Pemekaran dari Kabupaten Sikka
![]() |
Tim Observasi Kemendagri Kunjungi Waiara |
Ir. Rosihan, MUEM, mengatakan perlu diantisipasi berbagai hal agar kabupaten induk tetap terurus setelah adanya pemekaran. "Jangan sampai anaknya belum bisa berlari ibunya melahirkan lagi. Sehatkan dulu. Jadi jangan keburu napsu, mari kita laksanakan dan perjuangkan sebaik mungkin. Ada waktunya kalau memang ada hasrat untuk itu, akan bisa tercapai," katanya.
Ia menambahkan mudah-mudahan tidak ada konflik masalah perbatasan. Karena bagaimanapun juga banyak pengelaman mengenai batas setelah pemekaran. Ini menjadi masalah. Seperti yang disampaikan dalam presentasi Bupati tadi, semoga induknya melahirkan bayi yang sehat. Jangan sampai setelah melahirkan anaknya sehat ibunya sakit-sakitan. Analoginya seperti itu, kata Rosihan.
"Mudah-mudahan perjuangan yang panjang dalam rangka pembentukan Kota Maumere pemekaran dari Kabupaten Sikka ini ada hasilnya. administrasi syukur tidak ada yang kurang, sudah lengkap semua. Soal jadi atau tidak tidak jadi itu ada yang lebih berhak menentukannya. Mudah-mudahan doa kita semua terwujud sehingga Maumere terpilih sebagai kota otonom,' Demikian Rosihan menyambut harapan masyarakat Maumere.
Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera dalam mukadimah tatap muka sebelum presentasi tentang kondisi Kabupaten Sikka menjelaskan tentang perjuangan panjang dalam usaha membentuk Kota Otonom Maumere, sejak Kotif, kotamadya hingga sekarang.
Beliau juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan tim observasi di Maumere. Bupati Sikka yang baru terpilih 6 Juli 2013 lalu tersebut mengatakan bahwa usulan dengan berbagai ketentuan persyaratan sudah disampaikan. Tetapi berdasarkan peryasaratan-persyaratan tersebut, kelayakan mesti sesuai ketentuan peraturan yang ada. Pembentukan suatua daerah pemekaran menurutnya tidak lepas dari kondisi daerah asalnya, yaituh kabupaten.
Tim Observasi beranggotakan empat orang bersama Ketua Ir. Rosihan. Anggota lainnya adalah; Rony Saragih, S.Sos, Msi, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Negeri,
Erwin Fauzi, SH, MH, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Dewan Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I, Kementeriaan Hukum dan HAM,
Haryadi Ikshan, AMD, Staf Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Ngeri
dan Philip Corputty, S.Sos. Staf pada Direktorat Penataan Daerah Kemneteriaan Dalam Negeri. Dari Pemerintahan Provinsi NTT diwakili Kristianus Rony Tobu, ST, Kepala Sub Bagian Pengembangan Daerah pada Biro Pemerintah Provinsi NTT.
Sedang Pemerintah Kabupaten Sikka diwakilkan Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar, dr. Valentinus Sili Tupen, MKM, sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Yosep Benyamin, SH, Kepala Bagan Pemerintahan Setda Kabupaten Sikka, Rafael Raga, SP, Ketua DPRD Sikka dan Mayor (Arm) Drs. Syafei, Kepala Staf Kodim 1603 IX Udayana.
Usai melakukan tatap muka, Tim Observasi didampingi Wakil Bupati Sikka dan Ketua DPRD Sikka Rafael Raga berkeliling ke beberapa tempat di dalam kota Maumere serta mngunjungi Wolon Bue di Desa Waiara dimana wilayah ini akan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sikka.