Rekanan lapor panitia ke polisi

* Pengadaan pakaian dinas Pol PP Rp 1,3 M
Direktur PT Permatasari Vrossa (PV), Ben Marianus, Jumat (14/3/2008), melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ansel Lose, SM, Ketua Panitia Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kantor Pol PP Sikka, Thomas Aquinas serta Direktur CV Sinar Tiga Satu (STS), Siprianus Paulus Dance ke Polres Sikka.

Menurut Marianua, pihak-pihak yang dilaporkannya itu diduga melakukan perbuatan korupsi, menyalahgunakan wewenang, melakukan penipuan, penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan dalam proses lelang proyek pengadaan pakaian dinas dan atribut di Kantor Pol PP Sikka tahun 2008 senilai Rp 1,3 miliar.
Laporan itu disampaikan ke polisi melalui kuasa hukumnya, Meridian Dado, S.H, dan Gabriel Bheo Degha, S.H . Seperti disaksikan wartawan, Jumat (14/3/2008), Meridian Dado dan Gabriel Bheo Degha menghadap Kapolres Sikka, AKBP Endang Syafruddin di ruang kerjanya untuk menyampaikan laporan tersebut.
Ditemui usai bertemu Kapolres, Meridian meminta penyidik Polres Sikka menindaklanjuti laporan tersebut. "Kalaupun klien kami digugurkan dengan alasan cuma menyertakan fotokopi, maka itu bukan hal substansial. Mengapa pememang lelang yang tidak menyertakan dokumen dukungan bank diloloskan. Terlihat jelas dokumen lelang dibuat untuk menguntungkan pihak tertentu," kata Meridian.
Menurut dia panitia lelang diduga menafsirkan ketentuan dokumen lelang secara berbeda dari yang seharusnya untuk menguntungkan pemenang lelang. Ini membuktikan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan.
PT Permatasari Vrossa dan rekanan lainnya sudah memberikan surat sanggahan atau keberatan terhadap panitia namun tidak digubris.
Kapala Sat Pol PP Sikka, Emanuel Hurint; PPK, Ansel Lose, SM serta panitia, Thomas Aquinas, S.E yang hendak dikonfirmasi di kantornya, Jumat (14/3/2008), tidak berada di tempat.
sumber : poskup

Selengkapnya...

Warga Habi tuntut dana PKH

* Surati Dinsos Sikka
Setelah warga Kecamatan Waiblama dan Desa Langir, Kecamatan Kangae memprotes pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sikka, kali ini 116 kepala keluarga (KK) warga Desa Habi, Kecamatan Kangae juga menuntut untuk mendapatkan dana PKH. Terkait tuntutan tersebut, mereka memberikan surat pengaduan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sikka.

Dalam surat itu warga mengungkapkan berbagai penyimpangan proses pendataan dan pencairan dana PKH di desanya. Mereka membeberkan kondisi perekonomian keluarga masing-masing sehingga bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengikutsertakan mereka dalam program PKH.
Hal itu disampaikan wakil utusan masyarakat Habi, Maria Nona Murni dan Maria Odi Lea, kepada Pos Kupang di Maumere, Minggu (16/3/2008) siang.
Murni menjelaskan, pendataan warga calon penerima PKH oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan aparat desa, Yoris, pertengahan tahun 2007 terkesan tidak profesional dan obyektif. Pasalnya, lanjut Murni, sekitar 116 KK di Desa Habi yang masuk kategori warga sangat miskin tidak didata oleh petugas saat itu.
Karena itu, Murni menilai pendataan warga miskin penerima dana PKH oleh petugas saat itu terkesan subyektif atas dasar kepentingan tertentu. Ini terbukti, kata Murni, saat pencairan dana PKH di kantor Pos Indonesia (Posindo) Kecamatan Kangae untuk 63 KK warga Desa Habi, warga lainnya kaget karena baru tahu ada progran PKH di desanya.
Persoalan lainnya, jelas Murni, ada sejumlah keganjilan dalam proses pendataan dan pencairan dana PKH di Desa Habi.
Dicontohkannya, nenek Theresia Jawa yang menanggung dua cucu dalam rumah tangganya sudah didata petugas dan lolos validasi data. Tapi saat pembagian kartu, nenek Theresia tidak mendapatkan dana PKH dengan alasan tidak memenuhi kriteria. Namun saat pembagian di kantor Posindo Kangae, nama nenek Theresia dibacakan petugas dan uang itu entah di kemanakan. "Pertanyaannya, kenapa tidak dapat kartu, tapi nama nenek Theresia tetap dibaca saat pencairan dana di Posindo. Ada banyak warga yang mengalami hal ini. Kami tanyakan, uangnya di kemanakan," tanya Murni.
Menyikapi kejanggalan itu, kata Murni, ia bersama sejumlah warga Habi mendatangi Dinsos Sikka tanggal 28 Februari 2008 dan bertemu Sekretaris PKH, Keytimu. Saat itu Keytimu minta warga membuat pengaduan tertulis dengan format yang sudah disiapkan pihak PKH. "Ada 116 formulir pengaduan yang diisi oleh warga Desa Habi dan sudah dimasukkan kembali kepada PKH, agar bisa ditindaklanjuti. Warga berharap mereka bisa menerima juga dana PKH itu," kata Murni.
Tuntutan warga Habi yakni, pemerintah dalam hal ini pihak PKH bisa turun ke Desa Habi dan melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap pendataan, kriteria penerima PKH, pencairan dana PKH. Selain itu, 116 KK warga Desa Habi berharap pengaduan mereka bisa ditindaklanjuti dan mereka bisa diakomodir menjadi peserta PKH tahap selanjutnya.
Camat Waiblama kecewa
Camat Waiblama, Drs. Desiderius Parera mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pendamping PKH di Kecamatan Waiblama dalam proses pencairan dana PKH di wilayah tersebut. Kepada Pos Kupang melalaui telepon genggamnya, Minggu (16/3/2008), Desiderius mengatakan, pencairan dana PKH tahap I awal Februari 2008 untuk warga Kecamatan Waiblama masih menuai masalah. Masalah itu seharusnya diklarifikasikan terlebih dahulu sebelum pencaiaran dana tahap II.
"Tapi kenyataannya sekarang, dana tahap II dan III untuk warga Desa Natarmage dan Werang sudah dicairkan hari Sabtu (15/3/2008). Saya menangkap kesan pencairan dana PKH tahap II dan III ini sangat mendadak. Kemarin warga saya pulang dari Kantor Posindo Talibura sudah tengah malam. Kami sangat sesali, masalah yang lama belum diklarifikasikan petugas di lapangan, kok dana tahap II dan III sudah dibagikan lagi," papar Desiderius.
Desiderius mengungkapkan, ia sangat kecewa karena selama ini empat pendamping PKH wilayah Waiblama, yakni Jolang (Prida), Miger (Natarmage dan Tanarawa), Syukur (Werang) dan Vemy (Ilinmedo dan Tua Bao) jarang berada di wilayah masing-masing, dan hampir tidak pernah berkoordinasi dengan camat.
"Saya sudah minta pendamping senantiasa berada di desa dampingannya, dan berkoordinasi dengan camat. Tapi hal ini tidak dilakukan. Surat pemberitahaun untuk pencairan dana tahap II dan III hari Sabtu (15/3/2008) untuk penerima di Desa Werang dan Natarmage baru disampaikan Jumat (14/3/2008) sore. Padahal sebelumnya saya sudah minta mereka bertemu dengan masyarakat dulu sebelum pencaiaran dana tahap II dan III, tapi tidak dilakukan," katanya.
Sebelumnya, pendamping PKH Talibura dan Waiblama, Leli Iriadi kepada Pos Kupang, Rabu (12/3/2008) lalu berjanji pihaknya akan melakukan sosialisasi ulang dan klarifikasi dengan masyarakat penerima PKH sebelum pencairan dana PKH tahap II.
Dalam pertemuan itu, kata Leli, akan dibicarakan mengenai rencana menabung sebagain dana warga ke koperasi mana saja yang warga inginkan. "Kami akan bicarakan lagi dengan warga. Mereka boleh menabung sebagian dana PKH itu di koperasi mana saja yang mereka suka, tidak harus di Obor Mas. Tapi mereka harus menabung," janji Leli.
Untuk diketahui, pencairan dana PKH bagi warga Kecamatan Waiblama di Posindo Kecamatan Talibura, awal Februari 2008 lalu, menuai protes. Sejumlah warga protes karena dana bantuan dari pemerintah pusat yang mereka terima dipotong pendamping dengan besar bervariasi untuk dimasukkan ke tabungan di Kopdit Obor Mas tanpa terlebih dahulu dibicarakan dengan warga penerima dana PKH.

Selengkapnya...