Wednesday 9 April 2008
Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka, Herman Bela, S.H, Senin (7/4/2008), sejak pukul 08.30 Wita hingga pukul 13.30 Wita atau selama lima jam disandera oleh Falerianus sekeluarga. Penyanderaan yang terjadi di ruang Kepala seksi (Kasi) Sengkela Konflik dan Perkara (SKP) BPN Kabupaten Sikka itu terjadi lantaran sertifikat hak milik tanah nomor 138 atas nama Falerianus Selong/Lamahala masih 'ditahan' kepala BPN.
sumber : poskup
Herman baru bisa dibebaskan atau dikeluarkan dari ruangan itu setelah Wakapolres Sikka, AKP Matheus Mau, dan sejumlah anggota brimob Sikka datang menyelamatkan dan mengevakuasi Herman keluar dari Kantor BPN untuk diberangkatkan ke Jakarta hari itu juga.
Sebelumnya, Falerianus didampingi istrinya, Gema Magdalena, dan sejumlah anggota keluarganya antara lain Betty Amalo, Andras FL, Dominggus M ND, Moce ND, Ota Dubu, Magdalena Lorche dan Gerson ND, menemui Herman Bela mempertanyakan sertifikat hak milik nomor 138 yang belum diberikan kepada ahli waris, Falerianus. Namun karena tidak tercapai kata sepakat, keluarga Falerianus langsung 'menyekap' Herman di ruang Kasi SKP. Falerianus Cs berdiri memalang di pintu ruangan itu sehingga Herman tidak bisa keluar.
Aksi ini dilaporkan ke Polres Sikka, sehingga sejumlah aparat Polres mendatangi lokasi dan mencoba melakukan negosiasi pembebasan Herman. Keluarga tetap menuntut hari itu juga Herman menyerahkan sertifikat itu kepada mereka.
Hingga pukul 13.00 Wita, Falerianus dan keluarganya masih 'menyekap' Herman di ruangan itu. Sekitar pukul 13.30 Wita, Wakapolres Sikka, AKP Matheus Mau, datang bersama sejumlah anggota brimob berpakaian lengkap. Setelah tiga menit berbicara dengan Herman di dalam ruangan itu, Matheus keluar dan bernegosiasi dengan keluarga Falerianus untuk bisa membebaskan Herman.
Matheus menjelaskan, Herman tidak bermaksud 'menahan' sertifikat itu, namun karena ada sedikit masalah saat proses ukur tanah, maka hal itu harus diklarifikasikan lagi dengan BPN NTT dan BPN pusat. "Kita akan bertemu kembali di sini tanggal 21 April. Sekarang Kepala BPN mau ke Jakarta untuk konsultasi masalah itu," kata Matheus meminta pengertian keluarga Falerianus.
Namun keluarga Falerianus tetap bersikeras meminta sertifikat itu. Karena tidak tercapai kata sepakat, maka Wakapolres dengan tegas memerintahkan anggota brimob mengamankan dan mengevakuasi Kepala BPN. "Saya perintahkan, amankan Kepala BPN sekarang juga, keluarkan, evakuasi dia. Cepat!" perintah Matheus langsung diikuti anggota brimob. Keluarga Falerianus berang. Namun berkat kesigapan brimob, Herman bisa diselamatkan dan dievakuasi.
Dikonfirmasi wartawan, salah seorang anggota keluarga Falerianus bernama Betty menjelaskan, tanah hak milik bersertifikat nomor 138 itu atas nama nenek mereka, Selong Lamahala, dengan ahli waris ayah mereka, Falerianus Selong. Namun sejak tahun 1970-an Falerianus merantau hingga pulang tahun lalu.
Proses pembukuan sertifikat dilakukan neneknya sejak tanggal 21 September 1991 lalu, namun hingga saat ini sertifikatnya belum diambil. Ketika Falerianus kembali dari rantau, sebagai ahli waris, Falerianus menemui pihak BPN untuk mengambil sertifikat itu sejak lima bulan lalu. "Namun tiap kali kami datang, kepala BPN hanya suruh kami menunggu. Belakangan hari baru dia bilang hilang dan ketika sudah ada sertifikat pengganti dia masih tahan juga. Padahal kata staf BPN, sertifikat pengganti itu sudah ada di kepala," kata Betty.
Sebelumnya, Falerianus didampingi istrinya, Gema Magdalena, dan sejumlah anggota keluarganya antara lain Betty Amalo, Andras FL, Dominggus M ND, Moce ND, Ota Dubu, Magdalena Lorche dan Gerson ND, menemui Herman Bela mempertanyakan sertifikat hak milik nomor 138 yang belum diberikan kepada ahli waris, Falerianus. Namun karena tidak tercapai kata sepakat, keluarga Falerianus langsung 'menyekap' Herman di ruang Kasi SKP. Falerianus Cs berdiri memalang di pintu ruangan itu sehingga Herman tidak bisa keluar.
Aksi ini dilaporkan ke Polres Sikka, sehingga sejumlah aparat Polres mendatangi lokasi dan mencoba melakukan negosiasi pembebasan Herman. Keluarga tetap menuntut hari itu juga Herman menyerahkan sertifikat itu kepada mereka.
Hingga pukul 13.00 Wita, Falerianus dan keluarganya masih 'menyekap' Herman di ruangan itu. Sekitar pukul 13.30 Wita, Wakapolres Sikka, AKP Matheus Mau, datang bersama sejumlah anggota brimob berpakaian lengkap. Setelah tiga menit berbicara dengan Herman di dalam ruangan itu, Matheus keluar dan bernegosiasi dengan keluarga Falerianus untuk bisa membebaskan Herman.
Matheus menjelaskan, Herman tidak bermaksud 'menahan' sertifikat itu, namun karena ada sedikit masalah saat proses ukur tanah, maka hal itu harus diklarifikasikan lagi dengan BPN NTT dan BPN pusat. "Kita akan bertemu kembali di sini tanggal 21 April. Sekarang Kepala BPN mau ke Jakarta untuk konsultasi masalah itu," kata Matheus meminta pengertian keluarga Falerianus.
Namun keluarga Falerianus tetap bersikeras meminta sertifikat itu. Karena tidak tercapai kata sepakat, maka Wakapolres dengan tegas memerintahkan anggota brimob mengamankan dan mengevakuasi Kepala BPN. "Saya perintahkan, amankan Kepala BPN sekarang juga, keluarkan, evakuasi dia. Cepat!" perintah Matheus langsung diikuti anggota brimob. Keluarga Falerianus berang. Namun berkat kesigapan brimob, Herman bisa diselamatkan dan dievakuasi.
Dikonfirmasi wartawan, salah seorang anggota keluarga Falerianus bernama Betty menjelaskan, tanah hak milik bersertifikat nomor 138 itu atas nama nenek mereka, Selong Lamahala, dengan ahli waris ayah mereka, Falerianus Selong. Namun sejak tahun 1970-an Falerianus merantau hingga pulang tahun lalu.
Proses pembukuan sertifikat dilakukan neneknya sejak tanggal 21 September 1991 lalu, namun hingga saat ini sertifikatnya belum diambil. Ketika Falerianus kembali dari rantau, sebagai ahli waris, Falerianus menemui pihak BPN untuk mengambil sertifikat itu sejak lima bulan lalu. "Namun tiap kali kami datang, kepala BPN hanya suruh kami menunggu. Belakangan hari baru dia bilang hilang dan ketika sudah ada sertifikat pengganti dia masih tahan juga. Padahal kata staf BPN, sertifikat pengganti itu sudah ada di kepala," kata Betty.
sumber : poskup
Comments for this post
inimaumere.com
