Tolak Kenaikan BBM, BOM Sikka Gelar Aksi

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) juga dilakukan sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Sikka. Di Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, sekitar 100 mahasiswa yang bergabung dalam BOM (Barisan Oposisi Masyarakat) Sikka melakukan aksi unjuuk rasa yang secara tegas menolak kenaikan harga BBM, yang direncanakan akan dilakukan pada 1 april ini. Massa mahasiswa terdiri dari GMNI Cabang Sikka, PMKRI Sikka, LMND Sikka, PRD Sikka dan BEM Universitas Nusa Nipa menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. BOM Sikka dalam aksinya tersebut sempat berupaya menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang di halaman Kantor Bupati Sikka sebagai simbol duka cita atas rencana pemerintah. Aksi ini mampu dihalangi petugas kepolisian Polres Sikka
Penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga diwarnai dengan pembakaran foto Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono sebagai simbol protes terhadap pemerintah.

BOM Sikka sekitar pukul 09.00 Wita, Kamis (29/3) sempat berdialog dengan dewan dan menuntut sikap tegas DPRD Sikka menolak secara resmi rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM.

Longmarch aksi unjuk rasa dimulai dari pertigaan Hotel Permata Sari Wai Oti. Massa elemen mahasiswa kemudian melewati Jalan Ahmad Yani, Kesehatan, Mo'a Toda, Anggrek hingga Jalan Eltari yang menjadi pusat unjuk rasa.
Sepanjang jalan, mahasiswa terus melakukan orasi menolak rencana kenaikan harga BBM.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibagikan, selain menuntut pemerintah pusat agar membatalkan rencana kenaikan harga BBM, BOM Sikka juga mendesak mundurnya Pemerintahan SBY-Boediono karena dinilai tidak mampu dan hanya menciptkan konflik baru ditengah masyarakat. BOM juga mendesak dikembalikannya Tata-kelola Migas sesuai dengan ketentuan Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945, mencabut UU No.22 Thn 2001 Tentang Migas yang dinilai berbau liberalisasi dan neokolonialis, cabut Perpres No. 55 Tahun 2005 yang menyerahkan harga BBM pada “harga pasar”, nasionalisasi tambang asing, moratorium hutang luar negri, moratorium biaya aparatus negara, naikkan produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional hingga di atas 1 juta barrel perhari. BOM Sikka juga menuntut pemerintah segera melakukan investasi untuk eksplorasi di ladang-ladang minyak atau blok baru.

Selain pernyataan sikap berskala nasional, BOM Sikka mendesak DPRD Sikka dan Bupati Sikka untuk mengadakan operasi pasar murah untuk meredam melonjaknya harga bahan makanan pokok di pasar. BOM juga mendesak DPRD Kabupaten Sikka, Bupati Sikka dan semua SKPD untuk melakukan penghematan APBD Kabupaten Sikka, misalnya tidak menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas serta menyoroti penuntasan kasus-kasus korupsi di Sikka.

Keberadaan para demonstrasn BOM Sikka yang memprotes serta menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM mendapat pengawalan dari Polres Sikka. Meski keadaan sempat memanas karena adanya beberapa aksi yang dihalangi petugas seperti upaya mengibarkan bendera setengah tiang. Namun secara umum aksi para elemen mahasiswa yang tergabung dalam BOM Sikka berlangsung aman. BOM Sikka merencanakan akan melakukan aksi serupa penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM hari Sabtu (31/3).

Aksi penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM terjadi disejumlah kota di Indonesia. Berbagai aksi menimbulkan korban luka-luka baik dipihak mahasiswa maupun polisi serta fasilitas umum.

foto: Vicky da Gomez

www.inimaumere.com

Selengkapnya...

BBM Naik = Bukti Wajah Buruk Penerapan Kapitalisme

oleh: Ayu Susanti

Negeri ini sedang mengalami keguncangan. Kebijakan baru yang akan dikeluarkan April 2012 nanti menuai respon yang sama dari rakyat, yakni penolakan.
Saat ini berbagai bentuk penolakan kenaikan BBM dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidaksetujuan naiknya BBM. Penolakan itu diekspresikan dalam berbagai bentuk, baik demonstrasi, aksi, tulisan, audiensi ke DPR, DPRD dan berbagai instansi/lembaga, seminar, diskusi, tabligh akbar, melalui survei, berbagai obrolan termasuk di warung dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya.
Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI, 11/3/2012) menunjukkan bahwa 89,20 persen masyarakat desa menolak kenaikan BBM. Adapun masyarakat kota yang menolak kenaikan BBM sebesar 77,91 persen. Rata-rata rakyat yang menolak kenaikan BBM adalah 86%. Hal ini berarti sebagian masyarakat Indonesia menolak BBM. Namun mengapa pemerintah tetap menutup telinga, mata dan hati untuk lebih memilih tetap menjalankan kebijakan tersebut?

Dampak dari kenaikan BBM tentunya akan sangat dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat miskin. Dengan BBM naik, biaya produksi akan bertambah, sebagian para pengusaha akan gulung tikar karena tidak mampu untuk menekan biaya produksi yang melonjak.


Disamping itu secara alami kebutuhan pokok akan naik sehingga daya beli masyarakat akan menjadi turun. Nasib rakyat miskin semakin tercekik karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan angka kemiskinan akan bertambah.

Lantas dengan kebijakan kenaikan BBM ini siapakah yang diuntungkan?

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini salah satunya untuk menghemat anggaran APBN. Benarkah begitu? Dengan alasan minyak dunia mengalami kenaikan maka pemerintah langsung bersikap untuk menaikan BBM dengan tujuan penghematan APBN. Padahal penerimaan migas pemerintah sebenarnya cukup besar.

Dalam APBN 2012 tercantum pendapatan minyak bumi Rp 113,68 triliun, pendapatan gas alam Rp 45,79 triliun, pendapatan minyak mentah (DMO - Domestic Market Obligation) Rp 10,72 triliun dan PPh migas Rp 60,9 triliun.

Total pendapatan tersebut adalah Rp 231,09 triliun. Jika harga minyak dunia naik, maka jumlah pemasukan dari migas itu juga naik.

Dalam RAPBN-P 2012 pemasukan dari migas mencapai Rp 270 triliun. Hal ini berarti ada kenaikan pemasukan migas sekitar Rp 40 triliun. Semua angka ini menurut pemeritah sendiri.

Permasalahan yang dibesar-besarkan oleh pemerintah kalau harga minyak naik, beban subsidi akan terus naik. Menurut asumsi pemerintah jika harga BBM tidak dinaikkan maka subsidi BBm akan meningkat dari Rp 123 triliun menjadi Rp 170 triliun.

Maka ada kenaikan sekitar RP 46 tiliun. Kalau dihitung berdasarkan angka pemeirntah sendiri ada pemasukan migas sebesar Rp 40 triliun, hal ini berarti hanya kurang Rp 6 triliun.

Kekurangan ini bisa tertutupi dari anggaran lain. Misalnya anggaran kunjungan pemerintah (plesiran) yang tidak efektif. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk pemerintah menaikan BBM. Tapi apakah alasan yang digunakan adalah penghematan APBN?

Saat ini kekacauan terjadi diman-mana. Termasuk kekacauan pengelolaan migas, salah satunya BBM, dengan adanya aturan yang membolehkan pihak asing untuk turut andil dalam pemanfaatan BBM.

Hal ini wajar terjadi karena adanya liberalisasi migas yang berlandaskan kapitalisme. Kapitalisme hanya berlandaskan pada materi. Terus menginginkan materi dengan cara apapun termasuk perampokan BBM secara halus oleh pihak asing.

Saat ini cengkraman asing semakin kuat. Sehingga kebiijakan pemerintah terkait kenaikan BBM tidak terlepas dari pengaruh asing.

Dengan naiknya BBM, asing akan bisa masuk menjajakan BBM kepada rakyat untuk meraih keuntungan dan bersaing dengan SPBU milik negeri. Jadi siapakah yang diuntungkan dalam kenaikan BBM ini? Rakyatkah?

Mengapa semua ini terjadi? Tentu kapitalisme bukanlah berasal dari Zat Yang Maha Tinggi dan Sempurna yaitu Allah, namun kapitalisme ini berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme) yang berasal dari manusia.

Aturan ini tentunya tidak bisa melahirkan kemaslahatan apalagi mendatangkan keridloan Allah. Hal ini dikarenakan yang membuat aturan ini adalah manusia yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan sehingga aturannya pun tidak jauh beda dari sifat manusia itu sendiri yakni lemah dan terbatas.

Berbeda dengan islam. Islam mengatur pengelolaan SDA (termasuk migas). Dalam islam diatur tentang kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

SDA termasuk kedalam kepemilikan umum yang hanya berhak dinikmati oleh khalayak ramai dan tidak boleh diprivatisasi. Apalagi diprivatisasi oleh pihak swasta asing. SDA (termasuk migas) harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi seluruhnya kepada rakyat.

Adapun adanya biaya yang dikeluarkan oleh rakyat itu hanya biaya operasional saja, sehingga rakyat akan bisa menikmati SDA (termasuk migas) dengan cuma-cuma bahkan gratis tanpa harus mengeluarkan biaya yang melambung tinggi seperti saat ini.

Kenaikan kebutuhan pokok dan lain sebagainya pun bisa diminimalisasi bahkan bisa tidak akan terjadi kenaikan kebutuhan pokok dan yang lainnya dengan kenaikan yang tidak wajar dan rakyat pun tidak akan terbebani untuk memenuhi kebutuhannya karena negara sudah mengaturnya dengan baik sehingga rakyat pun sejahtera.

Namun kondisi seperti ini hanya bisa didapatkan ketika islam diterapkan di sleuruh aspek dalam kehidupan. Dengan islam, semua permasalahan termasuk BBM akan terselesaikan dengan tepat dan benar.

Jika kita mau terlepas dari semua permasalahan yang ada hanya satu cara untuk menyelesaikannya yakni dengan penerapan islam secara menyeluruh dalam bingkai khilafah, kepemimpinan umum kaum Muslim seluruh dunia dimana diterapkan syariat Islam secara sempurna dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan da’wah dan jihad.

Penerapan islam secara menyeluruh dalam kehidupan adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah dan konsekuensi keimanan kita sebagai muslim.

Jika masih tetap memilih aturan lain yang bukan berasal dari Allah dan lebih memilih aturan buatan manusia maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah.

Oleh karena itu kita selaku umat muslim harus senantiasa istiqomah untuk menerapkan islam dibawah naungan khilafah dalam kehidupan.
Terimakasih kepada Redaksi yang telah memuat tulisan opini ini. (detiknews)


Oleh: Ayu Susanti
Geger Suni 2 No. 55A Bandung

www.inimaumere.com

Selengkapnya...