Perjalanan Dinas Pakai Dana Bansos

Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami

Pansus Dana Bansos

Penyimpangan nomenklatur penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang terindikasi dugaan korupsi merugikan keuangan negara. Indikasi penyimpangan nomenklatur itu, antara lain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode pada Mei 2009 di Kupang, pembelian cinderamata dan perjalanan dinas. Ini semua merupakan bagian dari penyimpangan dana Bansos senilai Rp 10,7 miliar temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT. Fakta itu terungkap dalam penyelidikan tim Pansus Bansos DPRD Sikka, Jumat dan Sabtu (20-21/5/2011) diruangan komisi A DPRD Sikka. Penyelidikan kepada sejumlah pejabat dan staf yang terkait langsung dan tidak langsung makin menarik dengan terungkapnya penggunaan keuangan yang tidak sesuai nomenklatur. Pneyelidikan tim pansus Sabtu (21/5/2011), dihadapan Kabag Humas dan Kabag Umum Setda Sikka, Markus Welung dan Chris Gagi.

Kepada Markus dan Chris, pansus mengkomfirmasikan penggunaan dana bansos untuk pelantikan bupati/wakil bupati sebesar Rp 50 juta, permintaan dana setiap kali perjalanan dinas bupati Rp 10 juta sampai Rp 15 juta dan pembelian cinderamata kepada tamu Rp 75 juta.

Komfirmasi keterangan ini karena sebelumnya Bendahara Pembantu Bagian Kesra Setda Sikka, Yosep Otu dan mantan Kabag Kesra Setda Sikka, Servasius Kabu membeberkan penggunaan uang yang tak sesuai ketentuan. Namun Chris dan Markus kelabakan menjelaskan dengan detail alokasi anggaran pelantikan, perjalanan dinas dan pembelian cinderamata.

Ketua Pansus Bansos DPRD Sikka, Landoaldus Mekeng, menjelaskan, pelantikan bupati.wakil bupati di Kupang dan keberangkatan keluarga pejabat telah disiapkan anggaran dari bagian umum dan humas. Namun diambil juga dari dana bansos, ada pihak lain mita lagi Rp 50 juta, karena diinformasikan hanya disiapkan Rp 1,5 juta. Beli pakaian pelantikan dan cek up kesehatan juga pake dana bansos. Mungkin uangnya tidak cukup.

Chris menjabat Kabag Umum Setda Sikka sejak 2006 mengakui biaya pelantikan di Kupang dialokasikan Rp 100 juta. Garis besar penggunaan meliputi transportasi keluarga bupati/wabup yang masing-masing mendapat jatah 25 orang atau keseluruhan 50 orang.

Dengan perhitungan setiap anggota keluarga membutuhkan biaya transportasi Rp 1 jjuta. Selain itu 25 orang pejabat eselon II, III dan 1V dari mlingkungan Setda Sikka seperti sekda, asisten, staf ahli dan staf lainnya, perjalanannya menggunakan dana dari bagian umum.

Dana tersebut juga digunakan membiayai seluruh kegiatan mulai dari acara, dekorasi, kosumsi dan undangan. “Jumlahnya sekitar Rp 100 juta, sudah kami SPJ-kan. Tadi sebelum kesini saya menanyakan dulu kebendahara tapi nanti saya komfirmasi lagi,” kata Chris.

Menurut Lando, mantan Sekda Sikka, Sabinus Nabu, dihadirkan dalam rapat pansus Kamis (19/5/2011), menjelaskan, pelantikan dialokasikan Rp 25 juta untuk bupati dan 60 juta wakil bupati. “Berarti Sekda tipu kami. Katanya dana itu kurang sehingga diambil dari dana bansos atau bagian umum punya anhka yang benar,” kata Landoaldus Mekeng.

Ditanya pansus tentang pembelian cinderamata sebesar Rp 75 juta dari dana bansos, Chris mengaku tidak tahu. Begitu juga alokasinya dari bagian umum, Chris mengaku tidak mengetahuinya lagi.

Markus Welung, menduduki jabatan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) sejak awal tahun 2009, dijelaskan ketua pansus bahwa permintaan keterangan ke humas karena kaitan perjalanan dinas bupati yang diurus humas. Dalam setiap kali kunjungan kedesa, bupati sering memberi bantuan kepada masyarakat dari dana bansos.

“Saya tidak hafal persis berapa banyak. Tugas saya hanya mencatat dan menyampaikan kepada instansi yang terkait. Berapa kali perjalanan selama tahun 2009, saya tidak ingat. Data nanti saya sampaikan,” kata Markus.

Landoaldus mengatakan dana bansos, digunakan selama tahun 2009 dari keterangan bagian kesra sebesar Rp 579 juta. “Frekuensi kunjungan bupati kedesa-desa berapa banyak. Keluar dari daerah Sikka berapa kali selama tahun 2009, soalnya keterangan dari Yosep mengatakan setiap kali jalan keluar daerah bupati minta 10 sampai 15 juta, lagi dari dana bansos,” tegas Lando.

Wakil Ketua Pansus, Welly Pega, menanyakan besaran biaya perjalanan dinas dari bagian umum untuk bupati sekali keluar daerah. Kalau ke Jakarta berapa?

“Keterangan dari bendahara pembantu dana bansos menyatakan, setiap kali perjalanan bupati telepon minta uang Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, tambah anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDIP.


Namun Chris mengaku tak tahu permintaan dana itu. “Saya tidak tahu bupati minta dana Rp 10 sampai Rp 15 juta ke kesra. “Perjalanan dinas pejabat lain juga kami urus dan dalam kasus-kasus tertentu didisposisikan dari bupati. Kalau Kabag Ekonomi sering gunakan SPPD keluar daerah,” jelas Chris.

Welly kuatir, dana perjalanan dinas yang diberikan dari bagian umum tidak cukup sehingga bupati meminta tambahan dana kebagian kesra. Markus menimpali bahwa selama ini bupati tidak pernah mengeluh uang kurang.

Menurut keterangan Yosep dan Servas kepada pansus, lanjut Welly, ketika bupati ke Jerman, sekitar bulan september 2009, minta diberikan Rp 25 juta diambil dari dana bansos. “Mungkin untuk uang saku?”tanya Welly, Chris menjawab, kemungkinan tak ada SPPD yang diurusnya, sehingga perjalanan dinas keluar negeri itu ditanggung instansi pemerintahan ditingkat propinsi.

Anggota pansus, Agus Pora menanyakan penggunaan uang untuk acara sykuran pelantikan yang diadakan diberbagai tempat di Sikka, apakah juga pakai dana bansos.

Ambros Dan menambahkan, setiap kunjungan ke desa-desa, bupati selalu memberikan minimal Rp 1 juta untuk uang bako wua taa atau uang roko dan siri pinang. (flores star/ius ris)

www.inimaumere.com

Artikel Terkait

by Megu Nora Au - MaUmErE oF FlOrEs