80,37 Persen Guru di NTT Bukan Sarjana

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengungkapkan sekitar 80,37 persen dari sekitar 51.506 guru yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di wilayah provinsi kepulauan ini, belum berijazah sarjana.

"Kualifikasi guru yang belum memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau setara dengan S1 (sarjana) di NTT mencapai sekitar 41.395 orang atau sekitar 80,37 persen dari total 51.506 guru di NTT," kata Gubernur Lebu Raya di Kupang.

Sementara kualifikasi pendidik dari semua jenjang pendidikan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, berjumlah 10.111 orang guru atau hanya sekitar 19,63 persen dari total guru yang ada, ujarnya.

Menurut Gubernur Lebu Raya, faktor kualifikasi guru ini diduga kuat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan dan menurunnya hasil ujian nasional dan ujian sekolah di NTT tahun ini.

Hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA di NTT dalam tahun ajaran 2010 hanya mencapai 47,92 persen atau mengalami penurunan yang sangat signifkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 70 persen.

Prestasi yang tidak menggembirakan juga terjadi pada hasil UN tingkat SMP/MTS di NTT yang hanya mencapai 60 persen dari tahun sebelumnya 70 persen.

Gubernur Lebu Raya menilai belum adanya program yang sinergis sehingga adanya kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) yang ada di kabupaten/kota menjadi tidak efektif.

Padahal, katanya menambahkan, wadah atau organisasi tersebut merupakan tempat para guru berkumpul melakukan diskusi atau tukar pendapat terhadap hal-hal yang belum mampu dipecahkan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai solusi terbaik dalam rangka meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan.

Menurut Gubernur Lebu Raya, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai serta belum optimalnya pelaksanaan otonomisasi sekolah yang berkaitan dengan School Basic Management atau Manajemen Berbasis Sekolah juga ikut memberi andil terhadap peningkatan mutu guru dan kualitas pendidikan di NTT.

"Banyak intervensi politik dalam penerimaan siswa baru, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas yang tidak sesuai aturan, serta tidak dilakukan analisis penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah, sehingga terjadi penumpukan guru di satu sekolah dan terjadi kelangkaan guru di lain sekolah," ujarnya.

Hal lain adalah belum optimalnya dukungan orangtua terhadap bimbingan belajar anaknya di rumah dan minimnya dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi kemajuan pendidikan anak, katanya.

Demikian pula pemberian kesra berupa sertifikasi belum merata karena dibatasi oleh kuota dan aturan-aturan sehingga terjadi kecemburuan di lapangan.

Untuk mengatasi hal ini, kata Gubernur Lebu Raya, pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki kualifikasi pendidikan guru di daerah ini.

Solusi lain yang telah dibuat pemerintah adalah melakukan TOT (Training Of Trainers) secara bertahap kepada kepala sekolah dan pengawas sebagai jawaban terhadap masalah banyaknya sekolah di NTT yang belum melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

"KTSP ini telah diberlakukan sejak 2006, namun karena berbagai keterbatasan personal dan kemampuan pemahaman, sehingga penerapan KTSP antarsekolan menjadi sangat bervariatif," katanya.(nttprov)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...