Sejarah Misi Khatolik di Keuskupan Maumere..

Dalam masa Paskah ini,kami mencoba menampilkan sejarah masuknya misi Agama Khatolik di Maumere hingga terbentuknya Keuskupan Agung Ende dan melahirkan Keuskupan Maumere,semoga kita semua tak lelah membaca tulisan bermanfaat ini yang kami ambil dari Profil Keuskupan Maumere.. :) epang gawan..
Menurut L. Lame Uran (dalam buku sejarah perkembangan misi Flores Diosis Agung Ende),masuknya agama katolik di Maumere,diawali dengan datangnya 2 orang Pater Dominikan pada tahun 1566 yaitu: P. Joao Bautista da Fortalezza di Paga dan P.Simao da Madre de Deos di Sikka.Kedua misionaris tersebut dikirim oleh P.AntOnio da Cruz dari Larantuka (yang pada waktu itu menjadi pusat misi kepulauan Solor)untuk membangun stasi atau menyebarkan agama katolik di pesisir pantai Pulau Flores bagian tengah.

Pada tahun 1613 ketika Belanda menaklukan Portugal dan menduduki Benteng Solor,kedua misionaris tersebut ditawan.Pada tahun tersebut panglima Scotter (panglima Belanda) melaporkan jumlah umat Katolik di Misi Kepulauan Solor : 2450 keluarga (12.000 jiwa), 200 keluarga diantaranya terdapat di Maumere / Sikka.
Pada tahun 1615 Belanda meninggalkan Benteng Solor.

Pada tahun 1617 P. Visitator Joao das Chagas dan P.Manuel de Sa mengunjungi Sikka. Mereka diterima umat dengan gembira. Ditempat tersebut sudah ada gereja, namun pastornya ditawan oleh Belanda. Oleh karena itu P. Manuel de Sa menetap sementara di Sikka, sementara P. Visitator Joao das Chagas menuju Paga. Di Paga mereka ditolak,sehingga rombongan melanjutkan perjalanan ke Ende. Setelah melayani umat di Pulau Ende, dalam perjalanan pulang ke Larantuka, P. Visitator singgah lagi di Paga. Kali ini mereka diterima dengan baik,sehingga Visitator menempatkan lagi seorang imam di Paga yaitu P. Gaspar da Cruz.

Pada tahun 1618 Benteng Solor diduduki kembali oleh Belanda. Orang Islam yang bersekongkol dengan Belanda menjadi lebih beringas terhadap orang Portugis, termasuk para pastornya. Diceritakan bahwa pada awal tahun 1621 ketika P. Joao Bautista da Fortalezza dan P.Simao da Madre de Deos berlayar dari Maumere menuju Larantuka untuk menemui pembesar mereka, perahu yang mereka tumpangi terbawah arus ke Lamalera. 

Di pantai Lamalera berlabuh sebuah kapal milik orang Islam dari Lamakera.  Mendengar ada 2 pastor Portugis tiba di Lamalera,  pelaut Lamakera mau menangkap mereka,  namun disembunyikan oleh masyarakat setempat.  

Pelaut-pelaut menyandra 90 orang Lamalera yang dituduh menyembunyikan pastor. Mendengar masyarakat disandra, kedua pastor tersebut menyerahkan diri. Mereka dibawah ke Lamakera, dianiaya dan dibunuh secara kejam (kepalanya dipenggal, hati dan jantungnya dimakan) pada tanggal 20 Januari 1621.

 Roma (Takta guci) mengijinkan kedua pastor tersebut dihormati sebagai Martir (L.Lame Uran. hal 81).Tidak ada catatan mengenai karya ke 4 Pastor Dominikan tersebut selama bertugas di Sikka, Paga dan wilayah pesisir pantai utara Maumere.

Pada tanggal 21 Desember 1651 dua visitator dari Goa (India) yaitu P. Joao Rangel dan P.Joao da Costa tiba di Maumere. Disebelah barat Maumere telah terdapat stasi Ndondo dan sebelah Timur ada stasi Krowe,yang didirikan antara tahun 1566-1575. P. Joao Rangel melanjutkan perjalanan ke Larantuka, sementara P. Joao da Costa menetap di Bajo, mendirikan stasi dan berhasil menobatkan banyak orang kafir. P. Joao da Costa meninggal lalu diganti P. Manoel da Ercarnacao. Selanjutnya selama 2 abad misi katolik seolah berhenti. Selama kurun waktu tersebut, para bapak-bapak konferia yang telah di bina oleh Pastor Dominikan, tetap mengajar agama dan membabtis umat yang kafir. Pada tahun 1853 ,stasi Sikka di kunjungi imam praja dari Dilli yakni Fr. Gregorio Maria Baretto.

Pada tahun 1862 P. Fransen imam praja dari Larantuka mengunjungi umat di Maumere dan mengajak umat untuk membangun lagi stasi.

Pada tahun 1863 P. Metz imam Yesuit pertama, tiba di Flores (Larantuka) dan mulai bekerja bersama P. Fransen untuk mengembangkan misi Katolik di Pulau Flores.

Tahun 1864 datang lagi 2 imam Yesuit, P. Dijkman dan P.Omzigt ke Larantuka. Tahun 1868 P. Metz mengutus P. Omzigt ke Maumere untuk melihat situasi umat. P. Omzigt melaporkan jumlah umat katolik di Maumere : 6310 orang, ( di Maumere, Sikka, Nita, dll).Berdasarkan laporan tersebut, P. Metz membuat laporan ke pembesarnya dan meminta tenaga imam untuk membangun stasi-stasi baru di wilayah Maumere.

Tahun 1873 P. Omzigt ditunjuk sebagai pastor stasi Maumere. Bersama umat, P. Omzigt membangun gereja darurat di bekas SMP Frater (depan gereja St. Yoseph sekarang ) sebagai paroki pertama dengan pelindung St.Yoseph, yang kini menjadi paroki Katedral Keuskupan Maumere. Tahun 1874 P. Omzigt meninggal di Surabaya (dalam perjalanan menuju eropa untuk berobat). Pastor Maumere diganti P. Ten Brink.

Selanjutnya datang lagi beberapa imam/bruder Yesuit para suster Belas Kasih. Mereka mendirikan stasi/paroki baru, sekolah dan asrama sebagi berikut :

• Tahun 1874, Sekolah dan asrama putra di Maumere (tahun 1897 pindah ke Lela)
• Tahun 1884, Paroki Sikka dan Sekolah dasar dengan P. Lecoque q'Armandville
• Tahun 1887, Paroki Koting dan Sekolah dasar dengan P. Ijseldijk.
• Tahun 1889, Paroki Nita dengan P.Roupe Van der Voort.
• Tahun 1890, Sekolah dan asrama putri di Maumere, yang diasuh oleh Para Betas Kasih Tahun 1899 sekolah dan asrama ini dipindahkan ke Lela.

Tahun 1893, Paroki Lela yang dilayani Pastor Sikka .Tahun 1900 P. Loojimans ditunjuk sebagai Pastor Lela.
Para pastor selain bertugas di paroki, mereka juga melakukan patroli ke daerah lain yang belum ada stasi. Misalnya P.Roupe Van der Voort melakukan partoli sampai ke Mauloo pada tahun 1913 dan membaptis bocah Karel Kale Bale yang menjadi imam pribumi pertama.

Perlu dicatat pula bahwa sejak tahun 1873 sampai dengan 1899 ada 13 misionaris yang bekerja di Maumere, meninggal dunia. 10 diantaranya karena menderita penyakit malaria dan 3 orang karena kecelakaan (jatuh dan tenggelam). Mereka yang meninggal yaitu 8 pastor,3 bruder dan 2 suster.

* Nov.1913 Roma mengirim dekrit tentang pembentukan Prefektur Apostolik Sunda kecil derigan prefek Apostolik Mgr. Petrus Noyen SVD sebagai Pembesar Misi Katolik P.Timor. Dalam dekrit tersebut P. Flores dinyatakan diluar Sunda Kecil.

Namun dalam pembicaraan antara Mgr.Noyen dengan pembesar Yesuit, disepakati P. Flores masuk prefektur Apostolik Sunda kecil. Dan ketika berkunjung ke Flores bulan Maret-Juni 1914 Mgr.Noyen telah memilih Ndona sebagai Pusat Misi Kepulauan Sunda Kecil (pada tanggal 29 april 1914).

* 20 Juli 1914 Dekrit dari Kongregasi Penyebaran Iman, bahwa Flores masuk dalam Prefektur Apostolik Sunda kecil dibawah Mgr.P.Noyen SVD.Ini berarti para imam Yesuit yang berkarya di Flores juga akan diganti dengan imam-imam SVD, juga para Suster Belas Kasih akan diganti oleh Suster SSpS. Namun karena pecah Perang Dunia I maka para imam/ bruder SVD yang sudah disiapkan untuk Flores tidak bisa datang.

* Mgr. P. Noyen meminta kesediaan imam/bruder Yesuit dan para suster Belas Kasih untuk tetap berkarya di Flores sampai imam/bruder SVD bisa datang ke Flores .

* Pada tahun 1914 umat Katolik di Maumere tercatat 17.402 orang. Sementara itu Pusat Misi Ndona mulai di bangun tahun 1915 (tahun 1915 bangun sekolah standard,tahun 1916 bangun istana Uskup).

* Pada Nopember 1916  Para Suster SSpS tiba di Lela.
* Pada tahun 1917 para imam/bruder Yesuit dan para suster Belas Kasih mulai meninggalkan Flores.
Di Maumere imam/bruder Yesuit yang masih tinggal sebagai berikut :
*Paroki Maumere P. Sevink dan Bruder Olivers.
*Paroki Koting P. Ijsedik dan Bruder Groot
*Paroki Lela P. Muller , Bruder Vester dan Bruder Moehler.
*Paroki Nita P. Engbers.
Mereka bertahan sampai akhir tahun 1919.

Pada bulan Desember 1919 Bruder Bush, Bruder Groot, Bruder Muller, P. Engbers meninggalkan Flores/Maumere,disusul P.Sevink,Bruder Olivers, Bruder Vester, Bruder Moehler. Imam Yesuit yang terakhir meninggalkan Maumere ialah P.Ijseldijk yang mendirikan stasi Koting dan terus berkarya dikoting selama 33 tahun sampai meninggalkan Flores.Kepergian imam-imam Yesuit diganti imam SVD sebagai berikut :

*Paroki Maumere : P.W. Srieter
*Paroki Sikka : P.Bertold Friess, merangkap Lela
*Paroki Nita : P.Frans Mertens
*Paroki Koting : P.Franc Meyer

Dengan datangnya beberapa imam SVD, Mgr.Noyen mendirikan lagi 3 Paroki baru yaitu :
Tahun 1920, Paroki Ili : P.Haarman
Paroki Mauloo : P.L. Flint
Tahun 1921, Paroki Nele : P.Grootman

Mgr. P. Noyen meninggal di Steyl, Belanda pada 24 Pebruari 1921, diganti Mgr.Arnoldus Verstraelen, SVD yang ditabhiskan di Steyl pada 1 Oktober 1922 dan tiba di Ndona tanggal 15 Mei 1923  Mgr.Verstaellen, SVD mendirikan 4 Paroki baru di Maumere yaitu:
•Tahun 1926, Paroki Nangahale: P.Terhyden (sekarang pindah ke Watubaing) Paroki Lei - Palue: Dilayani pastor dari daratan Flores
•Tahun 1927, Paroki Bola : P.Lorscheid dan bruder Frans
•Tahun 1932, Paroki Lekebai : P.Vander Velden
•Tahun 1926, Mgr.Verstraelen juga mendirikan Seminari di Sikka dengan kepala sekolah P.Frans Cornelissen.Seminari ini pada tahun 1929 di pindahkan ke Mataloko.  

Tahun 1932 tujuh orang siswa pertama tamat dan melanjutkan studi Filsafat pada
seminari Tinggi yang langsung di buka di Mataloko.Pada tahun 1937 Seminari Tinggi
ini dipindahkan ke Ledalero.

•Tahun 1930 Mgr.Verstraelen menyuruh para pastor mengumpulkan gadis-gadis untuk menjadi anggota Konggregasi St.Maria dan juga untuk menjadi calon suster pribumi yang dikumpulkan di Lela, lalu ke Mataloko pada tahun 1933. Mgr.Verstraelen meninggal 16 Mare 1932 dalam kecelakaan oto.

•Tanggal 25 April 1933 P. Pius XI mengangkat Mgr.H.Leven,SVD. mengganti Mgr. Verstraelen,SVD dan ditabhis di Uden-Belanda pada 12 November 1933.
¨Tanggal 20 April 1934 Mgr.H.Leven, SVD tiba di Ndona
•Tahun 1935 beliau mendirikan Conggregatio Imitatio Jesu (CIJ):
Mgr.H.Leven,SVD mendirikan 4 paroki baru di Maumere yaitu :
¨Tahun 1938 Paroki Watublapi, : P.Hooiveld
•Tahun 1940 Paroki Kewapante, : Dilayani para dosen dari Ledalero.
•Tahun 1945 Paroki Wairpelit, : Dilayani para dosen dari Ledalero.
¨Tahun 1950 Paroki Boganatar, : P.J.Niessen

Perang Dunia II yang pecah tahun 1939 berdampak buruk bagi misi Katolik di Flores sebagai berikut.
¨Tahun 1941 semua misionaris Jerman ditangkap, ditawan dan diasingkan ke India oleh tentara Belanda.

Pada tahun tersebut Mgr. Leven menahbiskan 2 imam pribumi pertama : P.Gabriel Manek SVD dan P.Karel Kale Bale SVD.

•Pada tanggal 15 Juli 1942,119 misionaris asing (75 imam, 15 bruder, 29 suster) ditawan dan diasingkan ke Sulawesi (termasuk P.Antonius Thijssen SVD).

•Pada tanggal 15 Agustus 1942 Mgr Leven menahbiskan lagi 2 imam pribumi : P.Yan Bala SVD dan P. Rufinus Pederico SVD. Seluruh Flores hanya ada 6 imam asing dan 4 imam pribumi. Pada tanggal 30 Agustus 1943 tiba di Ende 2 uskup Jepang (Mgr. P.Yamaguchi dan Mgr Aloysius Ogihara) serta 2 romo (Rm. Michael Iwanaga dan Rm. Philipus Kyuno). 

Selama tinggal di Flores, Mgr.Yamaguchi menjadi pengantara yang baik antara tentara Jepang dan Misi Katolik Pulau Flores, khususnya dengan Mgr.H.Leven, sehingga Misi Katolik tetap bertahan. Mereka tinggal sampai dengan tanggal 30 Agustus 1945.

•Pada tanggal 12 Desember 1943 Mgr Leven menahbiskan lagi seorang imam pribumi yakni P.Adrianus Conterius SVD.

•Tahun 1944 Mgr Leven menahbiskan Rm Lukas Lusi Pr, sebagai imam projo pertama.

•Tanggal 16 September 1945 Mgr Leven menahbiskan 7 imam pribumi lagi yaitu : P. Zacharias Ze SVD, P. Piet Muda SVD, P.Lambert Lame Uran SVD, P. Yos Dias Viera SVD, P. Markus Malar SVD, P.Bruno Bras SVD dan Rm Alo Ding, Pr.

•Pada bulan Desember 1945 beberapa misionaris yang ditawan Jepang di Sulawesi kembali. Dan 119 orang yang ditawan,35 orang meninggal dunia (27 imam, 6 bruder dan 2 suster).

•Tahun 1950 Mgr Leven,SVD mengusulkan agar Flores dibagi menjadi 3 vikariat dan ia sendiri meminta untuk dibebastugaskan dari Vikariat Apostolik karena kondisi kesehatan menurun.

•Tahun 1951 Roma membentuk 3 Vikariat di Flores yaitu :

Ruteng : Mgr. Van Bekkum, SVD
Ende : Mgr. A. Thijssen, SVD
Larantuka : Mgr. G. Manek, SVD
Selama masa Mgr. A.Thijssen di Maumere didirikan satu paroki baru yaitu
•Tahun 1953 Paroki Tilang dengan P.de Zwart, sebagai Pastor Paroki.


Pada tanggal 25 Januari 1961 Roma mendirikan Struktur Hiraikis Gereja di Indonesia dengan 6 Diosis Agung yaitu Jakarta,Semarang, Medan, Pontianak, Maskasar dan Ende. Di Diosis Agung Ende ditunjuk Mgr. G.Manek, SVD sebagai Uskup Agung dengan uskup-uskup sufragan yaitu : Larantuka, Ruteng,Atambua, Denpasar, Weetebula dan Kupang. 

Diosis Agung Ende meliputi wilayah Ngada,Ende danSikka.
Selama masa Mgr.G.Manek,SVD di Maumere didirikan 4 Paroki yaitu :
•Tahun 1961 Paroki Habi,Paroki Halehebing dan Paroki Uwa
•Tahun 1967 Paroki Watubala
Tahun 1968 Mgr.G.Manek, SW)dibebastugaskan karena sakit dan berobat ke Amerika .
•Pada tanggal 11 Juni 1969 Mgr.Donatus Djagom, SVD ditahbiskan menjadi Uskup Agung Ende di Gereja Kathedral Ende.

Paroki baru yang didirikan selama Mgr.Donatus Djagom ialah :
•Tahun 1970, Paroki Nele
•Tahun 1972, Paroki St. Thomas Morus Maumere dan Paroki Magepanda.
•Tahun 1975, Paroki Wolofeo dan Paroki Kloangrotat.
•Tahun 1992, Paroki Tanarawa
•Tahun 1994, Paroki Bloro

Pada tanggal 6 April 1996 (Sabtu Kudus), Vatican mengumumkan Mgr.Abdon Longinus da Cunha, Pr. Sebagai Uskup Agung Ende, mengganti Mgr.Donatus Djagom,SVD yang sudah tua.

•Pada tanggal 10 Juli 1996 Mgr. Abdon Longginus da Cunha, Pr., ditahbiskan menjadi Uskup Agung Ende di Gereja Katedral Ende.

Selama masa Mgr.Abdon Longginus,di Maumere didirikan 3 Paroki baru yaitu :
•Tahun 2000, Paroki Nangahure
•Tahun 2001, Paroki Kloangpopot
•Tahun 2003, Paroki Nuaria

Dan 4 Paroki masih dalam persiapan yaitu Misir ,Runut, Bolawolong, dan Feondari. Pada tanggal 14 Desember 2005 Vatican mengumumkan Mgr. Vincentius Sensi Potokota, Pr sebagai Uskup Maumere yang pertama.

Sementara dalam persiapan menyongsong penthabisan uskup Maumere,Mgr. Abdon Longinus da Cunha, Pr meninggal di Jakarta pada tanggal 6 April 2006, tepat 10 tahun saat diumumkan menjadi Uskup Agung Ende.


Pada saat ini di keuskupan Maumere terdapat 31 paroki dengan urutan pendirian sebagai berikut :

• Antara tahun 1873 – 1913 : 5 Paroki (masa Para Pater Yesuit)
• Antara tahun 1914 – 1921 : 3 Paroki (masa Mgr. P. Noyen, SVD )
• Antara tahun 1922 – 1932 : 4 Paroki (masa Mgr. Verstraelen, SVD)
• Antara tahun 1934 – 1951 : 4 Paroki (masa Mgr. H. Leven, SVD)
• Antara tahun 1951 – 1960 : 1 Paroki (masa Mgr. A. Thijssen, SVD)
• Antara tahun 1961 – 1968 : 4 Paroki (masa Mgr. Gabriel Manek, SVD)
• Antara tahun 1969 – 1996 : 7 Paroki (masa Mgr. Donatus Djagom, SVD
• Antara tahun 1996 - 2005 : 3 Paroki (masa Mgr. Abdon Longinus da Cunha,Pr)

Sejak berdirinya paroki pertama yaitu Paroki St.Yoseph tahun 1873 s/d bulan Februari 2006 jumlah umat yang telah di baptisb(menerima sakramen permandian) pada paroki-paroki di Wilayah Keuskupan Maumere tercatat 433.697 orang.

Dan jumlah tersebut ,yang terpanggil untuk hidup membiara sebanyak 403 orang yaitu : 3 Uskup ,155 Imam , 13 Bruder/Frater dan 233 Suster. Sementara masih dalam proses pembinaan (Calon Imam, Bauder,Suster)sebanyak 306 orang.Sebagian dari mereka kini menjadi misionaris diberbagai belahan bumi.
Selain membangun Paroki/Gereja,misi Katolik juga mempelopori pembangunan sarana Pendidikan dan sarana Kesehatan yang tersebar di seluruh Wilayah keuskupan ini.

Sistem Kemasyarakatan

Umat keuskupan Maumere/Masyarakat Kabupaten Sikka terdiri dari 4 suku asli (Sikka Krowe, Lio, Tana Ai dan Palue) di samping pendatang dari luar Kabupaten Sikka. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, cara hidup dan cara berpakaian yang berbeda.

Bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari (dalam rumah dan lingkungan) adalah bahasa suku masing-masing,sementara pada tempat-tempat umum menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa masing-masing suku pun pada berbagai desa/paroki, berbeda dalam dialek dan intonasi,malah berbeda arti.

Suku yang jumlahnya terbanyak adalah Sikka Krowe yang berdomisili pada paroki-paroki bagian tengah yaitu : Paroki Tilang, Paroki Bloro, Paroki Lela, Paroki Sikka, Paroki Nita, Paroki Wairpelit, Paroki Koting, Paroki Nele, Paroki Habi, Paroki Ili, Paroki Kewapante, Paroki Watublapi, Paroki Kloangpopot, Paroki Kloangrotat, Paroki Bola, Paroki Halehebing.

Suku ini juga menyebar di sepanjang pantai utara (Paroki Magepanda, Paroki Watubaing, Paroki Nebe) sebagai transmigrasi swakarsa lokal yang membuka sawah di daerah-daerah tersebut sekitar tahun 1950. Suku ini relatif lebih maju dari suku yang lain, hal mana dapat dipahami karena karya misi Katolik sejak masa pater-pater Dominikan dan masa pater-pater Yesuit (1566-1920) terfokus pada wilayah bagian tengah.

Suku ini dibedakan lagi atas tiga sub suku yaitu : Sikka-Lela (2 paroki di pantai selatan), Sikka Iwang (5 paroki di pedalaman), Nitung Kangae (bagian timur). Dialek dan intonasi bahasa pada tiga sub suku ini berbeda. Dalam sistim perkawinan/hidup berkeluarga menganut pola patriarkat, namun dalam proses dan prosedur perkawinan masing-masing sub suku, malah masing-masing klan berbeda.

Suku Lio berdomisili di bagian barat pada paroki-paroki Magepanda, Lekebai, Wolofeo, Nuaria dan Mauloo. Suku ini terbagi atas 2 sub suku yaitu Lio Lise (paroki Mauloo) dan Lio Mego (4 paroki lainnya). Bahasa mereka juga agak berbeda demikian juga adat-istiadat. Dalam perkawinan sama-sama menganut pola patriarkat.

Suku Tana Ai berdomisili di bagian timur pada paroki-paroki Watubala,Watubaing, Nebe, Boganatar dan Tanarawa. Suku ini juga terbagi atas dua sub suku dengan bahasa berbeda yaitu bagian dekat perbatasan (Tana Ai Muhang) yang menggunakan bahasa Muhang Lamaholot dan bagian barat yang menggunakan bahasa Sikka Krowe. 
Dalam sistim perkawinan, suku ini mengikuti pola matriarkat. Pola bertani pada suku ini masih banyak bersifat tradisional. Ada beberapa jenis tanaman holtikultura yang tidak boleh di tanam.Pada musim mengerjakan kebun mereka tinggal di kebun (menjaga kebun dari ancaman babi hutan) setelah panen baru mereka kembali kekampung. Mereka juga berpindah¬pindah kebun. Tempat-tempat pemujaan di kebun-kebun dan di lokasi perkampungan juga masih dipegang teguh.

Suku Palue berdomisili di pulau Palue (Paroki Lei dan Uwa), mereka masih tetap mempertahankan adat-istiadat dan cara hidup tradisional yang sangat menyolok, terutama pada upacara perkawinan dan kematian. Setiap orang Palue yang meninggal, beberapa helai rambut dan kuku di simpan dalam rumah adat. Dalam perkawinan mereka juga menganut pola patriarkat. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan bekerja lebih berat dari laki-laki, karena disamping mengurus rumah tangga kaum perempuan juga lebih banyak bekerja di kebun dan menenun. Kaum laki-laki lebih banyak menjadi nelayan dan merantau, menjadi TKI di luar negeri (Malaysia) atau berdagang antar pulau.

Tiga paroki di kota Maumere (St.Yoseph, St.Thomas Morus dan Nangahure), umatnya heterogen, berasal dari berbagai suku, baik 4 suku ash maupun dari luar daerah. Dalam kehidupan sehari-hari pergaulan antar umat seiman maupun antar umat yang berbeda agama, pada umumnya berjalan harmonis.

Pengaruh globalisasi di Wilayah Keuskupan Maumere/kabupaten Sikka, sangat terasa dan cukup berpengaruh pada sistem kemasyarakatan /sistem sosial budaya masyarakat. Sistem transportasi (Udara,darat,laut) dan komunikasi yang lancar mempengaruhi kaum muda dalam mengimport/meniru gaya hidup dan budaya luar, sementara sistem kontrol sosial semakin melemah.

  "Profil Keuskupan Maumere"

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Pemkab Sikka diminta cabut izin PT NSC

Komisi C DPRD Kabupaten Sikka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka mencabut Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance - Maumere. Pasalnya, manajemen PT NSC Finance-Maumere tidak menghargai pemerintah dan Dewan dalam menangani kasus pemecatan delapan karyawan perusahan itu. Padahal aturan ketenagakerjaan tidak memungkinkan pemecatan itu.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara manajemen PT NSC Finance - Maumere dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Nakertrans Sikka, Rojab Abdul Natsir, S.H bersama stafnya, dan puluhan karyawan PT NSC Finance- Maumere, di ruang sidang DPRD Sikka, Senin (17/3/2008).
Pertemuan kali kedua yang difasilitasi Komisi C DPRD Sikka itu dari PT NSC dihadiri Kepala Wilayah NTT I NSC, Trisusilo dan stafnya Vebriantini, serta Kepala Wilayah NSC Pusat, Jenino. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Sikka, Kondibus Stelamaris bersama Gabriel Parera dan Piet Jelalu, dihadiri anggota Komisi C di antaranya Gabriel P Mako, Alfridus Aeng, Siflan Angi dan Blasius Seo.
Dalam pertemuan itu, wakil dari manajemen PT NSC sempat diusir keluar dari ruang sidang oleh Komisi C karena dinilai telah melecehkan kewibawaan pemerintah yakni Dinas Nakertrans Sikka dan DPRD Sikka dalam hal ini Komisi C yang telah memfasilitasi penyelesaian masalah PT NSC Finance Maumere dengan puluhan karyawan terkait aksi mogok dan pemecatan delapan karyawan. Manajemen NSC tetap bersikeras memecat delapan karyawan, padahal aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) delapan karyawan itu tidak sesuai aturan ketenagakerjaan.
Disaksikan wartawan, dalam pertemuan tersebut puluhan karyawan PT NSC Finance- Maumere didampingi Truk-F yang diwakili oleh Pater Eman Embu, SVD dan Pater Robert Mirsel, SVD. Pertemuan selama empat jam mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita itu tidak mencapai kesepakatan atau titik temu antara pihak NSC dan karyawan. Pertemuan sesi pertama dilakukan pukul 09.00 Wita hingga pukul 11.30 Wita, karyawan dan pihak PT NSC mengemukakan persoalan dan klarifikasi masing-masing, khususnya tentang pemcetaan delapan karyawan. Dalam kesempatan itu Komisi C minta NSC meninjau kembali PHK delapan karyawan itu.
Kepala Dinas Nakertrnas Sikka, Rojab Abdul Natsir mengatakan, hasil fasilitasi beberapa waktu lalu juga tidak mencapai titik temu sehingga dibawa ke Komisi C DPRD Sikka. Pihaknya telah menganjurkan manajemen PT NSC menerima kembali delapan karyawannya dan merevisi aturan perusahaan yang bertentangaan dengan aturan ketenagakerjaan.
Abdul Rojab mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada manajemen PT NSC agar mengklarifikasi alasan PHK karyawannya. "Tapi surat itu belum dibalas. Saya minta NSC membalas secara tertulis," tegas Abdul Rojab.
Terhadap hal itu, Kepala Wilayah NTT I PT NSC, Trisusilo mengatakan, pemecetaan delapan karyawan sesuai aturan perusahaan, antara lain karena karyawan tidak mencapai target penjualan. Aturan yang diterapkan PY NSC Maumere itu, kata Trisusilo, adalah aturan umum NSC pusat yang berlaku di seluruh cabang NSC di Indonesia.
Alasan Trisusilo itu tak diterima karyawan, Truk-F, DPRD dan Dinas Nakertrnas Sikka. Pasalnya, sebagian besar aturan NSC yang berlaku itu, bertetangan dengan aturan ketenagakerjaan. Karena tidak tercapai sepakat, akhirnya sidang diskors setengah jam dari pukul 11.30 Wita hingga pukul 12.00 Wita.
Penundaan itu karena NSC minta waktu membahas desakan penerimaan kembali delapan karyawan yang di PHK itu dengan manajemen NSC pusat.
Disaksikan wartawan, skors sidang selama setengah jam itu dimanfaatkan Trisusilo dan Jenino untuk berkoordinasi dengan NSC pusat melalui telepon genggamnya.
Ketika sidang dibuka kembali pukul 12.00 Wita, Trisusilo mengatakan, hasil koordinasinya dengan NSC pusat, delapan karyawan tetap di PHK, karena telah melanggar aturan perusahaan. NSC juga akan meneruskan masalah itu ke sidang pembinaan hubungan industrial (PHI) NTT di Kupang.
Pernyataan Trisusilo itu mengundang protes dari Komisi C, Nakertrans dan karyawan NSC serta Truk-F. Olehnya, suasana sidang langsung 'memanas'. Dengan nada tinggi, anggota DPRD seperti Siflan Angi, Ganriel P Mako, Alfridus Aeng, menyatakan NSC telah melecehkan wibawa DPRD dan pemerintah yang telah memfasilitasi pertemuan beberapa kali.
Karena itu, Siflan Angi mengusir tiga wakil dari PT NSC keluar dari ruang sidang DPRD. Meski demikian ketiganya tetap duduk di ruang tersebut. "Perusahaan ini ngawur. Semua aturan main perusahan ini tidak jelas, tidak mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. Tidak pernah ada kesepakatan perusahaan dan karyawan mengenai penerapan aturan baru. Sekarang mau lanjut kasus ini ke PHI. Kenapa? Karena NSC tahu karyawan tidak punya duit ke Kupang. Daripada perusahaan ini hadir dan menyusahkan masyarakat, sebaiknya usir saja dari Maumere," tegas Siflan.
Pernyataan Siflan didukung Gabirel P Mako, Piet Jelalu dan Gabriel Parera. Mereka mengatakan, perusahaan NSC sudah melanggar aturan ketenagakerjaan. Makanya mereka meminta pemerintah segera mencabut SITU perusahan itu.
Sebelum menutup sidang, pimpinan sidang, Kondibus Stelemaris menyampaikan empat rekomendasi Komisi C DPRD Sikka. Pertama, PT NSC harus menjawab surat dari Dinas Nakertrans Sikka. Kedua, masalah PHK karyawan PT NSC akan diteruskan ke sidang paripurna DPRD Sikka.
Ketiga, jika karyawan PT NSC itu tidak diterima bekerja kembali di perusahaan, maka keberadaan PT NSC di Maumere harus ditinjau kembali. Keempat, batas waktu kepada PT NSC 10 hari kerja untuk menentukan sikap selanjutnya.

sumber : poskup

Selengkapnya...

Rekanan lapor panitia ke polisi

* Pengadaan pakaian dinas Pol PP Rp 1,3 M
Direktur PT Permatasari Vrossa (PV), Ben Marianus, Jumat (14/3/2008), melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ansel Lose, SM, Ketua Panitia Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kantor Pol PP Sikka, Thomas Aquinas serta Direktur CV Sinar Tiga Satu (STS), Siprianus Paulus Dance ke Polres Sikka.

Menurut Marianua, pihak-pihak yang dilaporkannya itu diduga melakukan perbuatan korupsi, menyalahgunakan wewenang, melakukan penipuan, penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan dalam proses lelang proyek pengadaan pakaian dinas dan atribut di Kantor Pol PP Sikka tahun 2008 senilai Rp 1,3 miliar.
Laporan itu disampaikan ke polisi melalui kuasa hukumnya, Meridian Dado, S.H, dan Gabriel Bheo Degha, S.H . Seperti disaksikan wartawan, Jumat (14/3/2008), Meridian Dado dan Gabriel Bheo Degha menghadap Kapolres Sikka, AKBP Endang Syafruddin di ruang kerjanya untuk menyampaikan laporan tersebut.
Ditemui usai bertemu Kapolres, Meridian meminta penyidik Polres Sikka menindaklanjuti laporan tersebut. "Kalaupun klien kami digugurkan dengan alasan cuma menyertakan fotokopi, maka itu bukan hal substansial. Mengapa pememang lelang yang tidak menyertakan dokumen dukungan bank diloloskan. Terlihat jelas dokumen lelang dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu," kata Meridian.
Menurut dia panitia lelang diduga menafsirkan ketentuan dokumen lelang secara berbeda dari yang seharusnya untuk menguntungkan pemenang lelang. Ini membuktikan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan.
PT Permatasari Vrossa dan rekanan lainnya sudah memberikan surat sanggahan atau keberatan terhadap panitia namun tidak digubris.
Kapala Sat Pol PP Sikka, Emanuel Hurint; PPK, Ansel Lose, SM serta panitia, Thomas Aquinas, S.E yang hendak dikonfirmasi di kantornya, Jumat (14/3/2008), tidak berada di tempat.
sumber : poskup

Selengkapnya...

Warga Habi tuntut dana PKH

* Surati Dinsos Sikka
Setelah warga Kecamatan Waiblama dan Desa Langir, Kecamatan Kangae memprotes pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sikka, kali ini 116 kepala keluarga (KK) warga Desa Habi, Kecamatan Kangae juga menuntut untuk mendapatkan dana PKH. Terkait tuntutan tersebut, mereka memberikan surat pengaduan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sikka.

Dalam surat itu warga mengungkapkan berbagai penyimpangan proses pendataan dan pencairan dana PKH di desanya. Mereka membeberkan kondisi perekonomian keluarga masing-masing sehingga bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengikutsertakan mereka dalam program PKH.
Hal itu disampaikan wakil utusan masyarakat Habi, Maria Nona Murni dan Maria Odi Lea, kepada Pos Kupang di Maumere, Minggu (16/3/2008) siang.
Murni menjelaskan, pendataan warga calon penerima PKH oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan aparat desa, Yoris, pertengahan tahun 2007 terkesan tidak profesional dan obyektif. Pasalnya, lanjut Murni, sekitar 116 KK di Desa Habi yang masuk kategori warga sangat miskin tidak didata oleh petugas saat itu.
Karena itu, Murni menilai pendataan warga miskin penerima dana PKH oleh petugas saat itu terkesan subyektif atas dasar kepentingan tertentu. Ini terbukti, kata Murni, saat pencairan dana PKH di kantor Pos Indonesia (Posindo) Kecamatan Kangae untuk 63 KK warga Desa Habi, warga lainnya kaget karena baru tahu ada progran PKH di desanya.
Persoalan lainnya, jelas Murni, ada sejumlah keganjilan dalam proses pendataan dan pencairan dana PKH di Desa Habi.
Dicontohkannya, nenek Theresia Jawa yang menanggung dua cucu dalam rumah tangganya sudah didata petugas dan lolos validasi data. Tapi saat pembagian kartu, nenek Theresia tidak mendapatkan dana PKH dengan alasan tidak memenuhi kriteria. Namun saat pembagian di kantor Posindo Kangae, nama nenek Theresia dibacakan petugas dan uang itu entah di kemanakan. "Pertanyaannya, kenapa tidak dapat kartu, tapi nama nenek Theresia tetap dibaca saat pencairan dana di Posindo. Ada banyak warga yang mengalami hal ini. Kami tanyakan, uangnya di kemanakan," tanya Murni.
Menyikapi kejanggalan itu, kata Murni, ia bersama sejumlah warga Habi mendatangi Dinsos Sikka tanggal 28 Februari 2008 dan bertemu Sekretaris PKH, Keytimu. Saat itu Keytimu minta warga membuat pengaduan tertulis dengan format yang sudah disiapkan pihak PKH. "Ada 116 formulir pengaduan yang diisi oleh warga Desa Habi dan sudah dimasukkan kembali kepada PKH, agar bisa ditindaklanjuti. Warga berharap mereka bisa menerima juga dana PKH itu," kata Murni.
Tuntutan warga Habi yakni, pemerintah dalam hal ini pihak PKH bisa turun ke Desa Habi dan melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap pendataan, kriteria penerima PKH, pencairan dana PKH. Selain itu, 116 KK warga Desa Habi berharap pengaduan mereka bisa ditindaklanjuti dan mereka bisa diakomodir menjadi peserta PKH tahap selanjutnya.
Camat Waiblama kecewa
Camat Waiblama, Drs. Desiderius Parera mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pendamping PKH di Kecamatan Waiblama dalam proses pencairan dana PKH di wilayah tersebut. Kepada Pos Kupang melalaui telepon genggamnya, Minggu (16/3/2008), Desiderius mengatakan, pencairan dana PKH tahap I awal Februari 2008 untuk warga Kecamatan Waiblama masih menuai masalah. Masalah itu seharusnya diklarifikasikan terlebih dahulu sebelum pencaiaran dana tahap II.
"Tapi kenyataannya sekarang, dana tahap II dan III untuk warga Desa Natarmage dan Werang sudah dicairkan hari Sabtu (15/3/2008). Saya menangkap kesan pencairan dana PKH tahap II dan III ini sangat mendadak. Kemarin warga saya pulang dari Kantor Posindo Talibura sudah tengah malam. Kami sangat sesali, masalah yang lama belum diklarifikasikan petugas di lapangan, kok dana tahap II dan III sudah dibagikan lagi," papar Desiderius.
Desiderius mengungkapkan, ia sangat kecewa karena selama ini empat pendamping PKH wilayah Waiblama, yakni Jolang (Prida), Miger (Natarmage dan Tanarawa), Syukur (Werang) dan Vemy (Ilinmedo dan Tua Bao) jarang berada di wilayah masing-masing, dan hampir tidak pernah berkoordinasi dengan camat.
"Saya sudah minta pendamping senantiasa berada di desa dampingannya, dan berkoordinasi dengan camat. Tapi hal ini tidak dilakukan. Surat pemberitahaun untuk pencairan dana tahap II dan III hari Sabtu (15/3/2008) untuk penerima di Desa Werang dan Natarmage baru disampaikan Jumat (14/3/2008) sore. Padahal sebelumnya saya sudah minta mereka bertemu dengan masyarakat dulu sebelum pencaiaran dana tahap II dan III, tapi tidak dilakukan," katanya.
Sebelumnya, pendamping PKH Talibura dan Waiblama, Leli Iriadi kepada Pos Kupang, Rabu (12/3/2008) lalu berjanji pihaknya akan melakukan sosialisasi ulang dan klarifikasi dengan masyarakat penerima PKH sebelum pencairan dana PKH tahap II.
Dalam pertemuan itu, kata Leli, akan dibicarakan mengenai rencana menabung sebagain dana warga ke koperasi mana saja yang warga inginkan. "Kami akan bicarakan lagi dengan warga. Mereka boleh menabung sebagian dana PKH itu di koperasi mana saja yang mereka suka, tidak harus di Obor Mas. Tapi mereka harus menabung," janji Leli.
Untuk diketahui, pencairan dana PKH bagi warga Kecamatan Waiblama di Posindo Kecamatan Talibura, awal Februari 2008 lalu, menuai protes. Sejumlah warga protes karena dana bantuan dari pemerintah pusat yang mereka terima dipotong pendamping dengan besar bervariasi untuk dimasukkan ke tabungan di Kopdit Obor Mas tanpa terlebih dahulu dibicarakan dengan warga penerima dana PKH.

Selengkapnya...

Mengenang Penyair tua tanah sikka yang telah pergi....

KABUPATEN Sikka tanggal 25 agustus 2006 lalu kehilangan seorang budayawan, Edmundus Parera.Tokoh yang berpenampilan khas dengan topi kaboi ini pergi untuk selamanya. Menutup mata pada usia lebih dari 84 tahun di RS St. Elisabeth-Lela. Pria kelahiran Sikka, 30 September 1921 silam, ini merupakan budayawan yang telah banyak menyumbangkan berbagai ide dan pemikirantentang sejarah Kerajaan Sikka yang berjaya
seratus tahun silam.

Edmundus Parera adalah budayawan, juga seorang penulis yang banyak menyumbangkan karya besarnya yang hingga kini dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran, baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karya Mo’at Edmundus dipakai sebagai literatur dan sumber penulisan karya tulis maupun skripsi.Karya-karya besar itu, antara lain Manukoko (1980) sebuah buku yang berisi nyanyian daerah dari berbagai pelosok di daratan Flores. Juga ada buku Seputar Warisan Adat Sikka, Wake Pu’ang, Peleng Patang,Riwayat kParoki Sikka menjelang usia 100 Tahun, Otobiografi “ Ganu Pae Teri Moret Kamus Bahasa Sikka- Indonesia, Kamus Ringkas Portugis-Indonesia yang ditulis secara otodidak sedang mempelajari bahasa Portugis untuk perbandingan peninggalan Bahasa Portugis di Sikka.Tidak hanya itu ‘Penyair Tua’ ini juga menulis sebuah buku tentang pengalamannya di masa pendudukanNippon (Jepang) di Sikka.
Di mata masyarakat, Edmundus Parera adalah sosok yang sederhana, tekun serta memiliki watak otodidak yang tinggi dalam menyusun berbagai karya yang akan dibekalinya kepada anak cucunya ‘Generasi Muda’ Kabupaten Sikka agar kekayaan pengalaman yang pernah dimiliki Kabupaten Sikka tidak begitu saja hilang dari catatan perjalanan Sikka dari muka dunia. Ini terbukti dari banyaknya kunjungan wisatawan asing,duta besar hingga para ahli sejarah datang mencari isi sejarah yang pernah ditinggalkan bangsa Portugis, Belanda, Jepang hingga Asia,“penyair tua” inilah yang menjadi sumber.
Sebagai tokoh masyarakat dalam posisinya sebagai hakim adat, putra sikka yang pensiun dari guru pada 1 0ktober 1976, ini bersama saudaranya M Mandalangi Parera (alm11 Mei 2001) juga seorang budayawan melahirkan sebuah buku “Peleng Patang.”
Edmundus tidak saja memiliki jiwa otodidak di bidang sejarah, tetapi juga memiliki jiwa seni sastra. Ada sejumlah deretan puisi karya Edmundus yang ditinggalkan sebagai pesan besar bagi generasi muda agar tekun dan terus mencatat berbagai peristiwa besar di Kabupaten Sikka sebagai sebuah sejarah yang sudah sepantasnya jangan ditelantarkan begitu saja oleh pemilik sebenarnya,yang tidak lain adalah kita sendiri. Pemilik Nian Sikka.
Sejumlah karya sastra puisi yang ditinggalkan, antara lain Sumbangan PenyairTua.Dalam puisi yang sangat sederhana dan alami ini tersirat makna besar tertuju kepada generasi muda, karena angkatan tua adalah angkatan lama yang pernah memiliki kejayaan
dan kini sirna dan tinggal kenangan. Karya lainnya O Guruku, O Gereja Tua, O Sikka Kekasihku serta masih banyak karya sastra lainnya yang dibuat sang Sumbangan Penyair Tua.
Darah seni dan cinta akan budaya daerah tak berakhir dalam silsilah garis keturunan Edmundus Parera.Sederetan pencinta seni dan budaya mulai lahir, siap memanggul pesan
sang pencetus puisi Sumbangan Penyair Tua, Oscar Mandalangi, Indah Parera, merupakan contoh yang siapa saja patut menirunya, dengan memiliki darah seni kreasi sendratari
kesenian Kabupaten Sikka pun kian marak dipersembahkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir,Kabupaten Sikka telah kehilangan budayawan
lokal yang begitu berjasa dalam dunia sejarah lokal daerah Kabupaten Sikka. Antara lain Pater Piet Petu, SVD, M Mandalangi Parera.
Memiliki jasa besar dalam berbagai tulisan dan pemikiran serta ketekunan dalam menggali dan menggali sejarah di Sikka. “Tahi blinok lalang woer, tali ene dagir waing, karang ene kaet alang; ma reta seu ma, retu seu lape pitu,reta kota lape walu, ma ngaji beli ami, me aung klunuk ei Kabupaten Sikka mogang saweng.” Selamat jalan Opa Manda”


KARYA DAN BAKTINYA
* 1949 turut memrakarsai berdirinya SRK IV Sikka di Sikka
* 1952 memrakasai berdirinya SR Strada Tanjung Periok
* 1954 memrakarsai berdirinya SRK St. Maria Bondongan- Bogor
* 1957 memrakarsai berdirinya SMEP/SMP Bunga Fatima
* 1984 memrakarsai berdirinya SMPK Watu Pajung Sikka dan menjadi ketua
Yayasan Watu Pajung yang kemudian diakui tahun 1991.

Selama bertugas sebagai guru sejak 1939 di setiap lembaga pendidikan ini,
Edmundus juga menjadi seorang organis dan dirigen yang handal dan piawai
dalam berbagai kegiatan paduan suara dan koor gereja, sekolah maupun diberbagai kegiatan pertunjukan.(Spirit)

Selengkapnya...

Maumere layak jadi kota otonom

Ini berita Tahun 2007 tentang pandangan tim pekaji pusat yang meneliti kelayakan kota Maumere untuk dijadikan pemerintahan otonom...

MAUMERE, SPIRIT--Anggota Tim Pengkaji dari Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro) Jakarta Pusat, Ir. Saur Panjaitan, MM, menilai Maumere layak dan pantas menjadi kota otonom.
Saur mengemukakan penilaian ini dalam seminar akhir Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Pembentukan Daerah Otonom Kota Maumere, di Allan Wedding Hall Waidoko-Maumere, Rabu (28/11/2007).

Penilaian kelayakan ini, diakui Saur, setelah Tim P3Pro yang terdiri dari 16 orang peneliti mengkaji berbagai data, di antaranya potensi perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan berbagai sarana pelayanan publik, seperti sarana transportasi dan lain-lain.
"Data-data ini tidak saja kami ambil dari laporan Pemkab Sikka dan dokumentasi hasil sidang DPRD, tetapi juga dari observasi dan pantauan langsung di lapangan, selama tiga bulan, sejak Juli hingga September 2007," ujar Saur, didampingi Ir. Riyanto Susilo, M.Si.
Dalam kajiannya, kata Saur, Tim P3Pro menemukan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sikka mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka pertumbuhan sekitar enam persen per tahun. Demikian halnya dengan arus perekonomian.
Dari sisi sumber daya alam (SDA) dan SDM, kata Saur, sangat mendukung dan memungkinkan Maumere untuk menjadi kota otonom. Tidak saja itu, lanjutnya, kemajuan dan perkembangan di bidang lain yang ada di Kota Maumere cenderung mengalami peningkatan.
"Dan, dari kondisi tersebut, dari hasil kajian P3Pro, Maumere telah memenuhi persyaratan administratif dan telah melampaui batas standar layak tidaknya sebuah daerah menjadi otonom. Untuk itu, Pemerintah dan DPRD Sikka, dengan dukungan masyarakat secepatnya membuat rekomendasi ke Jakarta guna melakukan pengembangan Maumere menjadi kota otonom. Dari potensi yang ada, sangat memungkinkan Maumere menjadi kota otonom. Selama ini Maumere menjadi sentral pelayanan hampir di segala bidang untuk daratan Flores dan Lembata," aku Saur Panjaitan
Saur juga mengingatkan agar pemindahan dan penetapan Ibu kota Kabupaten Sikka hendaknya dilakukan secara demokrasi dan tidak terburu-buru guna menghindari beda persepsi dan kemelut dalam menetapkannya.
Di akhir pemaparannya, Tim P3Pro merekomendasikan beberapa poin penting, antara lain pemilihan ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan dengan pengkajian akademis yang terpadu dan menyeluruh serta perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat. Untuk proses pemindahan ibu kota, Saur menyarankan sebaiknya dilakukan secara terpadu, terencana dan bertahap.
Menurut Saur, Kabupaten Induk, Sikka, sebaiknya melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan di daerah baru. Pelebaran dan pembukaan ruas jalan ring road (lingkar luar) perlu dikuti dengan pembangunan di bidang lainnya. Seperti perhotelan, restoran dan berbagai usaha lain sebagai instrumen pendukung pelayanan jasa bagi daerah lain di NTT.

Masyarakat harus dukung
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutan singkatnya, mengharapkan agar perjuangan pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan an Maumere sebagai kota otonom mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sikka.
"Hadirnya Kota Maumere sebagai daerah otonom akan memberikan banyak keuntungan, antara lain membuka peluang mengurangi angka pengangguran dan konsentrasi pelaksanaan pembangunan ke tingkat desa akan lebih terfokus," katanya.
Diakui Longginus, niat pemerintah dan DPRD Sikka untuk menjadikan Maumere sebagai kota otonom, merupakan komitmen bersama masyarakat Sikka. "Saat ini DPR Sikka sedang melakukan misi penjaringan aspirasi dan dukungan masyarakat untuk menjadikan Kota Maumer menjadi otonom," ujar Longginus.

Selengkapnya...

Ibu-ibu dan anak datangi Dinsos Sikka..

Puluhan ibu asal Desa Langir, Kecamatan Kangae, mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sikka, Rabu (13/2/2008) pagi. Kedatangan para ibu yang sebagiannya membawa anak-anak mereka itu, memprotes aparat Dinsos yang tidak mendata mereka sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), padahal mereka keluarga miskin.
Disaksikan wartawan, sekitar pukul 10.30 Wita, sekitar 30-an warga Desa Langir -- sebagian besar ibu-ibu-- sudah berada di halaman kantor Dinsos Sikka. Mereka meminta berdialog dengan aparat di kantor itu, namun sampai pukul 11.30 Wita, mereka tidak diiterima berdiaog.

Kordinator warga, Yohanes Kasianus yang adalah mantan Kades Langir itu diminta membuat laporan pengaduan ke tim pengaduan PKH.
Kepada wartawan, Yohanes menjelaskan, mereka menuntut dinsos memberikan dana PKH kepada mereka karena mereka tergolong keluarga miskin. Mereka kaget ketika minggu lalu ada 103 KK warga Langir menerima bantuan dana PKH di Kantor Posindo Kecamatan Kangae sementara mereka tidak menerimanya.
"Kapan sosialisasi kami tidak tahu, kami tidak didaftar padahal kami tergolong KK miskin. Kenapa di Desa Habi 600-an KK bisa jadi penerima PKH sementara di Desa Langir hanya 103 KK yang terima," kata Yohanes.
Sementara Ibu Ayu mengaku, beberapa waktu lalu didatangi Kaur Desa Langir, Edmon dan Tince serta pendamping PKH, Yono. "Saya didatangi petugas dan didaftar. Di dinsos nama saya ada tapi saat pencairan dana di pos, saya dikatakan tidak ada nama," kata Ayu.
Ketua UPPKH, Drs. Yatim Yahyah yang dikonfirmasi, enggan komentar. Saat itu Yahyah didampingi tim pengaduan PKH, Markus Kustandi dan Sekretaris PKH, Kasianus Keytimu. "Saya mau katakan bahwa saya sangat kecewa dengan wartawan. Siapa yang suruh wartawan liput kejadian di luar itu (kedatangan warga Langir, Red). Harusnya kamu ambil data dulu di sini baru liput di luar," katanya.
Ketika dimintai klarifikasinya tentang pengaduan warga langir, Yahyah juga enggan komentar. "Yang bisa berikan keterangan adalah atasan saya," katanya.

Tabung di Obor Mas

PENDAMPING PKH Kecamatan Talibura dan Waiblama, Leli Iriadi, Rabu siang mengakui bahwa pendamping menempuh kebijakan untuk menabung sebagian dana PKH warga di Kopdit Obor Mas. Didampingi Goris Gero, Leli menjelaskan, kebjiakan itu dilatarbelakangi adanya persoalan yang dilihat pendamping saat pencairan dana PKH hari pertama di Posindo Talibura. Saat itu terlihat sejumlah penerima dana ketika keluar dari pintu kantor posindo, mereka langsung disambut oleh pihak tertentu untuk membayar hutang mereka.
"Melihat hal itu kami sebagai pendamping saya prihatin karena dana bantuan PKH tidak bisa dipergunakan sesuai peruntukannya untuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat," kata Leli.
Karena ituah, kata leli, 12 pendamping di Kecamatan Talibura dan Waiblama mengadakan pertemuan dan bersepakat agar sebagian dana PKH yang diterima warga itu harus diselamatkan dengan cara disimpan di salah satu kopdit. "12 pendamping bersepakat sebagian dana PKH ditabung di Kopdit Obor Mas, sebagai kobdit terbaik di Sikka. Karena kami dengar infomasi bahwa sejumlah koperasi di sejumlah desa tidak berjalan lagi. Tidak ada maskud lain selain untuk menyelamatkan dana PKH itu. Kebijakan ini adalah inisitaif pendamping," kata Leli.
Karena itu, tambah Leli, dia mendatangi Kopdit Obor Mas di Maumeredan membicarakan hal itu lalu disetujui oleh Kopdit Obor Mas. Karena itu pada hari kedua dan seterusnya, Kopdit Obor Mas dan juga dua kopdit lainnya yakni Koperasi Mega Mangan Wailamun dan Koperasi Bangkoor 'membuka meja' di Kantor Posindo Talibura untuk "menarik warga" penerima dana PKH sebagai nasabah. Setiap pagi pihak koperasi memberikan sosialisasi kepada warga sebelum pencairan dana. Jadi tidak ada paksaan kepada warga untuk menabung.
Leli mengakui sebagian warga penerima PKH protes karena mungkin tidak ikut sosialisasi. Dia juga mengakui kelemahan pendamping yang tidak melibatkan warga dalam membahas kebijakan untuk menabung tersebut. "Itu kelemahan kami, kesepakatan pendamping tidak dibicarakan lebih dahulu dengan warga. Jadi meski tujuan menabung itu baik, namun karena tidak dibicarakan lebih dahalu dengan warga sehingga timbul aksi warga itu," kata Leli.
Karena itu, demikian Leli, sebelum pencairan dana PKH tahap II, pihaknya terlebih dahulu bertemu kembali dengan warga penerima PKH untuk membicarakan tentang ditabugnya sebagain dana PKH di koperasi. "Kami akan bicarakan lagi dengan warga. Mereka boleh menabung sebagian dana PKH itu di koperasi mana saja yang mereka suka, tidak harus di Obor Mas. Tapi mereka harus menabung," kata Leli.
Sebelumnya, kepada Pos Kupang, senin (10/3/2008), Ketua Kopdit Obor Mas, Leonardus Fredyanto mengaku, pihaknya tidak serta merta datang ke Kantor Posindo Kecamatan Talibura untuk proses penabungan dana PKH milik penerima PKH. "Tiga hari sebelum penerimaan dana PKH, kami didatangi kordinator di Kecamatan Talibura dan Waiblama, Ibu Leli yang menawarkan peluang bisnis kepada kami. Karena itu kami menyambut baik tawaran itu dan pergi ke sana untuk menangkap peluang itu selama lima hari berturut-turut," kata Fredyanto.
Total nasabah yang ditarik Obr Mas saat itu sebanyak 1.998 nasabah dengan total simpanan Rp 323.000.000,00 untuk disimpan pada dana pendidikan (sidandik). Bahkan pada Senin sore, 17 warga Waiblama secara sukarela datang ke Kopdit Obormas di Mauere untuk menyimpan dananya sebesar Rp 1.700.000,00.
Menurut Fredyanto, setiap pagi sebelum pencairan dana PKH, pihaknya memberikan sosialisasi kepada msyarakat penerima PKH. Jika ada sejumlah warga Kecamatan Waiblama yang mengaku tidak menerima sosialisasi, Fredyanto menduga, hal itu terjadi karena saat sosialisasi pagi hari itu warga itu belum datang.
sumber : poskup

Selengkapnya...