Di Meja Makan Fitnah Itu Berakhir...

Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami

Dua dari tiga wartawan korban pemfitnahan: Slamet Kurniawan (Wartawan Sun Tv) dan Wentho Agustinus Eliando (Wartawan Flores File) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bernadus Nita, sabtu pekan lalu sepakat menyelenggarakan masalah yang ada melalui jalan damai. Pada kesempatan ini, Kadis DKP menyampaikan permohonan maaf. Usai sepakat damai, dua wartawan korban yang didampingi Kuasa Hukum Merdian Dado dan beberapa wartawan yang bertugas dijamu makan siang oleh Kadis DKP.
Sementara satu korban pemfitnahan wartawan Suara Flores Aoysius Yanlali alias Yanes tidak hadir saat mediasi damai dengan alasan ia tetap komitmen membawa kasus itu ke jalur hukum. Yanes tetap mendesak agar penyidik tidak menghentikan pengusutan kasus ini sebelum ada kepastian hukum di sidang pengadilan.

Merdian Dewanta Dado selaku Kuasa Hukum wartawan korban pemfitnahan yang dikonfirmasi terkait kesepakatan damai dan penarikan laporan di polisi, selasa (25/1) menjelaskan upaya damai dilakukan setelah melalui proses pertemuan beberapa kali antara kadis DKP dengan wartawan yang kesemuannya dilakukan atas inisiatif DKP.

Dalam pertemuan itu, Kuasa Hukum serta Wentho Eliando, cs langsung mendengarkan pengakuan telah berbuat salah dari Kadis DKP serta permohonan maafnya.

“Selanjutnya Wentho cs dengan jiwa besar tanpa pamrih apa pun memaafkan kadis DKP tersebut. Intinya itikad baik dan niat tulus dari kedua belah pihak untuk saling mengakui dan menerima kekurangan masing-masing telah menjadi poin penting untuk menuntaskan kasus dugaan penghinaan oleh Kadis DKP terhadap Wentho cs,” kata Merdian.

Patokan kami bawasannya perdamaian adalah langkah mujarab untuk melanggengkan tali silaturahmi para pihak. Kemudian pada tanggal 22 Januari terlaksanalah proses perdamaian yang berlangsung di Kantor Dinas DKP dengan dihadiri oleh Kadis DKP beserta seluruh staf bersama kuasa hukum serta Wentho cs dan rekan wartawan lainnya. Bahkan Kadis DKP kembali mengakui kekhilafannya serta mohon maaf berulang-ulang kali dalam pertemuan damai tersebut.

“Jadi kami selaku Kuasa Hukum harus mengikuti apa yang klien kami inginkan, faktanya Wentho cs, sudah dengan jiwa besar memaafkan memaafkan kadis DKP, begitupun Kadis DKP sudah mengakui kesalahannya secara terbuka. Dengan demikian kasus menjadi selesai dan tuntas tidak ada proses hukum apa pun baik pidana maupun perdata.”
Proses Hukum Jalan Terus
Satu korban pemfitnahan Aloysius Yanlali alias Yanes (Wartawan Mingguan Suara Flores) yang dikonfirmasi terkait kesepakatan damai tanpa kehadirannya selasa (25/1) menegaskan tidak benar kalau ada pihak lain yang mengklaim kasus itu telah dicabut dan telah berdamai.

“Kesepakatan kami pada pertemuan solidaritas wartawan di Kantor WALHI NTT beberapa waktu lalu bahwa kasus pelecehan terhadap tiga wartawan di Sikka tetap mengikuti proses hukum yang telah dibuat laporan polisi hingga Bernadus Nita ditetapkan jadi tersangka. Kami berkomitmen bahwa proses hukum dijunjung tinggi jadi tidak benar kalau ada pihak-pihak lain yang mengatakan kasus tersebut dicabut dan telah berdamai,” kata Yanes.

Menurut Yanes jika itu benar maka kuat dugaan bahwa pihak-pihak tersebut mau mencari keuntungan dari masalah yang ada.
“Mengapa saya katakan demikian, karena sampai saat ini, setahu saya masalah tersebut sedang dalam proses hukum di pihak kepolisian. Apalagi saya melihat ada pertemuan sana-sini di rumah warga, di warung makan dengan pihak Bernadus Nita yang difasilitasi orang luar, dan tidak ada kesepakatan bertiga bertemu dengan keluarga tersangka. Pertanyaannya mengapa itu terjadi, ada apa di balik itu semua? Yang jelas saya punya komitmen bahwa ending dari masalah ini adalah penyadaran dan pemahaman terhadap publik. Kuasa hukum jangan bertindak seolah-olah dia yang punya masalah. Mengapa tiba-tiba dia cabut tanpa ada kesepakatan dari yang bermasalah?” kata Yanes heran.

Menanggapi pernyataan Yanes, Merdian Dewanto Dado menggarisbawahi bahwa upaya damai kasus itu dilakukan secara terbuka di rumah makan dengan dihadiri oleh seluruh rekan-rekan kecuali Yanes yang memang tidak hadir dengan alasan ada urusan keluarga.

“Itu pernyataan tidak benar serta bersifat fitnah dari Yanes terhadap kami semua. Sebab pertemuan dilakukan secara terbuka di rumah makan dengan dihadiri oleh rekan-rekan kecuali Yanes yang memang tidak hadir saat itu. Namun sebelum pertemuan Yanes sudah kita kontak dan penyelesaian kepada kita yang hadir,” kata Merdian.

Menanggapi pernyataan Yanes untuk tetap tetap menempuh kasus itu melalui jalur hukum, Merdian menjelaskan hal itu merupakan hak yang bersangkutan. “Namun yang berhak mencabut atau meneruskan laporan adalah Wentho Aliando karena orang inilah yang melaporkan secara resmi kasus ini.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya (FP, 4 dan 7 Januari 2011) wartawan San Tv Slamet Kurniawan, Wartawan Suara Flores Aloysius Yanlali dan wartawan Flores File Wentho Agustinus Eliando melaporkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bernadus Nita ke Polres Sikka, Rabu pekan lalu. Bernadus Nita dilaporkan terkait dugaan pelecehan terhadap tiga wartawan itu saat melakukan tugas jurnalistik di instansi tersebut yang menyebutkan wartawan sebagai pihak yang biasanya meminta uang dan dibayar.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT Merdian Dewantara Dadao selaku kuasa hukum tiga wartawan mengajukan gugatan pidana dan perdata dengan tuntutan ganti rugi Rp.1, 650 milyar.(FloresPos).

www.inimaumere.com

Artikel Terkait

by Megu Nora Au - MaUmErE oF FlOrEs