KPK Sudah Lama Incar Bansos

Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami

Juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan, KPK sudah lama mengincar kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 10,7 miliar tahun 2009 di Kabupaten Sikka. Dugaan penyimpangan dana bansos itu hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. Namun baru Rabu (13/7/2011), KPK menerima laporan resmi dari DPRD Sikka. "Sudah lama kami lirik kasus ini (bansos). Tetapi selama ini tidak ada laporannya. Ini kasus korupsi pertama dari NTT. Selama ini kami juga heran kok NTT mulus-mulus saja. tidak ada laporan kasus korupsi," kata Johan Budi, kepada utusan DPRD Sikka sebagaimana dituturkan Ambros Dan, yang ikut mengantar rekomendasikan kasus dugaan penyimpangan dana bansos ke kantor KPK, Rabu (13/7/2011) siang. Utusan DPRD Sikka mengantar rekomendasi DPRD yakni enam orang anggota pansus DPRD menyetujui kasus dana bansos ditangani KPK, sedangkan tiga anggota pansus tidak setuju.

Dua anggota DPRD Sikka yang ikut adalah Ketua Fraksi Gabungan Nasionalis, Siflan Angi dan Ketua Fraksi Demokrat, Piet Jelalu. Pertemuan dengan Jubir KPK berlangsung selama 45 menit mulai pukul 14.00 Wib.

Ambros dihubungi Flores Star Rabu (13/7/2011) malam melukiskan suasana pertemuan sangat dinamis. Jubir KPK mendengarkan penjelasan mengenai latar belakang sampai muncul kasus bansos, permasalahan dan fakta-fakta yang ditemukan selama pansus DPRD. Semua hal disampaikan Drs. Landoaldus Mekeng, diminta anggota lainnya sebagai wakil DPRD.

"Kami jalan tanpa didampingi pimpinan DPRD Sikka, sehingga kami berinisiatif sendiri meminta Pak Landoaldus Mekeng, menyampaikan masalah ini. Tidak tahu apa alasaannya, tidak ada pimpinan yang ikut," keluh Ambros.

Jubir KPK, kata Ambros, menyatakan menerima laporan resmi DPRD Sikka akan ditelaah selama 30 hari. KPK akan menghubungi tim DPRD mengklarifikasinya. "Mereka akan menghubungi DPRD untuk melakukan klarifikasi," kata Lando.

Dugaan penyimpangan dana bansos tahun 2009 di Bagian Kesra Setda Sikka, terkuak dan menjadi buah bibir seluruh warga Sikka setelah temuan BPK Perwakilan NTT dipublikasikan gencar media massa lokal. Tekanan dilaksanakan pansus DPRD Sikka menyelidiki kasus ini dan mendorong dibawa ke KPK. DPRD Sikka menerima laporan pansus DPRD merekomendasikan kasus ini di tangani KPK.

Dugaan korupsi terbesar dalam sejarah pemerintahan di Sikka menurut rekomendasi DPRD menyeret sejumlah pejabat elit pemerintahan di Sikka yang kelak berurusan dengan aparat hukum.(ius/floresstar)

www.inimaumere.com

Artikel Terkait

by Megu Nora Au - MaUmErE oF FlOrEs