Berantas Prostitusi di Rumah Penduduk

Lurah Kota Baru Amankan Aset Daerah

Kelurahan Kota Baru yang terletak persis di jantung kota Maumere kini gencar memberantas praktek prostitusi liar di rumah-rumah penduduk. Hal itu seiring dengan pengamanan aset-aset daerah di lingkup Kelurahan Kota Baru.
Demikian disampaikan Lurah Kota Baru, Yosefina Ilvani Kuki Jumat (25/2) di Maumere. Kuki menjelaskan, pengamanan aset khususnya di wilayah Kelurahan Kota Baru telah dilakukannya dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada penduduk. Sejumlah aset yang diamankan diantaranya di wilayah taman kota dimana para pedagang dan kaki lima dengan sengaja tanpa izin menjajakan dagangannya di tempat tersebut.
Sebelumnya dilakukan sosialisasi, jelas Kuki, tempat itu sering diklaim sebagai hak milik oleh oknum tertentu. Namun, setelah dilakukan sosialisasi hal itu tidak terjadi lagi dan menjadi areal taman kota.

"Sejumlah aset daerah yang kami amankan khususnya di wilayah Kelurahan Kota Baru sudah dijalankan dengan baik. Kini tidak ada lagi para pedagang liar yang berusaha di tempat tersebut," jelas Kuki.

Kuki menambahkan, aset daerah lainnya yang kini harus diamankan adalah wilayah bantaran kali mati yang saat ini oleh sejumah penduduk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan ada rumah penduduk juga dijadikan sebagai tempat prostitusi liar dimana para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan bebas beroperasi di tempat tersebut.

Kuki selaku lurah sudah memberi peringatkan baik secara terlulis maupun secara lisan. Bahkan ada yang diberikan peringatan berulang kali namun masih tetap melakukan aktifitas tersebut. Karena itu ia berjanji dalam waktu dekat akan mengambil langkah untuk segera mengeluarkan warga tersebut dari lokasi tersebut.

"Kami sudah mengarahkan dan meminta agar yang bersangkutan yang sering menampung para PSK itu segera membongkar rumahnya karena rumah yang dibangun itu terletak di atas aset daerah. Teguran lisan maupun tertulis sudah dilakukan, hanya saja kami nilai masih bandel. Hal itu terbukti dengan belum terealisasi apa yang dibuat dalam surat pernyataannya," tegas Kuki.

Kuki menambahkan, sejumah aset daerah yang oleh penduduk dijadikan sebagai tempat tinggal akan segera dibersihkan dalam waktu dekat. Sedangkan rumah-rumah penduduk yang dijadikan sebagai tempat beroperasinya para PSK selain dibongkar juga tidak diizinkan untuk berpraktek di wilayah Kelurahan Kota Baru. Menurut Kuki, sangat tidak etis di tengah kota masih ada rumah penduduk yang dijadikan sebagai tempat esek-esek.

Berdasarkan hasil pantauannya, tempat esek-esek yang terletak di bantaran kali mati itu, menjadi sangat ramai ketika menjelang tengah malam dimana para PSK adalah wanita dari kampung yang melayani kaum pria hidung belang dari berbagai kalangan.

"Di bantaran kali mati itu ada rumah penduduk yang dijadikan sebagai tempat prostitusi. Banyak lelaki hidung belang yang menjadi pelanggan para PSK. Para PSK itu bukan berasal dari luar Flores tetapi orang kampung yang berkeliaran di tengah kota dan tidak jelas di mana tempat tinggalnya," jelas Kuki. (kr5/ Timorexpress)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Perjalanan Dinas Fiktif?

Dugaan Korupsi DPRD Sikka

Seperti gayung bersambut. Setelah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT, Meridian Dewanta Dado, S.H melaporkan dugaan korupsi perjalanan dinas pimpinan DPRD Sikka, Badan Kehormatan (BK) dan Sekretaris DPRD Sikka menemui Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Negeri (Kjari) Maumere, memerintahkan bagian intel mengumpulkan data (puldata) dan pengusutan. Kepala Kejaksaan Negeri Maumere Sanadji, S.H, menyampaikan hal itu melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Maumere, Ahmad Jubair, S.H dikantornya. Ahmad menjelaskan laporan TPDI NTT tentang dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Sikka sudah disikapi jaksa. Tim dipimpin Kasi Intel untuk mendalami laporan TPDI.

Laporan Kajari Maumere telah dipelajari Kajari dan telah disikapi dengan proses pengusutan dan pengambilan data lapangan. Tim jaksa mengecek kebenaran perjalanan dinas tersebut dengan melihat fakta yang dilaporkan. “Apa yang akan kami gali dilapangan telah kami konsepkan dan tinggal kami perdalam di lapangan, “ tegas Ahmad.
Anggota DPRD Sikka, Siflan Angie, menegaskan, perjalanan dinas itu tidak dianggarkan dalam APBD II. “Tidak ada anggaran ke MA konsultasikan kasus Alex Longginus. Yang ada anggaran perjalanan penguatan kapasitas anggota Dewan seperti Bimtek, “ tegas Siflan.

Sebelum keberangkatan ke Jakarta, kata Siflan, sudah ada informasi bahwa Alex bebas murni. Namun mereka ngotot ke Jakarta. Apa yang mau dipertanggungjawabkan kepada Dewan. Penjelasan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri (PN) Maumere, sama saja menyatakan Alex masih berstatus terdakwa kasus purnabakti. Mereka buang-buang waktu dan uang ke Jakarta. Keputusan status Alex sudah dirilis di website MA dua minggu sebelum ke Jakarta.

“Yang saya sampaikan bukan mencari popularitas. Saya mau tanya urgensinya apa dan hasilnya apa dari perjalanan dinas tersebut. Mau bertemu petinggi MA, ternyata staf panitera menjelaskan status Longginus masih terdakwa,” tegas Siflan.

Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sikka, Cornelis Soge, menyayangkan perjalanan dinas yang sama sekali tak memberi manfaat kepada rakyat. Biaya yang digunakan tak besar. Tapi penggunaan uang rakyat sepeserpun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Diberitakan sebelumnya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga dan Felik Wodon, ketua, wakil ketua dan anggota BK, L. BOY, Paolos Nong Susar, dan Petrus Ruamat Pelang serta Sekretaris DPRD, Vincent Hulir diadukan TPDI ke Kejari Maumere, Senin (28/02/2011) pagi. Mereka diduga melakukan perjalanan dinas fiktif ke MA mengkonsultasikan status Alex dalam kasasi kasus korupsi dana purnabakti yang dilakukan Alex semasa menjabat Bupati Sikka. Perjalanan dina fiktif menelan biaya Rp. 90 juta disinyialir tidak dianggarkan dalam APBD.(ris/aly – Flores Star)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...