Dua Aksi Ditengah Sorotan Dugaan Korupsi

Seruan Moral dan Mosi Tidak Percaya

PMKRI & GMNI, didua lokasi berbeda

Ditengah sorotan masyarakat Kabupaten Sikka akhir-akhir ini terkait dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintahan dan pejabat Sikka, belasan pemuda dari dua organisasi mahasiswa yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka dan Persatuan Mahasiswa Katolik (PMKRI) Cabang Sikka menggelar aksi demonstrasi menuntut agar semua indikasi penyalahgunaan yang melibatkan sejumlah oknum pemerintahan dan kasus korupsi dibongkar tuntas. Dua kelompok ini melakukan orasi didua lokasi berbeda. PMKRI Cabang Sikka melakukan orasi dan pertemuan dengan anggota dewan di gedung DPRD Sikka, sedang GMNI melakukan mimbar bebas dengan orasi berapi-api diperempatan Jalan Eltari, berseberang jalan dengan bekas Pasar Perumnas. Kedua aksi ini dilakukan sejak pagi hari. PMKRI diterima dan bertatap muka dengan pimpinan DPRD Sikka Rafael Raga, Wakil Ketua Alex Longginus dan Felix Wodon dan beberapa anggota dewan di Ruang Kulababong. Sedang GMNI sama sekali tak mengagendakan pertemuan dengan dewan.

PMKRI
Dalam pertemuan itu PMKRI Sikka menyoroti sejumlah data faktual yang sedang terjadi di Kabupaten Sikka yang menurut mereka melawan rasa keadilan masyarakat. Dalam catatannya, PMKRI membeberkan beberapa kasus yang terindikasi penyelewengan yakni kasus penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) di Bagian Kesra Setda Sikka 2009, masalah honor kader dan operasional posyandu untuk 1500 orang di tahun 2010, masalah pekerjaan pembangunan puskesmas baru rawat inap di Tanarawa 2010 yang lebih buruk dari bangunan lama, pembangunan Kantor Bupati Sikka yang baru yang menurut PMKRI sangat amburadul dan menyalahi ketentuan (Kepres No.80 Tahun 2003 dan ketentuan lain), pembangunan Puskesmas Tuanggao Palue yang belum terselesaikan, kasus SPPD fiktif yang melibatkan Ketua DPRD Sikka dan soal realisasi studi banding anggota DPRD Sikka ke Manado terkait pembuatan Perda Moke dan beberapa studi banding dan BIMTEK lainnya.

Dari temuan tersebut, PMKRI Sikka didepan anggota dewan terhormat menyerukan seruan moral dalam pernyataan sikapnya, antara lain menyerukan desakan agar anggota DPRD Sikka bekerja dengan hati nurani dan mampu mengawal proses hukum penyelesaian kasus Bansos yang terindikasi korup Rp 10,7 Miliar. PMKRI juga menyerukan agar kaum alim ulama dari berbagai agama untuk berani mengambil sikap ditengah maraknya korupsi dan rendahnya integritas moral dikalangan penyelengara negara dan menyatakan bahwa pihak eksekutif dibawah pemerintahan Bupati Sikka Sosimus Mitang dan Wakil Bupati Sikka Wera Damianus kredibilitasnya sangat meragukan terkait maraknya kasus korupsi yang meilbatkan aparatur pemerintah dilingkup Pemkab Sikka.

Seruan moral ini dibacakan diruang Kulababong yang disaksikan para wartawan yang meliput dan anggota masyarakat umum lainnya. PMKRI sendiri datang dengan pakaian kebesarannya dan berorasi didepan gerbang sebelum akhirnya diterima dewan.

Terkait pernyataan seruan moral tersebut, anggota dewan menjelaskan bahwa selama ini tugas untuk membongkar kasus Bansos sudah dan sedang berjalan dan diketahui publik lewat media massa yang intens meliput. Pernyataan sikap PMKRI juga menjadi suport bagi dewan dan merupakan bagian dari pengawasan masyarakat. Beberapa kasus yang disebutkan juga sedang ditindaklanjuti.

GMNI
Aksi lebih berapi-api dalam sebuah mimbar bebas ditunjukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Mimbar bebas yang berada tepat dipojok perempatan Jalan Eltari, berseberangan dengan Kantor BPN Sikka berdiri sederhana namun menjadi sentral perlawanan terhadap ketidakadilan. Hanya sampah bekas menjadi lantainya, pecahan botol dan bau got yang menyengat , juga sebuah pohon kecil penahan terik. Ada pula sisa-sisa arang bekas membakar pisang. Pisang itu hanya sebagai alas perut. Maklum, mimbar bebas ini berlangsung pagi hingga sore hari.

Para oratornya tak pernah putus dan silih berganti memberikan pencerahan tentang berbagai kasus korupsi kepada masyarakat yang simpang siur berseliweran. Aksi ini mendapat perhatian pengguna jalan, masyrakat kecil dan beberapa orang yang besimpati.

Secara umum dalam orasinya, para pemuda menyatakan bahwa praktik KKN di Kabupaten Sikka sudah mencapai taraf yang mengkwatirkan. Selain kasus penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 10.7 Miliar yang menurut mereka diduga kuat melibatkan Bupati Sikka Sosimus Mitang, GMNI juga menyoroti berbagai kasus lain yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Atas berbagai permasalahan tersebut, orasi GMNI dengan mimbar bebas yang berlangsung dari pagi hingga sore hari secara tegas menyatakan sikap mereka, yakni Mosi tidak percaya lagi dengan pemerintah SODA (Sosi-Dami) karena dinilai tidak mampu dan gagal mengemban amanat rakyat Kabupaten Sikka.

Mimbar Bebas dari GMNI akan berlangsung lagi hari berikutnya yakni Selasa (24/052011). Akhir dari orasi ini menurut agenda GMNI adalah penyalaan lilin demokrasi di lokasi Patung Kristus Raja saat memasuki malam hari.

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

Perjalanan Dinas Pakai Dana Bansos

Pansus Dana Bansos

Penyimpangan nomenklatur penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang terindikasi dugaan korupsi merugikan keuangan negara. Indikasi penyimpangan nomenklatur itu, antara lain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode pada Mei 2009 di Kupang, pembelian cinderamata dan perjalanan dinas. Ini semua merupakan bagian dari penyimpangan dana Bansos senilai Rp 10,7 miliar temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT. Fakta itu terungkap dalam penyelidikan tim Pansus Bansos DPRD Sikka, Jumat dan Sabtu (20-21/5/2011) diruangan komisi A DPRD Sikka. Penyelidikan kepada sejumlah pejabat dan staf yang terkait langsung dan tidak langsung makin menarik dengan terungkapnya penggunaan keuangan yang tidak sesuai nomenklatur. Pneyelidikan tim pansus Sabtu (21/5/2011), dihadapan Kabag Humas dan Kabag Umum Setda Sikka, Markus Welung dan Chris Gagi.

Kepada Markus dan Chris, pansus mengkomfirmasikan penggunaan dana bansos untuk pelantikan bupati/wakil bupati sebesar Rp 50 juta, permintaan dana setiap kali perjalanan dinas bupati Rp 10 juta sampai Rp 15 juta dan pembelian cinderamata kepada tamu Rp 75 juta.

Komfirmasi keterangan ini karena sebelumnya Bendahara Pembantu Bagian Kesra Setda Sikka, Yosep Otu dan mantan Kabag Kesra Setda Sikka, Servasius Kabu membeberkan penggunaan uang yang tak sesuai ketentuan. Namun Chris dan Markus kelabakan menjelaskan dengan detail alokasi anggaran pelantikan, perjalanan dinas dan pembelian cinderamata.

Ketua Pansus Bansos DPRD Sikka, Landoaldus Mekeng, menjelaskan, pelantikan bupati.wakil bupati di Kupang dan keberangkatan keluarga pejabat telah disiapkan anggaran dari bagian umum dan humas. Namun diambil juga dari dana bansos, ada pihak lain mita lagi Rp 50 juta, karena diinformasikan hanya disiapkan Rp 1,5 juta. Beli pakaian pelantikan dan cek up kesehatan juga pake dana bansos. Mungkin uangnya tidak cukup.

Chris menjabat Kabag Umum Setda Sikka sejak 2006 mengakui biaya pelantikan di Kupang dialokasikan Rp 100 juta. Garis besar penggunaan meliputi transportasi keluarga bupati/wabup yang masing-masing mendapat jatah 25 orang atau keseluruhan 50 orang.

Dengan perhitungan setiap anggota keluarga membutuhkan biaya transportasi Rp 1 jjuta. Selain itu 25 orang pejabat eselon II, III dan 1V dari mlingkungan Setda Sikka seperti sekda, asisten, staf ahli dan staf lainnya, perjalanannya menggunakan dana dari bagian umum.

Dana tersebut juga digunakan membiayai seluruh kegiatan mulai dari acara, dekorasi, kosumsi dan undangan. “Jumlahnya sekitar Rp 100 juta, sudah kami SPJ-kan. Tadi sebelum kesini saya menanyakan dulu kebendahara tapi nanti saya komfirmasi lagi,” kata Chris.

Menurut Lando, mantan Sekda Sikka, Sabinus Nabu, dihadirkan dalam rapat pansus Kamis (19/5/2011), menjelaskan, pelantikan dialokasikan Rp 25 juta untuk bupati dan 60 juta wakil bupati. “Berarti Sekda tipu kami. Katanya dana itu kurang sehingga diambil dari dana bansos atau bagian umum punya anhka yang benar,” kata Landoaldus Mekeng.

Ditanya pansus tentang pembelian cinderamata sebesar Rp 75 juta dari dana bansos, Chris mengaku tidak tahu. Begitu juga alokasinya dari bagian umum, Chris mengaku tidak mengetahuinya lagi.

Markus Welung, menduduki jabatan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) sejak awal tahun 2009, dijelaskan ketua pansus bahwa permintaan keterangan ke humas karena kaitan perjalanan dinas bupati yang diurus humas. Dalam setiap kali kunjungan kedesa, bupati sering memberi bantuan kepada masyarakat dari dana bansos.

“Saya tidak hafal persis berapa banyak. Tugas saya hanya mencatat dan menyampaikan kepada instansi yang terkait. Berapa kali perjalanan selama tahun 2009, saya tidak ingat. Data nanti saya sampaikan,” kata Markus.

Landoaldus mengatakan dana bansos, digunakan selama tahun 2009 dari keterangan bagian kesra sebesar Rp 579 juta. “Frekuensi kunjungan bupati kedesa-desa berapa banyak. Keluar dari daerah Sikka berapa kali selama tahun 2009, soalnya keterangan dari Yosep mengatakan setiap kali jalan keluar daerah bupati minta 10 sampai 15 juta, lagi dari dana bansos,” tegas Lando.

Wakil Ketua Pansus, Welly Pega, menanyakan besaran biaya perjalanan dinas dari bagian umum untuk bupati sekali keluar daerah. Kalau ke Jakarta berapa?

“Keterangan dari bendahara pembantu dana bansos menyatakan, setiap kali perjalanan bupati telepon minta uang Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, tambah anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDIP.


Namun Chris mengaku tak tahu permintaan dana itu. “Saya tidak tahu bupati minta dana Rp 10 sampai Rp 15 juta ke kesra. “Perjalanan dinas pejabat lain juga kami urus dan dalam kasus-kasus tertentu didisposisikan dari bupati. Kalau Kabag Ekonomi sering gunakan SPPD keluar daerah,” jelas Chris.

Welly kuatir, dana perjalanan dinas yang diberikan dari bagian umum tidak cukup sehingga bupati meminta tambahan dana kebagian kesra. Markus menimpali bahwa selama ini bupati tidak pernah mengeluh uang kurang.

Menurut keterangan Yosep dan Servas kepada pansus, lanjut Welly, ketika bupati ke Jerman, sekitar bulan september 2009, minta diberikan Rp 25 juta diambil dari dana bansos. “Mungkin untuk uang saku?”tanya Welly, Chris menjawab, kemungkinan tak ada SPPD yang diurusnya, sehingga perjalanan dinas keluar negeri itu ditanggung instansi pemerintahan ditingkat propinsi.

Anggota pansus, Agus Pora menanyakan penggunaan uang untuk acara sykuran pelantikan yang diadakan diberbagai tempat di Sikka, apakah juga pakai dana bansos.

Ambros Dan menambahkan, setiap kunjungan ke desa-desa, bupati selalu memberikan minimal Rp 1 juta untuk uang bako wua taa atau uang roko dan siri pinang. (flores star/ius ris)

www.inimaumere.com

Selengkapnya...