Saturday 15 March 2008
Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Di ruang rapat Dewan para guru yang tergabung dalam Forum Peduli Hak dan Nasib Guru (FPHNG) Kabupaten Sikka itu, mengumandangkan hymne guru. Kepada Dewan para guru mempertanyakan sejumlah hal menyangkut kesejahteran mereka. Seperti dana lauk pauk, tunjangan pendidikan, dan uang perjalanan dinas. Terhadap tuntutan tersebut, DPRD Sikka berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru. Sementara Pemerintah Kabupaten Sikka akan menindaklanjuti tuntutan para guru dengan berkoodinasi dengan pemerintah pusat.
Disaksikan wartawan, Kamis (13/3/2008) siang, ratusan guru itu mendatang gedung DPRD Sikka sekitar pukul 12.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita. Saat itu DPRD Sikka sedang rapat gabungan komisi membahas LKPJ Bupati Sikka akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran 2007.
Setelah bernegosiasi, pimpinan DPRD Sikka dan anggotanya sepakat menskor sidang guna bertatap muka dengan para guru tersebut. Hadir saat itu, Pimpinan DPRD Sikka, Drs. AM Keupung dan EP da Gomez bersama anggota DPRD Sikka. Dari pihak Pemkab Sikka hadir Sekab Sikka, Drs. Sabinus Nabu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Drs. Petrus da Silva dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Drs. Robertus da Silva.
Para guru saat itu dikoordinir oleh Ketua FPHNG Sikka, Yakobus Geu dan sejumlah pengurus di antaranya Gabriel Togge, Robert Lodan, SpPd, dan Paulus Depa.
Ketua FPHNG Sikka, Yakobus Geu membacakan surat setebal dua halaman berisi lima pernyataan sikap. Pernyataan sikap tersebut lalu diserahkan kepada Pimpinan DPRD Sikka, AM Keupung. Setelah itu dialog antara guru, pemerintah dan DPRD Sikka selama kurang lebih satu jam setengah sejak pukul 12.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita.
Saat itu para guru mempertanyatakan program sertifikasi guru di atas 50 tahun, realisasi pembayaran uang tunjangan pendidikan, uang lauk pauk, uang perjalanan dinas dan uang tunjangan di luar jam pelajaran sekolah.
Benediktus Sensi dari SDK 5 Maumere dan Elvina Parera dari SDI St. Yoseph berharap DPRD bisa memperjuangkan nasib guru yang berusia 50 tahun ke atas untuk menerima kompensasi tunjangan lain karena tidak bisa mengikuti program sertifikasi.
Laus dari SMP 1 Bola mempertanyakan realisasi pembayaran uang lauk pauk yang belum diterima para guru. DRPD diminta membuat proposal kepada pemerintah pusat sehingga uang lauk pauk segera direalisasikan. Selain itu, kata Laus, DPRD memperjuangkan uang tunjangan kesehatan, uang perjalanan dinas guru dan tunjangan tugas belajar.
Tuntutan ini, demikian Laus, karena selama ini guru tidak menerima uang perjalanan dinas dan uang penginapan, transpor ketika melakukan tugas belajar, padahal pegawai negeri sipil (PNS) non guru mendapatkan hak itu.
Doniel Doseng mempertanyakan penghargaan pemerintah bagi guru yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun. Sementara Robert Lodang menggugah pembentukan badan hukum sekolah dan ketiadaan dana bantuan BOS selama setahun terakhir ini. Ia berharap ke depan, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan bisa mensosialisikan berbagai kebijakan dan aturan baru menyangkut kepentingan guru dan pendidikan sehingga para guru bisa memahami dengan benar aturan-aturan tersebut.
Kepala Sekolah SMP Nangarasong, Paulus Depa menggugah minimnya tunjangan pendidikan pemerintah kepada para guru sebesar Rp 4 juta per tahun, padahal jika menempuh pendidikan S1, jumlah biaya pendidikan bisa mencapai Rp 10 juta per tahun. Karena itu, diharapkan pemerintah dan DPRD bisa menaikkan dana tunjangan pendidikan bagi guru.
Yohanes Teta, guru SMA 1 Maumere minta pemerintah menurunkan biaya pembangunan fisik sebaliknya menaikan biaya pembanguann non fisik sehingga kesejahteraan guru meningkat. "Uang lauk pauk ini penting. Karena selama ini seluruh guru tidak mendapat tunjangan lain di luar gajinya. Padahal guru wajib mengajar 18 jam atau 24 jam. Semoga RAPBD 2009, uang lauk pauk bisa dimasukkan," harap Yohanes.
Ketua FPHNG, Yakobus Geu menuntut Pemkab Sikka dan DPRD Sikka segera menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan guru. "Kami minta uang makan, kami tidak mau tahu uang itu diambil dari mana. Sekab harus berinisiatif meminta dan berkoodirnasi dengan menteri keuangan unutk membuat kebijakan. Hasilnya harus disampaikan kepada kami sebelum Ujian Nasional (UN). Bagi guru yang sudah berusia di atas 50 tahun, jika tidak bisa ikut program sertifikasi, hendaknya bisa diberikan kompensasi khusus untuk pensiun," kata Yakobus.
Menyikapi tuntutan para guru, Ketua DPRD Sikka, AM Keupung berjanji DPRD akan memperjuangkannya. Ia menjelaskan, Pemkab Sikka dan DPRD sudah menganggarkan dana sebesar Rp 400.000.000,00 untuk program sertifikasi 200 guru tahun 2008 . Setiap tahun DPRD dan pemerintah akan anggarkan dana itu. Untuk guru yang sudah berusia di atas 50 tahun, DPRD akan memperjuangkan serifikasi karena hal itu belum dimungkinkan dalam regulasi aturan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Drs. Robertus da Silva menjelaskan, tahun 2007 sudah 260 guru yang ikut program sertifkasi. Sementara guru yang sudah sarjana baru 700 orang dari 3.000-an guru di Sikka.
Untuk guru berusia di atas 50 tahun, kata Robertus, belum dimungkinkan ikut program sertifikasi. "Kami minta dukungan politik dari DPRD. Untuk hal itu, Dinas P & K se-NTT sudah ajukan ke pusat namun sampai saat ini belum ada jawaban," kata Robertus.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Setkab Sikka, Drs. Petrus da Silva mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan RI mengenai realisasi pembayaran tunjangan tenaga kependidikan. Ia menjelaskan, dalam aturan Presiden Nomor 108/2007 mengenai tunjangan tenaga kependidikan tahun 2007, nilai nominal sudah masuk ke kas daearah sebesar Rp 1, 8 miliar. Tunjangan itu diberikan seusai golongan dan jabatan. Namun hingga saat ini belum bisa dibayarkan kepada para guru, karena masih dilakukan perhitungan selisih lebih. (vel)
Tuntutan para guru
1. DPRD menjelaskan implementarsi Surat Mendagri Nomor 841.7/680/BAK tanggal 22 Agustus 2007 tentang penyediaan makanan kepada PNS daerah oleh Pemkab Sikka
2. Tanggapan DPRD jika pemerintah belum mengimplemnasikan surat Mendari tanggal 22 Agustus 2007
3. DPRD perjuangan guru non sarjana berusia 45 tahun ke atas untuk program sertifikasi guru
4. DPRD gunakan hak budget merealisasikan tunjangan kependidikan yang berlaku surut sejak Januari 2007
5. DPRD diminta lakukan langkah konkrit
sumber: poskup
Comments for this post
inimaumere.com
