari sedikit politisi yang layak diteladani.

Sesaat setelah mendoakan Beliau agar diterima disisiNya, saya agak sedikit terusik dengan tempat berobat beliau. Lagi-lagi banyak tokoh penting di RI yang berobat ke luar negeri. Singapore General Hospital, tempat beliau dirawat disebut ratusan kali di media elektronik dan ditulis di berbagai media cetak. Marketing yang luar biasa untuk Rumah Sakit di Singapura sekaligus mewartakan pada dunia bahwa kualitas layanan kesehatan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Singapura.

Beberapa waktu lalu, Ibu Negara juga berobat ke Amerika Serikat dan diumumkan oleh juru bicara Presiden. Lagi-lagi marketing yang bagus untuk Rumah Sakit Amerika sekaligus mewartakan pada dunia bahwa pejabat kita tidak yakin akan kualitas layanan kesehatan di negeri sendiri. Masyarakat kita yang paternalistik tentu akan mengikuti perilaku para pejabatnya. Jangan salahkan jika banyak Warga Negara Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri.

Apakah memang kualitas layanan kesehatan kita lebih rendah dari Singapura?

 Apakah tidak ada Rumah Sakit di Indonesia yang bisa menangani para pejabat kita?

Kalau melihat jumlah penduduk kita yang lebih besar, yang artinya jumlah kasus penyakit kita juga sangat banyak dan beragam, maka seharusnya para petugas kesehatan kita tentu mempunyai pengalaman menangani kasus lebih banyak dibandingkan Singapura.

Kalau para pejabat tersebut menganggap tidak ada Rumah Sakit yang berkualitas setara dengan RS di Singapura, kenapa mereka (para pejabat) saat berkuasa tidak menggunakan kewenangannya untuk membuat minimal satu saja rumah sakit yang setaraf dengan RS di Singapura? Pak Taufiq Kiemas mempunyai istri seorang Presiden. Kalau mau, saya yakin dengan kewenangannya bisa mewujudkan Rumah Sakit bertaraf Internasional. Demikian juga, Ibu Ani Yudoyono tidak perlu berobat ke Amerika jika sang suami, Presiden SBY berkenan mewujudkan Rumah Sakit berstandar Internasional.

Atau memang tidak ada kemauan dari para pejabat kita untuk itu? Terkadang saya berpikir seperti ini karena Negara kita lebih memilih impor garam dibandingkan mengupayakan peningkatan produksi garam dalam negeri, padahal konon Negara kita pantainya terpanjang no 5 di dunia. Kita lebih memilih impor daging dibandingkan meningkatkan produksi daging di Nusa Tenggara Timur misalnya.

Pernah ada sahabat dari Singapura yang mengatakan, “Terima kasih ya karena negaramu tidak efisien, maka kami (Singapura) menjadi maju”. Memang dia menyampaikan dengan bercanda, tetapi menyakitkan juga. Bagaimana mungkin Negara dengan penduduk lebih kecil dari satu propinsi di Indonesia, maskapai penerbangannya (Singapore Airline) lebih hebat dari kita yang punya penduduk (calon penumpang) lebih besar.

Selanjutnya sahabat itu mengatakan, “Negaramu sangat kaya. Apa yang kalian tidak punya? Di laut, di atas tanah, di bawah tanah bahkan di udarapun semuanya penuh dengan aneka kekayaan alam. Coba bayangkan Negara kami, air saja harus beli dari Malaysia”.

Saya berpikir sejenak dan memang ada benarnya apa yang disampaikan sahabat dari Singapura terebut. Karena kaya (pejabatnya) kita menjadi manja dan malas. Mungkin kita baru bisa maju kalau suatu saat ada yang mengembargo Negara kita. Misalnya, tidak ada yang mau melayani impor daging sapi ke negara kita, pasti kita akan berjuang swasembada daging sapi. Embargo juga diberlakukan ke berbagai komoditi lainnya seperti kedelai, garam dan lain lain termasuk menolak orang Indonesia yang mau berobat ke luar negeri.

Kalau semua Negara menolak kita, maka kita “terpaksa” harus “membangun” Rumah Sakit yang berkualitas yang mampu memberikan pelayanan prima dan menjadi kebanggaan seluruh warga bangsa.

Kapan itu akan terwujud?

Apa memang perlu menunggu embargo dari Negara lain?

Atau sebaiknya kita (para pejabat yang berkuasa ) mengembargo diri sendiri dengan berjanji sebisa mungkin tidak akan mengimpor barang lagi dan berupaya sekuat tenaga memenuhi kebutuhan dalam negeri entah itu masalah kebutuhan sandang, pangan maupun layanan kesehatan.

Selamat Jalan pak Taufiq Kiemas, beristirahatlah dengan damai disisi Nya

Selamat pagi sahabat. Salam sehat bermanfaat

Asep Purnama 

Penulis adalah Dokter di TC Hillers Hospital

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Sosi-Dami Berakhir, Ansar-Susar 2013-2018

menerima salam perpisahan

Pemerintahan di Kabupaten Sikka sementara ini dikendalilkan oleh Sekretaris Daerah, dr. Valen Sili Tupen, MKM. Beliau menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Bupati Sikka hingga pelantikan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sikka Terpilih 2013 yakni Yoseph Ansar Rera dan P. Nong Susar. Dalam acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Harian Bupati Sikka yang berlangsung di Aula Setda Sikka, 31 Mei 2013, Drs Sosimus Mitang dengan jabatan Bupati Sikka periode 2008-2013 menyerahkan Tugas Harian Bupati Sikka kepada Sekda Sikka, disaksikan Pimpinan DPRD Sikka yang diwakilkan Piet Jelalu dan Johana E. Lisapaly mewakili Gubernur NTT. Selanjutnya dr. Valentinus Sili Tupen, MKM telah menerima segala Tugas dan Tanggungjawab Harian Bupati Sikka.

Mantan Bupati Sikka periode 2008-2013, Sosimus Mitang mengatakan ia bersama dengan Wera Damianus (mantan wakil bupati), secara pribadi, keluarga dan daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen yang telah bersama-sama membangun Kabupaten Sikka.
“Kami akan kembali lagi ke masyarakat, dan dari hati yang paling dalam kami berdua sebagai pribadi, keluarga dan daerah ini mengucapkan banyak terima kasih. Perjalanan lima tahun telah kita lewati bersama. Hal-hal yang positip kita jalankan, yang negatip kita tinggalkan,” ujar beliau.
Ia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan bersama Damianus telah bersusah payah membangun Kabupaten Sikka meski diakui belum semua hal terlaksana.
"Untuk itu bersama bupati dan wakil bupati yang baru, mari kita sama-sama membangun, mari kita bantu bupati dan wakil bupati yang baru" kata Sosimus.
Serah Terima Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Harian Bupati Sikka tersebut berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: T.131.53/3403/OTDA Tanggal 21 Mei 2013. Dengan demikian dr. Valentinus Sili Tupen, MKM telah ditunjuk sebagai pelaksana roda pemerintahan dan kemasyarakatan sementara di Kabupaten Sikka, pasca berakhirnya masa jabatan bupati dan wabup Sikka hingga pelantikan bupati dan wakil bupati Sikka Terpilih 2013.
Selanjutnya pemerintahan kabupaten nyiur melambai ini akan dipimpin bupati dan wakil bupati, Yos Ansar Rera dan P. Nong Susar. Keduanya akan melalui upacara pelantikan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sikka yang dijadwalkan berlangsung di Maumere 22 Juni 2013.
Seperti diketahui, tanggal 23 Mei 2013 lalu masyarakat Kabupaten Sikka telah melaksanakan proses regenerasi kepemimpinan daerah melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dan sesuai dengan keputusan KPU Sikka Nomor 36/kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013, pasangan Drs.Yoseph Ansar Rera dan Drs. Paolus Nong Susar memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 74.988 suara (52,50%)


www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Butuh Waktu dan Proses Berpolitik di NTT

Menggunakan isu agama, suku dan kampung dalam proses berpolitik di NTT merupakan cara paling gampang saat tim sukses atau figur pemimpin berkampanye. Demikian pandangan Praeses Seminari Tinggi Ritapiret Maumere, Romo Ewal Sedu, Pr, ketika dihubungi Pos Kupang, Sabtu (8/6/2013) sore. Menurut Romo Ewal, untuk sampai kepada masyarakat menjadi pemilih cerdas membutuhkan waktu dan proses. Proses itu diibarat seperti manusia, belajar sampai seumur hidup. Romo Ewal mengatakan, membuat masyarakat NTT menjadi pemilih cerdas bukan gampang dan dalam waktu yang singkat. Prosesnya sangat lama dan perjuangan menuju masyarakat cerdas dalam berpolitik bukan hanya urusan satu dua orang saja tapi semua pihak.

"Bukan hanya urusan partai politik tapi semua pihak, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga. Maka itu butuh waktu yang lama dan kita sedang menuju ke sana. Tergantung campur tangan semua pihak agar masyarakat NTT menjadi cerdas. Selama ini, di NTT, isu agama, kampung dan suku paling gampang dipakai untuk meraih kemenangan jika orang berpolitik. Dalam berpolitik segala cara pasti dipakai untuk meraih kemenangan," kata Romo Ewal.
Ketua Majelis Sinode GMIT Sion Nangahure, Pendeta Dhyana Babys DD Funu, S.Si, mengatakan, isu agama dalam Pilgub NTT harus diakui semua pihak memang sangat berpengaruh. Tetapi, lanjutnya, jika dicermati secara baik, isu agama dan suku itu menunjukkan bahwa masyarakat NTT belum dewasa dalam berpolitik.
Hal itu sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat NTT yang tergolong rendah sehingga masyarakat mudah dipengaruhi.
"Masyarakat dengan kondisi ini bisa terpengaruh tanpa melihat kualitas dan realitas calon pemimpin yang ada. Hal ini membuktikan bahwa peranan gereja atau tokoh agama untuk memberikan pemahaman bagi umat yang didampinginya masih kurang. Gereja masih berpikir sempit atau sebatas kepentingan umat atau basisnya saja tanpa melihat kepentingan yang lebih luas," kata Dhyana.
Wacana Tidak Bagus Wacana ada pemilih memilih gubernur berdasarkan agama, itu tidak bagus untuk kebersamaan dan kerukunan umat beragama. Apalagi kerukunan antarumat beragama di NTT sudah terbangun bagus selama ini.
"Saya sebagai tokoh agama mengimbau kepada masyarakat jangan seperti itu. Pemilukada sudah ada tahapannya. Dengan demikian, dalam rangka belajar dan menegakkan demokrasi ini, ikuti tahapan yang sedang berjalan," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTT, Drs. IGM Putra Kusuma, kepada Pos Kupang, Sabtu (8/6/2013).
Bila ada kelompok yang tidak puas, kata Kusuma, ada saluran- saluran atau jalur yang bisa ditempuh. Jangan sampai terjadi ada kelompok ini dan itu untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ia mengatakan, kalau tidak rukun lagi maka akan mengganggu proses pembangunan. Untuk itu, ia mengimbau agar pihak yang tidak puas dapat menempuh jalur yang ditempuh sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan, menyatakan, hasil pemilihan gubernur putaran kedua tampak sekali para pemilih menjatuhkan pilihannya karena berlatar belakangkan agama.
Ia mencontohkan kabupaten yang pendudukukan mayoritas Katolik akan memilih Frenly. Sebaliknya kabupaten yang penduduknya mayoritas beragama Kristen Protestan memilih Esthon.
Fakta itu, kata Tuba Helan, merupakan peristiwa alamiah yang terjadi. Bila dilihat dari sisi demokrasi, hal itu bisa diterima asalkan tidak dipengaruhi dan dimainkan para elit politik. Pengaruh itu bisa dilakukan dengan cara memilih harus sesuai dengan agamanya masing-masing.

"Itu hal yang alamiah kalau para pemilih memilih pasangan yang satu suku, agama dan daerah. Dan itu tidak menjadi masalah. Kalau itu terjadi dengan sendirinya, saya pikir tidak apa-apa," ujar Tuba Helan.
Hal itu menjadi tidak bagus, kata Tuba Helan, manakala elit politik memanfaatkan isu agama dan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu. "Dan hal itu menjadi pendidikan politik yang tidak bagus bagi masyarakat," katanya. (ris/aly/pos-kupang))

Selengkapnya...

Ende Kenangan Terakhir

Selamat Jalan Taufiek Kiemas!

SEBELUM dibawa ke Singapore General Hospital, Ketua MPR Taufiq Kiemas masih sempat memperingati hari kelahiran Pancasila di Ende, NTT. Taufiq pun sangat sumringah bisa merayakan hari sakral tersebut di lokasi yang dianggap bersejarah. "Terakhir 1 Juni bersama saya di Ende, beliau (Taufiq) terlihat sangat ceria memperingati Hari Pancasila di tempat yang sangat bersejarah. Itu tempat yang sangat istimewa, beliau beberapa kali menyampaikan bahwa sangat baik memperingati Hari Pancasila dilakukan di daerah-daerah di mana bangsa ini memiliki petilasan, peninggalan-peninggalan sejarah. Itulah kenangan terahirnya," kata Wapres Boediono mengenang kisah perjalanan terakhirnya dengan Taufiq.

Boediono mengatakan itu dalam jumpa pers mendadak di Hotel Premier Basko, Jalan Prof. Dr. Hamka, Padang, saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat, Sabtu (8/6/2013).
Boediono mengaku sangat terkejut dengan berita kepergian Taufiq. Boediono mengaku belajar banyak dari Taufiq bagaimana caranya mengelola bangsa.
"Peran beliau sangat unik, di mana kehidupan politik di tanah air diwarnai oleh lebih banyak pragmastisme dan pertimbangan jangka pendek. Beliau mengingatkan pada kita dasar-dasar kebangsaan, 4 pilar selalu beliau ingatkan," jelas Wapres.
"Kalau kita ingin menghormati beliau, saya kira yang terbaik adalah kita kembali menghayati mengamalkan pilar bangsa," sambung Boediono lagi.
Diberitakan sebelumnya, pada 1 Juni lalu, Taufik Kiemas mendampingi Wakil Presiden Boediono ke Ende, NTT, untuk merayakan hari lahir Pancasila. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menambahkan, setelah menghadiri acara itu, Taufiq Kiemas kelelahan sehingga harus dirawat di Singapura.
Pak Taufiq dirawat akibat rasa lelah setelah menjalankan tugas negara tanggal 1 Juni 2013 di Ende, NTT, dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila bersama Wapres. "Kami semua mengharapkan doanya agar beliau segera sehat dan sembuh seperti sedia kala," pungkas Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. (tribunnews)

Selengkapnya...

Longginus: Selamat Buat An-Sar

Paket Alex-Idong melalui Cabup Sikka, Drs.Alexander Longginus yang ditemui Pos Kupang di kediamannya di Kota Uneng, Selasa (28/5/2013) siang, menyatakan, Paket Alex-Idong telah menerima penetapan KPUD Sikka yang menetapkan An-Sar menang dalam Pilkada Sikka putaran kedua. Paket Alex-Idong juga siap memberikan dukungan bagi An-Sar guna memimpin Sikka lima tahun ke depan dan membangun daerah ini secara lebih baik lagi.

"Jadi kami Paket Alex-Idong, saya atas nama pribadi, keluarga, dan atas DPC PDIP Sikka dam PPN menyatakan menerima kemenangan An-Sar yang ditetapkan KPUD Sikka dan menyatakan selamat atas kemenangan An-Sar dan kami siap memberikan dukungan bagi An-Sar dan kami berharap pemerintahan An-Sar lima tahun harus lebih baik guna membangun di daerah," kata Longginus.
Ia mengatakan, dirinya secara pribadi telah mengimbau semua Kader PDIP Sikka, simpatasin, pendukung dan semua masyarakat Sikka yang mendukung Paket Alex-Idong guna menerima kekalahan ini dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan daerah ini.
Pasalnya, kekalahan yang diperoleh akan dijadikan pelajaran yang berharga ke depan sebab bagi PDIP kekalahan yang diperoleh bukan akhir dari segala-galanya.
"Besok dan seterusnya matahari masih akan terus bersinar dan kita akan terus bekerja guna memberikan pemahaman politik bagi masyarakat Sikka. Saya secara pribadi berterima kasih karena masyarakat Sikka sudah cerdas memilih siapa pemimpin yang terbaik bagi daerah ini baik dalam putaran pertama dan kedua hingga kekalahan yang diperoleh Alex-Idong dan penetapan kemenangan Paket An-Sar. Itu menandakan masyarakat kita sudah sangat cerdas," kata Longginus.*(pos-kupang)
http://kupang.tribunnews.com/2013/05/28/longginus-selamat-buat-an-sar

Selengkapnya...