Friday 16 September 2011
Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Kasus korupsi dana bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Sikka akan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp 10,7 miliar itu ditangani aparat kejaksaan dan kepolisian di Nusa Tenggara Timur, tidak akan tuntas.Kasus itu terungkap akhir Juni 2011, tetapi belum satu orang pun pun ditetapkan sebagai tersangka. Selama tahun 2011 penangakan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkesan jalan di tempat.
Dari kasus sarana kesehatan di RSUD WZ Yohannes Kupang senilai Rp 13,5 miliar yang sudah dihentikan penyidikan oleh Polresta Kupang, korupsi sarana kesehatan di RSUD Larantuka, Flores Timur senilai Rp 6,5 miliar, dan sampai kasus korupsi dana bantuan sosial senilai Rp 10,7 miliar. Semua itu tidak pernah diproses sampai tuntas.
Dari kasus sarana kesehatan di RSUD WZ Yohannes Kupang senilai Rp 13,5 miliar yang sudah dihentikan penyidikan oleh Polresta Kupang, korupsi sarana kesehatan di RSUD Larantuka, Flores Timur senilai Rp 6,5 miliar, dan sampai kasus korupsi dana bantuan sosial senilai Rp 10,7 miliar. Semua itu tidak pernah diproses sampai tuntas.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur, Sarah Lery Mboeik di Kupang, Kamis (11/8) mengatakan, DPD telah mendorong kasus korupsi dana bantuan sosial pada Setda Sikka senilai Rp 10,7 miliar , dana sarana kesehatan RSUD WZ Yohannes Kupang dan dana sarana kesehatan RSUD Larantuka agar BPK melakukan audit administrasi BPK. Hasil audit itu menunjukkan terjadi penyimpangan yang luar biasa.
"Semua pejabat di daerah itu memanfaatkan dana sesuai kepentingan pribadi dan kelompok, antara lain untuk membiayai kuliah kedokteran anggota keluarga, belanja di toko-toko, biaya perjalanan pejabat Pemda dan anggota DPRD Sikka, dan lainnya. Singkatnya, sejumlah pejabat dengan seenaknya menggunakan dana itu, diluar ketentuan yang berlaku," kata Mboeik.
Penanganan kasus korupsi di NTT tidak mengalami kemajuan. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena itu KPK didorong menangani kasus-kasus korupsi itu.
Meski kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang atau saksi terkait kasus itu, tetapi kalau pemeriksaan itu tidak mempunyai tujuan tertentu yakni kerugian Negara, dan mendorong kasus ini masuk tingkat penyelidikan maka sulit terungkap.
Kepala Seksi Penyuluhan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Muib, di Kupang, Kamis (11/8) mengatakan, Kejaksaan Tinggi NTT sampai hari ini belum menetapkan status tersangka kasus korupsi dana bantuan social kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur senilai Rp 10,7 miliar. Sepuluh orang yang diperiksa masih sebatas saksi dan terperiksa.
Pemeriksaan terakhir dilakukan terhadap tiga pegawai inspektorat Sikka yakni Firmus Satu, Ansel Esau, dan Ade Nong. Tetapi ketiganya tidak masuk kategori sebag ai saksi, hanya orang yang terperiksa.
"Mengungkap kasus ini tidak gampang, butuh waktu. Kami minta masyarakat bersabar. Meski sedikit tersendat, tetapi pasti akan terungkap sampai tuntas," kata Muib.(Kompas)
foto: aksi salah satu elemen mahasiswa (GMNI) di halaman DPRD Sikka, mentuntut KPK tangani kasus bansos Sikka
wwww.inimaumere.com
Comments for this post
inimaumere.com
