Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Dana Bansos di Sikka
Laporan tim pemeriksa pengelolahan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) senilai Rp. 10.7 Miliar yang diduga bermasalah telah diselesaikan Inspektorat Kabupaten Sikka. Pada Jumat (11/3/2011), laporan yang dikerjakan selama dua bulan lebih itu telah diserahkan kepada Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang. “Baru saja saya tadi sampaikan laporan itu kepada Bupati. Hanya mungkin Bupati mempelajari dulu laporannya. Laporan itu kami sampaikan setelah pemeriksa selesai menyusunnya,” kata Inspektorat Kabupaten Sikka, Drs. Thomas Ola Peka di Kantor Bupati Sikka, Juamt (11/32011) siang.Mengenai isi laporan dan hasilnya Thomas menyilakan wartawan mengkomfirmasi kepada Bupati Sikka. Dia mengakui tak punya kewenangan menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tersebut. “Pemeriksaan bagian dari hasil pemeriksaan BPK. Hasilnya seperti apa, tanya langsung pak bupati saja,” ujarnya.
Ditanya permintaan dokumen laporan pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Negeri (Kajari) Maumere, Thomas mengatakan, akan minta ijin terlebih dahulu kepada Bupati Sikka. Bila diijinkan akan diserahkan kepada jaksa yang mengumpulkan bahan dan keterangan menyelidiki dugaan korupsi bansos senilai Rp. 10,7 miliar. Teknis peminjamannya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas PPKAD Sikka.
Apakah surat pertanggungjawaban (SPJ) bantuan tersebut milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9PPKAD) Sikka yang belum dikembalikan? Thomas mengatakan data itu telah dikembalikan kepada dinas tersebut setelah pemeriksaan. “Kami hanya pinjam pakai saja. Setelah itu kami kembalikan lagi ke Dinas PPKAD,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Dinas PPKAD Sikka belum menyerahkan berkas pertanggungjawaban pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial Rp 10,7 miliar tahun anggaran 1009 kepada Kajari Maumere, karena berkas itu masih berada ditangan pemeriksan Inspektorat Sikka. SPJ untuk keperluan pemeriksaan dan uji petik sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT. (aly/flores star)
www.inimaumere.com