GMNI Sikka Galang Tanda Tangan Dukung KPK

Nyatakan Mosi Tidak Percaya bagi Kejari Maumere

Setelah menggelar mimbar bebas terkait dana bansos (bantuan sosial), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Sikka kembali kejalan. Aksi simpatik pengumpulan tanda tangan dari masyarakat Sikka di gelar. Aksi masih terkait dugaan penyelewengan dana bansos yang merugikan daerah senilai Rp 10,7 miliar sesuai temuan BPK Perwakilan NTT. Aksi GMNI berlangsung tiga hari berturut-turut. Dimulai dari Selasa (14-6/2011) hingga Kamis (16/6/2011). Pengumpulan tanda tangan dimaksud sebagai dukungan masyarakat Kabupaten Sikka terhadap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI agar mengambil alih kasus bansos. Desakan KPK mengambil alih dugaan korupsi tersebut menurut GMNI Sikka terkait lambannya Kejari Maumere menangani perkara-perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Sikka. Dalam selebaran yang ditandatangani Ketua DPC GMNI Sikka, Benediktus Lukas Raja dan Sekretarisnya, Ignatius Candra Say, GMNI Sikka memaparkan beberapa kasus yang masih tersendat di ruang Kejari. Terkait masalah tersebut, GMNI Sikka menyatakan mosi tidak percaya kepada Kejari Maumere dan mendukung KPK untuk segera mengambil alih kasus bansos.

Terhadap Panitia Khusus (Pansus) Bansos yang dibentuk DPRD Sikka yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang mengetahui aliran dana bansos, GMNI Sikka menyatakan mendukung Pansus Bansos dan semua anggota DPRD Sikka untuk merekomendasikan semua hasil penyelidikan kepada KPK RI.

Aksi selama tiga hari dilakukan diberbagai titik di Kota Maumere seperti di gerbang Kampus Universitas Nusa Nipa Maumere, Terminal penumpang Madawat dan Lokaria, pertokoan Mekarjaya, Taman Kota dan beberapa tempat lainnya.

Aksi kumpul tanda tangan diwarnai berbagai orasi dari sejumlah orator GMNI. Mereka tetap kencang menyatakan sikap tegas agar kasus bansos yang menodai perasaan rakyat Kabupaten Sikka dibongkar seluas-luasnya. Siapapun yang terlibat agar dihukum seberat-beratnya. Demi tegaknya supremasi hukum, GMNI Sikka mendesak KPK turun ke Sikka agar kasus bansos senilai Rp 10,7 miliar dapat dibongkar tanpa tebang pilih.

Di semua tempat, warga masyarakat sangat antusias memberikan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan pada sehelai kain putih. Dicky sapaan akrab Ketua DPC GMNI Sikka, mengatakan kain yang telah dibubuhkan tanda tangan akan dibawa pada rapat paripurna pansus bansos DPRD Sikka. “Jelas, aspirasi akyat Sikka menghendaki kasus bansos ditangani KPK, harus menjadi rekomendasi DPRD Sikka dalam penyelesaian kasus bansos,” jelas Dicky.


Perkara Korupsi di Kejari Maumere (sumber GMNI Sikka); Kasus pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, kasus pembangunan gedung veem, kasus Alkes, kasus dugaan korupsi perjalanan fiktif bupati dan wakil bupati, kasus dugaan korupsi proyek Puskesmas Palu’e, kasus dugaan korupsi PD Mawarani, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas ke Mahkama Agung RI, kasus dugaan korupsi dana bimtek, kasus dugaan korupsi Puskesmas Mapitara.

***

Selain GMNI Sikka, hari Jumat (17/6/2011), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sikka menggelar aksi damai di Kejaksaan RI Maumere. Aksi yang dilakukan PMKRI menuntut agar KPK mengambil alih kasus bansos Rp 10,7 miliar.

Foto: Vicky da Gomez

www.inimaumere.com

Selengkapnya...