Dicanangkan, Jalan Trans Utara Flores

Ketua Badan Anggaran DPR RI Melkias Markus Mekeng melakukan pencanangan jalan trans utara Flores sepanjang 18 KM dengan alokasi dana senilai Rp 44 miliar. Sebelumnya, direncanakan pengerjaan ruas jalan pantai utara (pantura) itu sepanjang 36 KM, namun hal itu akan dilakukan secara bertahap dan akan dilaksanakan tahun anggaran 2012 mendatang.Demikian disampaikan Melkias saat pencanangan jalan trans utara Flores, Jumat (1/7) di Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Melkias menjelaskan, untuk tahun 2011 jalan trans utara Flores akan segera dikerjakan dengan jangkauan sepanjang 18 KM. Ruas jalan sepanjang itu dialokasi dana senilai Rp 44 miliar dari rencana semula sepanjang 36 KM.
Melkias mengaku, walau yang dikerjakan baru 18 KM yang akan dikerjakan tahun anggaran 2011, maka sisanya akan dilanjutkan tahun anggaran 2012 mendatang. Pembangunan ruas jalan trans utara Flores itu dimaksud agar mobilitas sepanjang pantura dapat berjalan lancar dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan adanya pembangunan ruas jalan tersebut juga dapat meningkatkan pengembangan pariwisata di Flores.

“Pembangunan ruas jalan trans utara Flores akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2011 akan dikerjakan sepanjang 18 KM, sisanya akan dilanjutkan tahun 2012 mendatang, sehingga perencanaan ruas jalan sepanjang 36 KM dapat dikerjakan dengan baik dan masyarakat dapat meningkatkan mobilitasnya demi peningkatan ekonomi dan pariwisata di Flores,” jelasnya.

Ia menambahkan, trans lintas utara menjadi sangat strategis karena selain digunakan untuk transportasi juga masyarakat di sepanjang pantura dapat mengembangkan pariwisata dan peningkatan ekonomi. Semuanya atas perjuangannya untuk pembangunan di NTT sebagai putra daerah.

Dikatakan, pembangunan di NTT akan menjadi prioritas, sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di luar NTT. Yang menjadi skala prioritasnya adalah jalan, listrik dan air
Menurutnya, pembangunan ruas jalan trans utara Flores dari Flores Timur hingga Labuan Bajo membutuhkan dana sekira Rp 300 miliar. Karena itu diharapkan selama masih menduduki jabatan sebagai ketua Badan Anggaran, dirinya akan terus berjuang untuk NTT.

Untuk ruas jalan bagian timur Maumere, Melkias mengaku akan dikerjakan sepanjang 20 KM yang dimulai dari Desa Waelamun hingga Loto perbatasan antara Kabupaten Sikka–Flores Timur.

“Pembangunan ruas jalan trans utara harus dilakukan secara bertahap. Kalau ke arah barat akan dikerjakan sepanjang 18 KM, maka untuk bagian timur Kabupaten Sikka akan dimulai dari Desa Wailamun hingga Loto sepanjang 20 KM. Diharapkan pembangunan ruas jalan ini dikejakan tepat waktu sesuai dengan rencana dan benar-benar berkualitas,” jelasnya.

Dikatakan, dalam pengerjaan ruas jalan itu pasti akan dilakukan pelebaran jalan. Karena itu pasti akan ada korban. Korbannya adalah pohon yang harus ditebang. Untuk itu, Melkias berharap agar masyarakat dengan suka rela memberikan pohon atau tanamannya untuk ditebang demi kelancaran pembangunan ruas jalan tersebut.

Pengembangan ruas jalan provinsi ini kata Melkias menggunakan dana APBN dan itu merupakan jalan nasional yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal itu kata Melkias, jika hanya berharap dana APBD, maka pembangunan ruas jalan pantura tidak akan berhasil dengan baik.

Hal itu karena dana APBD kurang lebih 90 persen digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Sedangkan sisa 10 persen tidak mencukupi untuk kepentingan masyarakat umum. Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya.

Menurutnya, komunikasi itu sangat penting, karena dengan adanya transportasi yang baik, maka masyarakat dari masing–masing kabupaten dapat menjual hasil komoditasnya ke kota. Karena itu, pembangunan ruas jalan trans utara Flores tidak harus tuntas tetapi harus selesai minimal masing-masing kabupaten transportasinya dapat berjalan dengan baik hal itu berati pengerjaan ruas jalan harus selesai.

Melkias tidak yakin kalau kabupaten dapat menyediakan dana senilai Rp 300 miliar untuk pembangunan ruas jalan pantura. Dengan demikian, pihaknya akan terus berjuang agar dana pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas ke NTT.

“Pembangunan ruas jalan trans utara Flores ini pasti akan ada korban, sehingga masyarakat harus dengan rela memberikan pohon atau tanamannya untuk ditebang demi pelebaran jalan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII, Susalit Alius yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan ruas jalan nasional mengatakan, pihaknya diberi tugas untuk menjalankan pengerjaan jalan nasional.

Tugas tersebut meliputi seluruh ruas jalan nasional di kabupaten. Jika dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan trans utara atau kegiatan pembangunan lainnya merasa terganggu, maka diharapkan masyarakat dapat menyampaikan langsung kepadanya selaku PPK.

“Kami diberi tugas untuk menyelesaikan ruas jalan nasional ditingkat kabupaten. Untuk itu, apabila dalam pembangunan ruas jalan tersebut merasa terganggu, maka masyarakat dapat menyampaikan langsung kepada kami,” tandas Susalit.

Menurutnya, jalan provinsi akan dibiayai oleh APBD provinsi, sedangkan jalan nasional dibiayai langsung oleh APBN. Karena itu kalau hanya berharap pada APBD, maka secara otomatis tidak dapat mencukupi untuk pembangunan ruas jalan. “Kalau kita berharap dari dana APBD pasti tidak akan mencukupi. Oleh karena itu harus dipisahkan jalan nasional dibiayai oleh APBN dan jalan provinsi dibiayai dengan menggunakan dana APBD provinsi,” jelasnya. (kr5/ays/timorexpress)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...