Lima Belas Aktivis Bermalam di Gedung Dewan

Empat Orang Dilarikan Ke RS Hillers

Lima belas aktivis dari Laskar Pemuda Pelopor Perubahan Kabupaten Sikka menggelar aksi mogok makan di teras gedung DPRD Sikka, Kamis (27/10/2011). Aksi ini dimulai sejak pagi hari dan sampai malam ini bersama dukungan Alin Rakang (Aliansi Rakyat Kabupaten Sikka Menggugat), mogok makan masih berlangsung dalam kawalan pihak Polres Sikka. Dari aksi yang dilakukan ini, 4 orang aktivis sekitar pukul 18.00 wita dilarikan ke RS. TC Hillers akibat kondisi lemas. Namun mereka tetap memutuskan menginap di teras gedung dewan hingga besok pagi, Jumat (28/10). Para pelaku aksi mogok makan ini mendapat pantauan dari tim medis RS Hillers. Para aktivis bersama Alin Rakang menuntut SODA (Sosimus Mitang –Wera Damianus), bupati dan wakil bupati Sikka segera mundur atau meletakkan jabatannya serta KPK segera mengambil alih kasus bansos 2009. Alin Rakang dan aktivis mahasiswa (GMNI Sikka, LMND Sikka, PRD, Senat ABA) menilai kedua pimpinan pemerintahan Kabupaten Sikka tersebut gagal dalam mengemban amanat rakyat dan mengkhianati janji-janji kampanye saat pilkada.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi hari Senin (24/10/2011) di Kantor Bupati. Saat aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyegel kantor bupati, beberapa aktivis juga melakukan mogok makan namun akhirnya dibubarkan oleh sekelompok orang. Terkait hal tersebut, koordinator aksi Jhon Bala mengatakan, Alin Rakang menyesalkan kejadian hari senin lalu dimana sekelompok orang berupaya melakukan pembubaran, padahal menurutnya aksi mereka mendapat ijin resmi dari pihak kepolisian setempat Bala menduga ada kesan terjadinya upaya pembiaran yang kemungkinan bisa terjadi bentrok jika Alin Rakang dan mahasiswa terprovokasi. Menurutnya sangat aneh, jika polisi membiarkan sekelompok oarng tersebut berada ditengah demonstrasi mereka dan berupaya menggagalkan aksi damai yang mengantongi ijin resmi.

Pada aksi Senin (24/10) lalu, Alin Rakang mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Sikka tahun 2009 senilai Rp 19,7 miliar. Mereka menyatakan kecewa, karena Kejaksaan Tinggi NTT terkesan meloloskan Bupati Sikka Sosimus Mitang, yang dinilai paling bertanggung jawab dalam kasus itu.

Seperti diketahui, Kejati NTT yang menangani kasus ini hanya menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka, Yosef Otu dan mantan Kabag Kesra Sikka Servasius Kabu sebagai tersangka.

Akhir-akhir ini situasi di masyarakat memang memanas terkait penanganan kasus bansos, karena di satu sisi muncul kelompok yang probupati, yang menghendaki kasus ini ditangani oleh Kejati NTT. Di sisi lain, ada kelompok yang menuntut kasus ini ditangani oleh KPK, seperti dari kelompok Alin Rakang dan aktivis mahasiswa.

Situasi kian memanas ketika muncul aksi tandingan sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Pendukung Pembangunan Sikka (APPS) turun ke jalan membela Bupati Sikka, Sosimus Mitang, Rabu (26/10).

Menurut rencana, Jumat (28/10) Alin Rakang dan dan elemen mahasiswa akan bertatap muka dengan anggota dewan DPRD Sikka.

www.inimaumere.com

Selengkapnya...