MaUmErE oF FlOrEs: Kado Demonstrasi untuk Freddy Numberi

Tuesday 10 August 2010

Kado Demonstrasi untuk Freddy Numberi

Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami

Ratusan massa dari dua aliansi berbeda melakukan aksi unjuk rasa damai saat Freddy Numberi, Menteri Perhubungan RI melintasi jalan raya tempat aksi berlangsung. Freddy Numberi hadir dalam rangka meresmikan nama baru untuk pelabuhan laut dan udara di Maumere, Senin (09-08-2010). Dua aliansi tersebut adalah Aliansi Masyarakat Sikka (ALMASI) dan Solidaritas Indonesia untuk Wilayah Perbatasan Flores, Sumba, Timor, Alor (SIPADAN-FLOBAMORA) Maumere. Aksi demonstrasi dimulai sejak pagi dengan mengambil lokasi di pertigaan Bandara Frans Seda, depan Hotel Permata Sari. (lihat juga video demonstrasi)

Kedua aksi ini tidak terkait dengan peresmian kedua pelabuhan tersebut. Meski sebelumnya santer terdengar akan terjadi demo menolak pemberian nama Frans Seda sebagai nama bandar udara menggantikan nama Wai Oti.

Para mahasiswa yang tergabung dalam SIPADAN FLOBAMORA yang membawa misi mendesak pemerintah menyelesaikan kasus pencemaran Laut Tomor, dalam aksinya menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan RI Numberi, bahwa pencemaran minyak mentah di Laut Timor yang bersumber dari ladang Montara terlalu cepat diungkapkan ke publik. Padahal, menurut Sipadan Flobamora, sejak Tim Nasional Penanggulangan Kedaan Darurat Tumpahan Minyak Laut Timor (TN-PKDTMLT) dibentuk 3 bulan lalu di Jakarta yang dipimpin oleh Menhub Numberi, tim tersebut belum pernah melakukan aktifitas apapun di laut Timor terkait masalah pencemaran.

“Bagaimana mungkin mau mengungkap tercemar atau tidaknya Laut Timor akibat ledakan minyak Montara di blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009? Padahal hampir semua media-media besar di dunia menulis soal pencemaran itu, kenapa Indonesia tetap diam saja? Ada apa ini?” ungkap koordinator aksi, Nelson Pareira.

Atas dasar itulah, Sipadan-Flobamora melakukan aksi damai dan mendesak Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan RI dan Ketua TN-PKDTMLT agar segera menyelesaikan masalah pencemaran Laut Timor.

Sedangkan aksi lainnya dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sikka (ALMASI) Tolak Proyek Pengembangan Dermaga Rakyat Wuring. Aksi ALMASI dimulai dari Kampung Wuring, kampung nelayan tradisional menuju pertigaan Bandara Frans Seda. Diatas kendaraan berbak terbuka, orator Hery berapi-api menyatakan sikap mereka atas nama para nelayan dan rakyat Wuring yang menolak tegas proyek pengembangan dermaga diwilayah Utara Wuring.

Hery menunjukkan beberapa fakta dan alasan kenapa rakyat Wuring menolak pembangunan dermaga di wilayah Utara. Alasannya, lokasi proyek pengembangan Pelabuhan Wuring tersebut tepat berada di pintu masuk dan keluarnya perahu/kapal nelayan saat melaut dan jika proyek ini diteruskan menurut ALMASI akan menutup secara total wilayah laut yang selama ini berfungsi sebagai ‘kolam labuh alam’ bagi perlindungan perahu motor nelayan ketika datangnya musim badai/barat.

Almasi juga membeberkan bahwa proyek ini diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang benar sesuai aturan negara seperti sosialisi proyek AMDAL, prinsip transparasi dan lain-lain. Kolam labuh alam juga digunakan oleh masyarakat lainnya yang melintasi wilayah tersebut saat badai.
ALMASI juga menuntut agar proyek pengembangan dermaga tersebut dihentikan sementara sampai dibuka ruang dialog yang demokratis dan adil.

Jika proyek ini diteruskan maka dalam 3 sampai 5 tahun kedepan seluruh kawasan hunian warga Wuring yang berjumlah 200 KK atau 800 jiwa akan tergusur atas nama negara untuk pengembangan lapangan parkir dan bongkar dari kapal dagang, tegas ALMASI dalam pernyataan sikapnya.

Usai peresmian Bandara Frans Seda, sekitar pukul 11.wita, rombongan Menteri, Gubernur, Bupati Sikka, Uskup dan sejumlah tokoh dan pejabat teras Pemda Sikka berlanjut meresmikan nama Pelabuhan Laut Sadang Bui menjadi Pelabuhan Laut L.Say (mantan Bupati Sikka dua periode 1967-1977). Saat melintasi para demonstran, tiba-tiba sebuah mobil kijang mencoba menerobos masuk kebadan jalan dan menghalangi iring-iringan pejabat. Upaya penghadangan berhasil diatasi polisi. Rombongan terus melaju dan aksi terus berlangsung.

"Kami tidak menolak pembangunan dermaga tersebut di Wuring tapi menolak pembangunannya diwilayah Utara yang kami diami. Untuk itu kami berharap ada dialog terbuka yang bisa menerima aspirasi kami agar dermaga tersebut di bangun di Selatan bukan di Utara Wuring yang kami diami,” ujar Bahar warga Wuirng yang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut.

Menurut Bahar, proyek dermaga tersebut akan berhimpitan dengan rumah warga karena disitu adalah tempat berlabuh dan hidup 250 nelayan tradisional Wuring.

“Kolam labuh para nelayan di Utara sudah berpuluh-puluh tahun menghidupi kami “ lanjut Bahar kepada inimaumere.com.

Pendemo dari ALMASI dan SIPADAN FLOBAMORA

Aksi ALMASI terus berlanjut di Pelabuhan Laut L. Say. ALMASI tetap menuntut agar ada kesepakatan tentang pembangunan proyek pengembangan dermaga dengan rakyat atau penghentian sementara pembangunan. Meski aksi berlangsung, peresmian nama Pelabuhan Laut L.Say tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif dan meriah. Freddy Numberi dan rombongan akhirnya meninggalkan Pelabuhan L.Say setelah melakukan penandatangan prasasti.

Meski sudah usai tapi ALMASI terus bereaksi. Kembali aksi dilakukan di Bandara Frans Seda sekitar pukul 12.00 Wita. Aksi menuntut bertemu Menhub Numberi. Beberapa perwakilan aksi kemudian diterima dan berdialog dengan staf menteri karena Fredy Numbery sedang dijamu makan siang di rujab Bupati Sikka. Sekitar pukul 13.00 Wita, Menhub mendatangi Bandara Frans Seda untuk kembali ke Jakarta.

Usai dialog, perwakilan warga Wuring meninggalkan ruangan. Aksi mereka didengar. Intinya isinya seperti ini : Proyek pengembangan dermaga Wuring di bagian pemukiman utara perlu ada moratorium (penundaan sementara) dan proyek tersebut haruslah disepakati bersama dengan rakyat.

Video Anda :
Aksi-aksi unjuk rasa :

Aksi Sipadan Flobamora