Tuesday 3 July 2012
Maumere adalah Ibukota Kabupaten Sikka, terletak di Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere berada di pesisir Pantai Utara(Pantura)Flores dengan Bandara Frans Seda serta Pelabuhan Laut L.Say sebagai pintu gerbangnya. Lewat inimaumere.com Anda bisa menjelajahi Kabupaten kecil ini, epang gawan (terima kasih) telah berkunjung... Kontak Kami
Manajemen SMK Negeri 1 Maumere diguncang dugaan korupsi akibat tidak transparannya pengelolaan keuangan komite di sekolah itu. Pengelolaan dana komite sekolah sebesar Rp 1,5 miliar terkesan hanya diketahui oleh segelintir orang di sekolah itu.
Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara Komisi C DPRD Sikka dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Yohanes Rana, Kepala SMK Negeri 1 Maumere dan para guru sekolah itu di gedung DPRD Sikka, Selasa (26/6/2012).
Beberapa anggota DPRD Sikka dalam dengar pendapat itu mempertanyakan dana Rp 1,5 miliar. Dana itu merupakan dana komite yang dikumpulkan tiap seisa sebesar Rp 1,5 juta pada tahun 2010/2011, dan dana Rp 100 juta untuk program Bahasa Inggris.
"Ke mana pertanggungjawaban uang Rp 1,5 miliar yang sudah dijelaskan oleh komite sekolah bahwa dana itu dipungut dari siswa Rp 1,5 juta. Dana itu ke mana saja. Itu baru dana komite, belum dana yang lainnya sehingga perlu ada penjelasan pengelolaan dana di SMKN 1 Maumere," kata Afridus Aeng, salah satu anggota DPRD Sikka.
Komisi C DPRD Sikka memanggil Kepala SMKN 1 Maumere, para guru dan Kadis PPO Sikka untuk menghadiri rapat dengar pendapat tersebut untukmeminta penjelasan adanya sinyalamen pengelolaan dana di SMKN 1 Maumere tidak transparan.
"Saya sebagai guru Bahasa Inggris di SMKN 1 Maumere kaget ada dana Rp 100 juta. Saya kaget dana itu dipakai buat apa. Kenapa tidak beri tahu kami. Padahal dana itu sangat penting bagi siswa. Tahun ajaran lalu kami dapat bantuan, tapi apakah bantuan itu dari dana Rp 100 juta itu, kami tidak tahu. Tidak ada penjelasan dari Kepala Sekolah sehingga kami tidak tahu," kata Maria Antonia, Guru Bahasa Inggris di SMKN 1 Maumere saat dengar pendapat dengan DPRD Sikka.
Saat dengar pendapat itu semua permasalahan dan ketidakberesan di SMKN I Maumere dibeberkan enam guru SMKN 1 Maumere. Keenam guru itu, yakni Serinus Stefanus, Selestinus, Sabinus Clemens, Rinaldus, Maximus Meon dan Maria Antonia.
Para guru SMKN 1 Maumere ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana di sekolah itu tidak terencana. Mereka hanya diminta mengajukan dana untuk kebutuhan masing-masing keahlian.
"Semua kami usulkan. Yang belanja bendahara. Ada dana untuk UN tahun 2011/2012 hanya cair sebagian saja dan sebagian tidak cair sampai ujian selesai dananya tidak tahu ke mana," kata Rinaldi.
Selain beberapa guru, Komite Sekolah SMKN 1 Maumere, Ignas Martin mengatakan, pengelolaan dana komite Rp 1,5 juta tiap siswa tahun ajaran 2010/2011 hingga sekarang belum ada pertanggungjawaban.
"Sekolah yang urus dan sampai sekarang belum ada pertanggungjawab kepada komite," kata Ignas.
Salah seorang anggota DPRD Sikka, Siflan Angi membeberkan ada dana Rp 100 juta di rekening Kepala SMKN 1 Maumere, Yulianus Sewar.
Pernyataan Siflan dibantah oleh Yulianus. "Itu tidak benar. Saya minta pembuktian. Jangan mencemarkan nama saya. Saya ini bukan binatang. Kami datang ke sini mau benahi tapi jangan fitnah saya yang tidak benar. Saya minta SMKN 1 diaudit dan saya siap diganti bila perlu sekarang ini mau ganti saya siap," tegas Yulianus, dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Atas temuan penyimpangan pengelolaan dana di SMKN 1 Maumere, DPRD Sikka meminta Dinas PPO Sikka menggantikan Kepala SMKN 1 Maumere dan meminta audit dari inspektorat.
"Kalau ada yang mau jadi Kepala SMKN 1 Maumere sebaiknya dari luar saja. Jangan dari SMKN 1 Maumere. Di sana sudah ada pengkotak-kotakan. Mau ganti kepala sekolah, ganti dari luar SMKN I Maumere," kata Siflan.
Siflan dan beberapa anggota DPRD Sikka kecewa karena permintaan DPRD Sikka agar manajemen memberikan penjelasan tentang pengelolaan keuangan di SMKN 1 Maumere, tapi tidak disikapi pihak sekolah.
"Kami sudah minta jauh hari sebelumnya agar datang ke DPRD Sikka bawa data. Terus terang saya mau katakan Anda ini kepala sekolah dan bukan bapak asrama. Kalau kepala sekolah manajemennya jelas, ada wakil kepala sekolah dan bendahara. Surat kami kepada SMKN 1 Maumere sudah jelas, kenapa tidak siapkan data," tegas Siflan.
Pantauan Pos Kupang, rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sikka dihadiri guru SMKN 1 Maumere, komite sekolah dan sejumlah anggota DPRD Sikka.
Dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Sikka, Stef Say, dihadiri anggota DPRD Sikka, Siflan Angi, Suaib, Darius Evensius,Yanto dan Piet Jelalu. Ikut juga Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Felix Wodon. *(tribunnews.com)
Comments for this post
inimaumere.com
