Mengenang Penyair tua tanah sikka yang telah pergi....

KABUPATEN Sikka tanggal 25 agustus 2006 lalu kehilangan seorang budayawan, Edmundus Parera.Tokoh yang berpenampilan khas dengan topi kaboi ini pergi untuk selamanya. Menutup mata pada usia lebih dari 84 tahun di RS St. Elisabeth-Lela. Pria kelahiran Sikka, 30 September 1921 silam, ini merupakan budayawan yang telah banyak menyumbangkan berbagai ide dan pemikirantentang sejarah Kerajaan Sikka yang berjaya
seratus tahun silam.

Edmundus Parera adalah budayawan, juga seorang penulis yang banyak menyumbangkan karya besarnya yang hingga kini dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran, baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karya Mo’at Edmundus dipakai sebagai literatur dan sumber penulisan karya tulis maupun skripsi.Karya-karya besar itu, antara lain Manukoko (1980) sebuah buku yang berisi nyanyian daerah dari berbagai pelosok di daratan Flores. Juga ada buku Seputar Warisan Adat Sikka, Wake Pu’ang, Peleng Patang,Riwayat kParoki Sikka menjelang usia 100 Tahun, Otobiografi “ Ganu Pae Teri Moret Kamus Bahasa Sikka- Indonesia, Kamus Ringkas Portugis-Indonesia yang ditulis secara otodidak sedang mempelajari bahasa Portugis untuk perbandingan peninggalan Bahasa Portugis di Sikka.Tidak hanya itu ‘Penyair Tua’ ini juga menulis sebuah buku tentang pengalamannya di masa pendudukanNippon (Jepang) di Sikka.
Di mata masyarakat, Edmundus Parera adalah sosok yang sederhana, tekun serta memiliki watak otodidak yang tinggi dalam menyusun berbagai karya yang akan dibekalinya kepada anak cucunya ‘Generasi Muda’ Kabupaten Sikka agar kekayaan pengalaman yang pernah dimiliki Kabupaten Sikka tidak begitu saja hilang dari catatan perjalanan Sikka dari muka dunia. Ini terbukti dari banyaknya kunjungan wisatawan asing,duta besar hingga para ahli sejarah datang mencari isi sejarah yang pernah ditinggalkan bangsa Portugis, Belanda, Jepang hingga Asia,“penyair tua” inilah yang menjadi sumber.
Sebagai tokoh masyarakat dalam posisinya sebagai hakim adat, putra sikka yang pensiun dari guru pada 1 0ktober 1976, ini bersama saudaranya M Mandalangi Parera (alm11 Mei 2001) juga seorang budayawan melahirkan sebuah buku “Peleng Patang.”
Edmundus tidak saja memiliki jiwa otodidak di bidang sejarah, tetapi juga memiliki jiwa seni sastra. Ada sejumlah deretan puisi karya Edmundus yang ditinggalkan sebagai pesan besar bagi generasi muda agar tekun dan terus mencatat berbagai peristiwa besar di Kabupaten Sikka sebagai sebuah sejarah yang sudah sepantasnya jangan ditelantarkan begitu saja oleh pemilik sebenarnya,yang tidak lain adalah kita sendiri. Pemilik Nian Sikka.
Sejumlah karya sastra puisi yang ditinggalkan, antara lain Sumbangan PenyairTua.Dalam puisi yang sangat sederhana dan alami ini tersirat makna besar tertuju kepada generasi muda, karena angkatan tua adalah angkatan lama yang pernah memiliki kejayaan
dan kini sirna dan tinggal kenangan. Karya lainnya O Guruku, O Gereja Tua, O Sikka Kekasihku serta masih banyak karya sastra lainnya yang dibuat sang Sumbangan Penyair Tua.
Darah seni dan cinta akan budaya daerah tak berakhir dalam silsilah garis keturunan Edmundus Parera.Sederetan pencinta seni dan budaya mulai lahir, siap memanggul pesan
sang pencetus puisi Sumbangan Penyair Tua, Oscar Mandalangi, Indah Parera, merupakan contoh yang siapa saja patut menirunya, dengan memiliki darah seni kreasi sendratari
kesenian Kabupaten Sikka pun kian marak dipersembahkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir,Kabupaten Sikka telah kehilangan budayawan
lokal yang begitu berjasa dalam dunia sejarah lokal daerah Kabupaten Sikka. Antara lain Pater Piet Petu, SVD, M Mandalangi Parera.
Memiliki jasa besar dalam berbagai tulisan dan pemikiran serta ketekunan dalam menggali dan menggali sejarah di Sikka. “Tahi blinok lalang woer, tali ene dagir waing, karang ene kaet alang; ma reta seu ma, retu seu lape pitu,reta kota lape walu, ma ngaji beli ami, me aung klunuk ei Kabupaten Sikka mogang saweng.” Selamat jalan Opa Manda”


KARYA DAN BAKTINYA
* 1949 turut memrakarsai berdirinya SRK IV Sikka di Sikka
* 1952 memrakasai berdirinya SR Strada Tanjung Periok
* 1954 memrakarsai berdirinya SRK St. Maria Bondongan- Bogor
* 1957 memrakarsai berdirinya SMEP/SMP Bunga Fatima
* 1984 memrakarsai berdirinya SMPK Watu Pajung Sikka dan menjadi ketua
Yayasan Watu Pajung yang kemudian diakui tahun 1991.

Selama bertugas sebagai guru sejak 1939 di setiap lembaga pendidikan ini,
Edmundus juga menjadi seorang organis dan dirigen yang handal dan piawai
dalam berbagai kegiatan paduan suara dan koor gereja, sekolah maupun diberbagai kegiatan pertunjukan.(Spirit)

Selengkapnya...

Maumere layak jadi kota otonom

Ini berita Tahun 2007 tentang pandangan tim pekaji pusat yang meneliti kelayakan kota Maumere untuk dijadikan pemerintahan otonom...

MAUMERE, SPIRIT--Anggota Tim Pengkaji dari Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3Pro) Jakarta Pusat, Ir. Saur Panjaitan, MM, menilai Maumere layak dan pantas menjadi kota otonom.
Saur mengemukakan penilaian ini dalam seminar akhir Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Pembentukan Daerah Otonom Kota Maumere, di Allan Wedding Hall Waidoko-Maumere, Rabu (28/11/2007).

Penilaian kelayakan ini, diakui Saur, setelah Tim P3Pro yang terdiri dari 16 orang peneliti mengkaji berbagai data, di antaranya potensi perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan berbagai sarana pelayanan publik, seperti sarana transportasi dan lain-lain.
"Data-data ini tidak saja kami ambil dari laporan Pemkab Sikka dan dokumentasi hasil sidang DPRD, tetapi juga dari observasi dan pantauan langsung di lapangan, selama tiga bulan, sejak Juli hingga September 2007," ujar Saur, didampingi Ir. Riyanto Susilo, M.Si.
Dalam kajiannya, kata Saur, Tim P3Pro menemukan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sikka mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka pertumbuhan sekitar enam persen per tahun. Demikian halnya dengan arus perekonomian.
Dari sisi sumber daya alam (SDA) dan SDM, kata Saur, sangat mendukung dan memungkinkan Maumere untuk menjadi kota otonom. Tidak saja itu, lanjutnya, kemajuan dan perkembangan di bidang lain yang ada di Kota Maumere cenderung mengalami peningkatan.
"Dan, dari kondisi tersebut, dari hasil kajian P3Pro, Maumere telah memenuhi persyaratan administratif dan telah melampaui batas standar layak tidaknya sebuah daerah menjadi otonom. Untuk itu, Pemerintah dan DPRD Sikka, dengan dukungan masyarakat secepatnya membuat rekomendasi ke Jakarta guna melakukan pengembangan Maumere menjadi kota otonom. Dari potensi yang ada, sangat memungkinkan Maumere menjadi kota otonom. Selama ini Maumere menjadi sentral pelayanan hampir di segala bidang untuk daratan Flores dan Lembata," aku Saur Panjaitan
Saur juga mengingatkan agar pemindahan dan penetapan Ibu kota Kabupaten Sikka hendaknya dilakukan secara demokrasi dan tidak terburu-buru guna menghindari beda persepsi dan kemelut dalam menetapkannya.
Di akhir pemaparannya, Tim P3Pro merekomendasikan beberapa poin penting, antara lain pemilihan ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan dengan pengkajian akademis yang terpadu dan menyeluruh serta perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat. Untuk proses pemindahan ibu kota, Saur menyarankan sebaiknya dilakukan secara terpadu, terencana dan bertahap.
Menurut Saur, Kabupaten Induk, Sikka, sebaiknya melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan di daerah baru. Pelebaran dan pembukaan ruas jalan ring road (lingkar luar) perlu dikuti dengan pembangunan di bidang lainnya. Seperti perhotelan, restoran dan berbagai usaha lain sebagai instrumen pendukung pelayanan jasa bagi daerah lain di NTT.

Masyarakat harus dukung
Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, dalam sambutan singkatnya, mengharapkan agar perjuangan pemerintah dan DPRD Sikka menjadikan an Maumere sebagai kota otonom mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sikka.
"Hadirnya Kota Maumere sebagai daerah otonom akan memberikan banyak keuntungan, antara lain membuka peluang mengurangi angka pengangguran dan konsentrasi pelaksanaan pembangunan ke tingkat desa akan lebih terfokus," katanya.
Diakui Longginus, niat pemerintah dan DPRD Sikka untuk menjadikan Maumere sebagai kota otonom, merupakan komitmen bersama masyarakat Sikka. "Saat ini DPR Sikka sedang melakukan misi penjaringan aspirasi dan dukungan masyarakat untuk menjadikan Kota Maumer menjadi otonom," ujar Longginus.

Selengkapnya...

Ibu-ibu dan anak datangi Dinsos Sikka..

Puluhan ibu asal Desa Langir, Kecamatan Kangae, mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sikka, Rabu (13/2/2008) pagi. Kedatangan para ibu yang sebagiannya membawa anak-anak mereka itu, memprotes aparat Dinsos yang tidak mendata mereka sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), padahal mereka keluarga miskin.
Disaksikan wartawan, sekitar pukul 10.30 Wita, sekitar 30-an warga Desa Langir -- sebagian besar ibu-ibu-- sudah berada di halaman kantor Dinsos Sikka. Mereka meminta berdialog dengan aparat di kantor itu, namun sampai pukul 11.30 Wita, mereka tidak diiterima berdiaog.

Kordinator warga, Yohanes Kasianus yang adalah mantan Kades Langir itu diminta membuat laporan pengaduan ke tim pengaduan PKH.
Kepada wartawan, Yohanes menjelaskan, mereka menuntut dinsos memberikan dana PKH kepada mereka karena mereka tergolong keluarga miskin. Mereka kaget ketika minggu lalu ada 103 KK warga Langir menerima bantuan dana PKH di Kantor Posindo Kecamatan Kangae sementara mereka tidak menerimanya.
"Kapan sosialisasi kami tidak tahu, kami tidak didaftar padahal kami tergolong KK miskin. Kenapa di Desa Habi 600-an KK bisa jadi penerima PKH sementara di Desa Langir hanya 103 KK yang terima," kata Yohanes.
Sementara Ibu Ayu mengaku, beberapa waktu lalu didatangi Kaur Desa Langir, Edmon dan Tince serta pendamping PKH, Yono. "Saya didatangi petugas dan didaftar. Di dinsos nama saya ada tapi saat pencairan dana di pos, saya dikatakan tidak ada nama," kata Ayu.
Ketua UPPKH, Drs. Yatim Yahyah yang dikonfirmasi, enggan komentar. Saat itu Yahyah didampingi tim pengaduan PKH, Markus Kustandi dan Sekretaris PKH, Kasianus Keytimu. "Saya mau katakan bahwa saya sangat kecewa dengan wartawan. Siapa yang suruh wartawan liput kejadian di luar itu (kedatangan warga Langir, Red). Harusnya kamu ambil data dulu di sini baru liput di luar," katanya.
Ketika dimintai klarifikasinya tentang pengaduan warga langir, Yahyah juga enggan komentar. "Yang bisa berikan keterangan adalah atasan saya," katanya.

Tabung di Obor Mas

PENDAMPING PKH Kecamatan Talibura dan Waiblama, Leli Iriadi, Rabu siang mengakui bahwa pendamping menempuh kebijakan untuk menabung sebagian dana PKH warga di Kopdit Obor Mas. Didampingi Goris Gero, Leli menjelaskan, kebjiakan itu dilatarbelakangi adanya persoalan yang dilihat pendamping saat pencairan dana PKH hari pertama di Posindo Talibura. Saat itu terlihat sejumlah penerima dana ketika keluar dari pintu kantor posindo, mereka langsung disambut oleh pihak tertentu untuk membayar hutang mereka.
"Melihat hal itu kami sebagai pendamping saya prihatin karena dana bantuan PKH tidak bisa dipergunakan sesuai peruntukannya untuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat," kata Leli.
Karena ituah, kata leli, 12 pendamping di Kecamatan Talibura dan Waiblama mengadakan pertemuan dan bersepakat agar sebagian dana PKH yang diterima warga itu harus diselamatkan dengan cara disimpan di salah satu kopdit. "12 pendamping bersepakat sebagian dana PKH ditabung di Kopdit Obor Mas, sebagai kobdit terbaik di Sikka. Karena kami dengar infomasi bahwa sejumlah koperasi di sejumlah desa tidak berjalan lagi. Tidak ada maskud lain selain untuk menyelamatkan dana PKH itu. Kebijakan ini adalah inisitaif pendamping," kata Leli.
Karena itu, tambah Leli, dia mendatangi Kopdit Obor Mas di Maumeredan membicarakan hal itu lalu disetujui oleh Kopdit Obor Mas. Karena itu pada hari kedua dan seterusnya, Kopdit Obor Mas dan juga dua kopdit lainnya yakni Koperasi Mega Mangan Wailamun dan Koperasi Bangkoor 'membuka meja' di Kantor Posindo Talibura untuk "menarik warga" penerima dana PKH sebagai nasabah. Setiap pagi pihak koperasi memberikan sosialisasi kepada warga sebelum pencairan dana. Jadi tidak ada paksaan kepada warga untuk menabung.
Leli mengakui sebagian warga penerima PKH protes karena mungkin tidak ikut sosialisasi. Dia juga mengakui kelemahan pendamping yang tidak melibatkan warga dalam membahas kebijakan untuk menabung tersebut. "Itu kelemahan kami, kesepakatan pendamping tidak dibicarakan lebih dahulu dengan warga. Jadi meski tujuan menabung itu baik, namun karena tidak dibicarakan lebih dahalu dengan warga sehingga timbul aksi warga itu," kata Leli.
Karena itu, demikian Leli, sebelum pencairan dana PKH tahap II, pihaknya terlebih dahulu bertemu kembali dengan warga penerima PKH untuk membicarakan tentang ditabugnya sebagain dana PKH di koperasi. "Kami akan bicarakan lagi dengan warga. Mereka boleh menabung sebagian dana PKH itu di koperasi mana saja yang mereka suka, tidak harus di Obor Mas. Tapi mereka harus menabung," kata Leli.
Sebelumnya, kepada Pos Kupang, senin (10/3/2008), Ketua Kopdit Obor Mas, Leonardus Fredyanto mengaku, pihaknya tidak serta merta datang ke Kantor Posindo Kecamatan Talibura untuk proses penabungan dana PKH milik penerima PKH. "Tiga hari sebelum penerimaan dana PKH, kami didatangi kordinator di Kecamatan Talibura dan Waiblama, Ibu Leli yang menawarkan peluang bisnis kepada kami. Karena itu kami menyambut baik tawaran itu dan pergi ke sana untuk menangkap peluang itu selama lima hari berturut-turut," kata Fredyanto.
Total nasabah yang ditarik Obr Mas saat itu sebanyak 1.998 nasabah dengan total simpanan Rp 323.000.000,00 untuk disimpan pada dana pendidikan (sidandik). Bahkan pada Senin sore, 17 warga Waiblama secara sukarela datang ke Kopdit Obormas di Mauere untuk menyimpan dananya sebesar Rp 1.700.000,00.
Menurut Fredyanto, setiap pagi sebelum pencairan dana PKH, pihaknya memberikan sosialisasi kepada msyarakat penerima PKH. Jika ada sejumlah warga Kecamatan Waiblama yang mengaku tidak menerima sosialisasi, Fredyanto menduga, hal itu terjadi karena saat sosialisasi pagi hari itu warga itu belum datang.
sumber : poskup

Selengkapnya...

Ratusan guru tuntut perbaikan nasib ......

Ratusan guru Taman Kanak-Kanan (TKK) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Kamis (13/3/2008), mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka. Mereka menuntut DPRD Sikka untuk memperjuangkan perbaikan nasib para guru di wilayah itu.

Di ruang rapat Dewan para guru yang tergabung dalam Forum Peduli Hak dan Nasib Guru (FPHNG) Kabupaten Sikka itu, mengumandangkan hymne guru. Kepada Dewan para guru mempertanyakan sejumlah hal menyangkut kesejahteran mereka. Seperti dana lauk pauk, tunjangan pendidikan, dan uang perjalanan dinas. Terhadap tuntutan tersebut, DPRD Sikka berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru. Sementara Pemerintah Kabupaten Sikka akan menindaklanjuti tuntutan para guru dengan berkoodinasi dengan pemerintah pusat.
Disaksikan wartawan, Kamis (13/3/2008) siang, ratusan guru itu mendatang gedung DPRD Sikka sekitar pukul 12.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita. Saat itu DPRD Sikka sedang rapat gabungan komisi membahas LKPJ Bupati Sikka akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran 2007.
Setelah bernegosiasi, pimpinan DPRD Sikka dan anggotanya sepakat menskor sidang guna bertatap muka dengan para guru tersebut. Hadir saat itu, Pimpinan DPRD Sikka, Drs. AM Keupung dan EP da Gomez bersama anggota DPRD Sikka. Dari pihak Pemkab Sikka hadir Sekab Sikka, Drs. Sabinus Nabu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Drs. Petrus da Silva dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Drs. Robertus da Silva.
Para guru saat itu dikoordinir oleh Ketua FPHNG Sikka, Yakobus Geu dan sejumlah pengurus di antaranya Gabriel Togge, Robert Lodan, SpPd, dan Paulus Depa.
Ketua FPHNG Sikka, Yakobus Geu membacakan surat setebal dua halaman berisi lima pernyataan sikap. Pernyataan sikap tersebut lalu diserahkan kepada Pimpinan DPRD Sikka, AM Keupung. Setelah itu dialog antara guru, pemerintah dan DPRD Sikka selama kurang lebih satu jam setengah sejak pukul 12.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita.
Saat itu para guru mempertanyatakan program sertifikasi guru di atas 50 tahun, realisasi pembayaran uang tunjangan pendidikan, uang lauk pauk, uang perjalanan dinas dan uang tunjangan di luar jam pelajaran sekolah.
Benediktus Sensi dari SDK 5 Maumere dan Elvina Parera dari SDI St. Yoseph berharap DPRD bisa memperjuangkan nasib guru yang berusia 50 tahun ke atas untuk menerima kompensasi tunjangan lain karena tidak bisa mengikuti program sertifikasi.
Laus dari SMP 1 Bola mempertanyakan realisasi pembayaran uang lauk pauk yang belum diterima para guru. DRPD diminta membuat proposal kepada pemerintah pusat sehingga uang lauk pauk segera direalisasikan. Selain itu, kata Laus, DPRD memperjuangkan uang tunjangan kesehatan, uang perjalanan dinas guru dan tunjangan tugas belajar.
Tuntutan ini, demikian Laus, karena selama ini guru tidak menerima uang perjalanan dinas dan uang penginapan, transpor ketika melakukan tugas belajar, padahal pegawai negeri sipil (PNS) non guru mendapatkan hak itu.
Doniel Doseng mempertanyakan penghargaan pemerintah bagi guru yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun. Sementara Robert Lodang menggugah pembentukan badan hukum sekolah dan ketiadaan dana bantuan BOS selama setahun terakhir ini. Ia berharap ke depan, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan bisa mensosialisikan berbagai kebijakan dan aturan baru menyangkut kepentingan guru dan pendidikan sehingga para guru bisa memahami dengan benar aturan-aturan tersebut.
Kepala Sekolah SMP Nangarasong, Paulus Depa menggugah minimnya tunjangan pendidikan pemerintah kepada para guru sebesar Rp 4 juta per tahun, padahal jika menempuh pendidikan S1, jumlah biaya pendidikan bisa mencapai Rp 10 juta per tahun. Karena itu, diharapkan pemerintah dan DPRD bisa menaikkan dana tunjangan pendidikan bagi guru.
Yohanes Teta, guru SMA 1 Maumere minta pemerintah menurunkan biaya pembangunan fisik sebaliknya menaikan biaya pembanguann non fisik sehingga kesejahteraan guru meningkat. "Uang lauk pauk ini penting. Karena selama ini seluruh guru tidak mendapat tunjangan lain di luar gajinya. Padahal guru wajib mengajar 18 jam atau 24 jam. Semoga RAPBD 2009, uang lauk pauk bisa dimasukkan," harap Yohanes.
Ketua FPHNG, Yakobus Geu menuntut Pemkab Sikka dan DPRD Sikka segera menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan guru. "Kami minta uang makan, kami tidak mau tahu uang itu diambil dari mana. Sekab harus berinisiatif meminta dan berkoodirnasi dengan menteri keuangan unutk membuat kebijakan. Hasilnya harus disampaikan kepada kami sebelum Ujian Nasional (UN). Bagi guru yang sudah berusia di atas 50 tahun, jika tidak bisa ikut program sertifikasi, hendaknya bisa diberikan kompensasi khusus untuk pensiun," kata Yakobus.
Menyikapi tuntutan para guru, Ketua DPRD Sikka, AM Keupung berjanji DPRD akan memperjuangkannya. Ia menjelaskan, Pemkab Sikka dan DPRD sudah menganggarkan dana sebesar Rp 400.000.000,00 untuk program sertifikasi 200 guru tahun 2008 . Setiap tahun DPRD dan pemerintah akan anggarkan dana itu. Untuk guru yang sudah berusia di atas 50 tahun, DPRD akan memperjuangkan serifikasi karena hal itu belum dimungkinkan dalam regulasi aturan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Drs. Robertus da Silva menjelaskan, tahun 2007 sudah 260 guru yang ikut program sertifkasi. Sementara guru yang sudah sarjana baru 700 orang dari 3.000-an guru di Sikka.
Untuk guru berusia di atas 50 tahun, kata Robertus, belum dimungkinkan ikut program sertifikasi. "Kami minta dukungan politik dari DPRD. Untuk hal itu, Dinas P & K se-NTT sudah ajukan ke pusat namun sampai saat ini belum ada jawaban," kata Robertus.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Setkab Sikka, Drs. Petrus da Silva mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan RI mengenai realisasi pembayaran tunjangan tenaga kependidikan. Ia menjelaskan, dalam aturan Presiden Nomor 108/2007 mengenai tunjangan tenaga kependidikan tahun 2007, nilai nominal sudah masuk ke kas daearah sebesar Rp 1, 8 miliar. Tunjangan itu diberikan seusai golongan dan jabatan. Namun hingga saat ini belum bisa dibayarkan kepada para guru, karena masih dilakukan perhitungan selisih lebih. (vel)


Tuntutan para guru

1. DPRD menjelaskan implementarsi Surat Mendagri Nomor 841.7/680/BAK tanggal 22 Agustus 2007 tentang penyediaan makanan kepada PNS daerah oleh Pemkab Sikka
2. Tanggapan DPRD jika pemerintah belum mengimplemnasikan surat Mendari tanggal 22 Agustus 2007
3. DPRD perjuangan guru non sarjana berusia 45 tahun ke atas untuk program sertifikasi guru
4. DPRD gunakan hak budget merealisasikan tunjangan kependidikan yang berlaku surut sejak Januari 2007
5. DPRD diminta lakukan langkah konkrit

sumber: poskup

Selengkapnya...