Wednesday 2 June 2010
Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung rencana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membebaskan TKI dalam memilih bandara di Indonesia saat kembali ke tanah air.
"Kebijakan tersebut pasti bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi para TKI, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung, kata Kepala Penyiapan Penempatan TKI pada (BP3TKI) NTT Tato Tirang, di Kupang, Senin.
Hanya saja, di setiap bandara masih tetap diperlukan tim pemulangan TKI agar kebijakan memilih sendiri bandara pemulangan ke tanah air ini tidak menimbulkan masalah seperti perampokan dan ancaman pembunuhan terhadap para TKI oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kebijakan tersebut pasti bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi para TKI, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung, kata Kepala Penyiapan Penempatan TKI pada (BP3TKI) NTT Tato Tirang, di Kupang, Senin.
Hanya saja, di setiap bandara masih tetap diperlukan tim pemulangan TKI agar kebijakan memilih sendiri bandara pemulangan ke tanah air ini tidak menimbulkan masalah seperti perampokan dan ancaman pembunuhan terhadap para TKI oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kita harus jujur bahwa sdm TKI ini rendah. Kalau mereka dibiarkan pulang membawa uang, perhiasan dan memilih sendiri bandara tanpa ada tim pengawas, saya pikir ini tetap menimbulkan masalah," katanya.
Menurut Tato Tirang, tim ini harus tetap ada dan bertugas memfasilitasi kepulangan TKI dari bandara kedatangan hingga ke kampung halaman dengan aman, termasuk membereskan segala persoalan yang dihadapi TKI di tempat kerja dan biaya-biaya yang menjadi hak-hak TKI.
"BP3TKI belum mengetahui persis, apakah kebijakan pembebasan bandara bagi TKI ini akan mematikan peran tim gabungan dari Dinas Nakertrans, Polri dan BP3TKI setempat atau tidak. Kalau dibubarkan, maka BP3TKI yakin pasti akan ada masalah seperti yang dialami TKI sebelumnya," katanya.
Tato Tirang juga meminta agar sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan yang final dan mengikat untuk semua pihak, terutama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang masih beroperasi, perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Sosialisasi ini penting agar, PPTKIS bisa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan terhadap para TKI, katanya.
Kepala Dinas Tenga Kerja dan Tranmigrasi NTT, Muhammad Wongso yang dikonfirmasi terpisah melalui telepon genggam mengatakan, mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk meminimalisir masalah yang dihadapi TKI.
"Banyak masalah yang dihadapi para TKI pada saat pulang ke kampung halaman sehingga setiap kebijakan yang bertujuan melindungi dan menciptakan rasa aman bagi para TKI, maka kami akan memberikan dukungan," katanya. (T.B017)
www.inimaumere.com
Comments for this post
inimaumere.com
